Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kalimantan Selatan sebagaimana rekan-rekannya di beberapa provinsi lain, juga menolak rencana pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Penolakan kenaikan harga BBM tersebut mereka lakukan dalam bentuk unjukrasa berjalan kaki , dengan start di Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin dan finish di DPRD Kalsel, Selasa.
Alasan penolakan tersebut, karena menurut mereka (HTI), menaikan harga BBM, merupakan kebijakan zalim yang bisa menyengsarakan rakyat, sebab sebagian besar (65 persen) pengguna BBM rakyat kelas bawah dan miskin.
Selain itu, menaikan harga BBM merupakan kebijakan khianat, sebab mereka (HTI) menanggap sama dengan menyukseskan liberalisasi sektor hilir (sektor niaga dan distribusi), setelah liberalisasi sektor hulu (eksplorasi dan eksploitasi).
Oleh karena, dalam pernyataan HTI Kalsel meminta kebijakan yang mengarah pada liberalisasi atau bersigat kapitalistik, yang menyengsarakan rakyat harus segera dihentikan.
Sebagai penggantinya, minyak dan gas (migas) serta sumber daya alam (SDA) lain dikelola sesuai tuntutan syariah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh rakyat, baik muslim maupun non muslim.
Menurut HTI Kalsel, menaikan harga BBM di tengah kesulitan hidup seperti sekarang ini bisa mendorong timbulnya gejolak sosial, akibat tekanan ekonomi yang tak tertahankan oleh puluhan juta rakyat miskin.
"Gejolak tersebut tidak menutup kemungkinan akan berkembang menjadi semacam revolusi sosial sebagaimana terjadi pada sejumlah negara di Timur Tengah," ujar HTI Kalsel melalui juru bicaranya Akbar Khomeini.
Menanggapi aksi unjukrasa HTI tersebut, Ketua DPRD Kalsel Kolonel Inf (Purn) Nasib Alamsyah menyatakan, akan meneruskan tuntutan itu ke tingkat pusat.
"Karena rencana menaikan harga BBM, merupakan kebijakan pemerintah pusat, bukan kewenangan daerah," lanjut mantan Komandan Korem Bone Sulawesi Selatan itu, seraya menyatakan, memaklumi tuntutan HTI tersebut.
 Namun politisi senior Partai Golkar yang mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia asal daerah pemilihan Kalsel pada Pemilu 2014 itu, juga memaklumi rencana pemerintah menaikan harga BBM. Â
: Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
