Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - DPRD Kalimantan Selatan melalui komisi-komisinya kembali melakukan kunjungan kerja keluar daerah, yang dijadwalkan 7 - 9 Mei 2013, guna mencari masukan untuk kemajuan pembangunan provinsi tersebut.
"Kunjungan kerja keluar daerah itu bukan sekedar menambah wawasan anggota dewan secara pribadi, tapi lebih dari itu buat mencari bahan sebagai masukan, untuk kemajuan pembangunan," ujar Wakil Ketua DPRD Kalsel H Riswandi, di Banjarmasin, Senin.
"Oleh sebab itu, sejauh dianggap penting, maka kunjungan kerja keluar daerah tersebut tak masalah. Apalagi tidak bertentagan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tandas anggota DPRD Kalsel dua periode dari Partai Keadilan Sejahtera tersebut.
Sedangkan bentuk kunjungan kerja (Kunker) keluar daerah itu bisa berupa konsuktasi, serta dalam bentuk studi banding, baik melalui panitia khusus (Pansus) maupun alat kelengkapan DPRD Kalsel lainnya, demikian Riswandi.
Sementara kunker komisi-komisi DPRD Kalsel kali ini, untuk Komisi I bidang hukum dan pemerintahan yang diketuai Achmad Bisung ke perwakilan pemerintah provinsi (Pemprov) tersebut di Jakarta.
Dalam kunker ke Ibu Kota Jakarta itu, Komisi I DPRD Kalsel yang juga membidangi aset daerah tersebut, dijadwalkan meninjau bangunan "Rumah Banjar" yang terdapat di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
Keberadaan anjungan Rumah Banjar dalam bentuk "bubungan tinggi" (atap tinggi) di TMII yang merupakan aset Pemprov Kalsel tersebut sebagai salah satu media promosi seni dan budaya daerah Banjar.
Selain itu, Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalsel yang diketuai Muhammad Ihsanudin, studi banding ke DKI Jakarta terkait pengelolaan Badan Informasi Promosi Wisata Daerah.
Kemudian Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel yang diketuai Puar Junaidi juga ke Jakarta, untuk konsultasi ke Direktorat Sumber Daya Air.
Sedangkan Komisi IV bidang kesra DPRD Kalsel yang diketuai Habib Ali Khaidir Al Kaff studi banding ke Sulawesi Selatan, dengan fokus mengenai laboraturium kesehatan milik Pemprov tersebut.
: Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
