Karena selain bertepatan dengan ulang tahun mantan Kepala Dinas Kesehatan HST itu juga meluncurkan tiga buku karangannya yaitu "Silat Lidah Otonomi Daerah Itu (seharusnya) Mensejahterakan", "Catatan Di Atas Pasir" DAN "Teriakan Diam".
Peluncuran ketiga buku yang dikarang sambil melaksanakan tugas sebagai PNS tertinggi di Bumi Murakata tersebut berlangsung di tengah kegiatan Seminar regional Fisip Unlam Banjarmasin dengan tema "Otonomi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat", Selasa (1/3) bertempat di Aula Fisip Unlam.
Hadir dalam peluncuran buku Bupati Hulu Sungai Tengah H. Harun Nurasid, Rektor Unlam Prof Dr Ir H Muhammad Ruslan MS, tokoh masyarakat Kalsel Gt Rusdi Effendi AR, Ketua PWI Kalsel Drs Fathurrahman, Dekan Fisp Unlam Drs Saladin Galib MA, General Manajer Radar Banjarmasin Suriansyah, Ketua IDI Kalsel dr Dharma Maluegha, Kapolres Batola AKBP Joko Purwanto dan kepala dinas/badan/bagian Pemkab HST serta ratusan mahasiswa Fisip Unlam Banjarmasin.
Bupati HST Harun Nurasid memberikan apresiasi kepada IBG Dharma Putra karena mampu memberikan kontribusi intelektual bagi daerah dan bangsa dalam bentuk buku yang berkualitas dan mencerahkan.
“Beliau layak menyandang gelar birokrat intektual sekaligus seniman,†ujarnya.
Terkait otonomi daerah yang pilot projek pelaksanaanya dimulai 2000 dan efektif diberlakukan terhitung 1 Januari 2001, menurut Harun merupakan berkah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Namun dalam implementasi terlihat banyak timbul prolematika yang kasuistis berbeda antara daerah satu dengan yang lain. Salah satunya adalah terjadi ketimpangan dalam format keuangan daerah.
Hal itu terjadi karena daerah yang berlimpahan sumber daya alam seperti Kabupaten Kutai Kertanegara mengalami peningkatan APBD cuku besar sementara HST yang terbilang minim justru sebaliknya.
“APBD HST dengan daerah kaya sumber daya alam bagaikan bumi dan langit, HST harus berjuang keras dalam mewujudkan kesejahteraan di tengah keterbatasan,†ujarnya.
Karena itu Harun mengharapkan konsep perimbangan keuangan yang secara rill dialokasikan ke daerah dalam bentuk DAU dan DAK tidak terpaku kepada jumlah penduduk, luas geografis dan potensi semata namun juga dapat mempertimbangkan aspek lain.
“Semestinya aspek kelestarian lingkungan juga menjadi pertimbangan khusus dalam alokasi dana perimbangan. Selama ini HST menjadi kontributor gas karbon terbesar, lingkungan terjaga dari kerusakan karena tambang,â€tandasnya.
Ditambahkan Harun, apabila format perimbangan keuangan pusat dan daerah tetap tidak berubah, maka dia memperkirakan sepuluh tahun mendatang APBD HST akan habis terkuras hanya untuk membayar gaji dan pembiayaan rutin.
“Lihat saja contohnya dana untuk dinas pendidikan pada 2010 sebesar Rp231 miliar kemudian 2011 naik menjadi Rp269 miliar," katanya.
Dampak kenaikan pada anggaran pendidikan tersebut mengurangi anggaran untuk perbaikan infrastruktur yang banyak dituntut masyarakat.
Senada dengan Harun, Rektor Unlam Muhammad Ruslan mengatakan, pemerintah pusat selama ini masih melihat daerah dalam konteks otonomi lokal secara makro padahal pemerintah daerahlah yang lebih mengetahui dan menguasai permasalahan yang mereka hadapi.
“Karena itu selain perlunya kebijakan pusat yang semakin berpihak kepada daerah, pemerintah dan masyarakat lokal juga harus semakin memberdayakan diri dengan potensi yang dimiliki†ujarnya.
Pada kesempatan seminar regional itu selain peluncuran buku juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemkab HST yang diwakili Bupati Harun Nurasid dengan Unlam Banjarmasin yang diwakili Rektor Muhammad Ruslan.
Pada Mou masing-masing bernomor 180/01-MoU/KUN dan 748/HB/PS/2011 itu kedua belah pihak sepakat bekerja sama dalam tiga poin kesepakatan. Pertama pengkajian dan pengembangan serta percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik.
Kedua pengkajian, pengembangan dan pengoptimalisasian potensi sumber daya alam dan manusia dalam rangka percepatan pembangunan daerah menunju kehidupan agropolitian.
Ketiga pengkajian, pengembangan dan pemantapan kehidupan kemasyarakatan.
Sebagai narasumber seminar yang dimoderatori Andi Tenri Sompa S.IP, M.Si yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten HST IBG Dharma Putra, Sutoro Eko, Drs Laili Kadar MA dan Drs Jamaluddin Msi.
Menurut Dharma Putra terdapat lima syarat desentralisasi yakni pertama adanya pembagian kekuasaan, kedua pembagian anggaran, ketiga demokratisasi, keempat debirokratisasi, dan kelima partisipasi masyarakat.(Fat/A)
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
