Harapan itu datang dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Selatan (Kalsel) H Ahmad Makkie, di Banjarmasin, Selasa, sekembali kunjungan kerja dari Surabaya, Jawa Timur.
Mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia asal Kalsel itu mengaku terkesan dengan pemerintah daerah (Pemda) di Jatim dalam menangani PSK.
"Dalam penanganan PSK di `Bumi Berawijaya` Jatim itu, tidak cuma menutup tempat-tempat pristitusi tersebut, tapi juga disertai dengan jalan keluarnya," ungkap mantan Bupati Tapin, Kalsel dua periode itu.
"Memang PSK itu `dirumahkan` Pemda setempat. Tapi PSK tersebut mendapatkan pembinaan mental/spiritual serta pebekalan agar meninggalkan `dunia hitam` dan bisa mandiri," lanjutnya.
Alumnus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin itu tampaknya tidak terlalu khawatir terhadap rembesan/dampak negatif pasca Pemda Jatim menutup tempat-tempat pristitusi di wilayahnya.
"Dengan melihat program atau cara penanganan Pemda Jatim terhadap penyandang masalah tuna susila itu, rembesan/dampak negatif ke Kalsel relatif kecil. Apalagi kalau kita sigap, dan segera mengantisipasi," ujarnya.
Begitu pula dengan mencontoh Jatim dalam penanganan PSK, kemungkinan Kalsel bisa terbebas dari penyakit masyarakat yang satu itu, lanjut mantan Kepala Humas Pemprov tersebut.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV bidang kesra DPRD Kalsel Budiman Mustafa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) khawatir, pasca penutupan lokalisasi PKS di Jatim Tahun 2014 bisa berimbas negatif ke provinsinya.
Oleh sebab itu, politisi PKS tersebut meminta Pemprov setempat atau instansi terkait segera merencanakan langkah-langkah antisipasi terhadap kemungkinan melubernya jenis penyakit masyarakat itu ke Kalsel. C
: Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
