Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Pencairan dana bantuan partai politik (parpol) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terkendala oleh belum adanya hasil audit pemanfaatan dana partai politik tahun sebelumnya dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Kalimantan Selatan.
Kepala Badan Kesbanglinmaspol Provinsi Kalimantan Selatan, Hermansyah Manaf pada rapat fasilitasi dan koordinasi wawasan kebangsaan dan pembaharuan bangsa bagi generasi muda di Banjarmasin Selasa mengatakan, padahal pencairan dana ditargetkan paling lambat pada September 2013.
"Saya targetkan September seluruh dana bantuan parpol tersebut telah dicairkan, setelah pihaknya mendapatkan hasil audit BPK," katanya.
Menurut Herman, berdasarkan ketentuan, dana bantuan tersebut wajib dikeluarkan oleh pemerintah sebagai dana pembinaan partai politik yang berhasil mendapatkan kursi di parlemen.
Dana yang dikeluarkan setiap tahun sebesar Rp1,1 miliar selama lima tahun berturut-turut tersebut, bisa dimanfaatkan partai politik untuk melakukan sosialisasi dan kegiatan lainnya.
"Masing-masing parpol mendapatkan dana antara Rp40 juta sampai Rp200 juta, sesuai dengan jumlah kursi yang didapat masing-masing parpol di legislatif," katanya.
Seharusnya, tambah dia, bila masing partai politik lebih cepat memberikan laporan pertanggungjawaban dan diaudit oleh BPK, pencairan dana akan lebih cepat dilakukan.
Herman menambahkan, surat keputusan pencairan dana parpol tersebut, telah ditandatangani Gubernur Rudy Ariffin sejak satu bulan lalu, namun karena hasil audit yang dilakukan secara kolektif terhadap seluruh parpol belum didapat, akhirnya hingga saat ini dana parpol belum bisa dicairkan.
"Secara lisan saya sudah mendapatkan informasi kalau hasil auditnya sudah selesai, hanya belum sampai ke meja saya saja, jadi pencairan pada September mendatang kemungkinan tidak akan ada masalah," katanya.
Tentang masih adanya permasalahan tentang pengumuman daftar calon tetap (DCT) dan daftar pemilih, menurut Herman, persoalan tersebut bukan ranah Kesbanglinmaspol, namun demikian bila ada persoalan pihaknya siap membantu.
"Kita akan siap membantu KPU dan pihak terkait lainnya, bila ada persoalan yang harus diselesaikan, dengan harapan kondisi yang kondusif di Kalsel tetap terjaga," katanya.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
