Kepala Bidang Kehutanan, Dishutbun Hulu Sungai Tengah Rusdiyanto di Barabai, Jumat mengatakan, penyusunan draf dilakukan bersama Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) provinsi.
"Hal itu sesuai permintaan bupati sehingga nanti tinggal ditandatangani untuk segera dikirim kepada kementerian kehutanan," ujarnya.
Proyek pembukaan HKm dan Hutdes di HST merupakan "Pilot Project" untuk wilayah Kalsel dan pelaksanaannya dimulai sejak Desember 2008.
Awalnya, HkM dan Hutdes dilaksanakan oleh LPMA Borneo Selatan sebagai lembaga pendamping dan Kawal Borneo Community Foundations (KBCF) sebagai lembaga donor.
Pembentukan HKm dan Hutdes ditargetkan terealisasi pada Maret 2010 dengan dikeluarkannya surat permohonan bupati kepada menteri kehutanan.
Namun hingga batas waktu yang ditentukan, Bupati HST waktu itu Syaiful Rasyid tidak juga membuat dan mengirimkan surat permohonan tersebut hingga KBCF selaku lembaga donor menghentikan pendanaan mereka.
"HKm dan Hutdes merupakan program pemerintah sehingga tetap kita tindak lanjuti dengan melakukan audensi bersama bupati saat ini yang digagas oleh LPMA Borneo Selatan pada 20 Januari 2011," katanya.
Dari hasil audensi tersebut, Bupati Harun Nurrasyid meminta Dishutnakan bersama BPDAS Provinsi merancang draf pengajuan permohonan izin untuk dikirimkan kepada kementerian kehutanan.
Dia menambahkan, yang terpenting saat ini adalah kesiapan masyarakat melakukan kegiatan di wilayah HKm dan Hutdes.
"Disini perlu kesiapan, keseriusan dan pemahaman dari masyarakat agar HKm dan Hutdes yang dibentuk nanti dapat tepat guna," tambahnya.
Untuk wilayah Hulu Sungai Tengah terdapat tiga desa yang ikut dalam program tersebut masing-masing Hinas Kiri dan Atiran di Kecamatan Batang Alai Timur (BAT) dan Desa Hinas Kanan di Kecamatan Hantakan.(Nadi/A)
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
