Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov Kalsel Antonius Simbolon di Banjarmasin, Senin mengatakan, gerakan penanggulangan pengangguran tersebut dilaksanakan mengantisipasi berbagai dampak baik itu ekonomi maupun sosial, yang mungkin ditimbulkan akibat pemutusan hubungan kerja yang dalam beberapa bulan terakhir terjadi peningkatan.
"Saat ini rencana tersebut sedang kita godok dan dimintakan persetujuan kepada pemerintah provinsi," katanya.
Beberapa langkah penanggulangan pengangguran tersebut antara lain, dengan melaksanakan pelatihan bagi sebagian karyawan perusahaan yang mengalami pemutusan hubungan kerja.
Selain itu, tambah dia, pihaknya akan bekerja sama dengan dinas dan instansi terkait untuk bisa bersama-sama membuat program penanggulangan pengangguran tersebut, antara lain dengan membuka peluang usaha menghidupkan sektor riil yang mampu membuka peluang kerja baru.
"Disnakertrans tidak bertugas untuk mencarikan peluang kerja, tetapi berfungsi untuk mengkoordinir dan menyiapkan tenaga kerja antara lain dengan pelatihan, selanjutnya pihak terkait lainnya, yang akan membuka peluang kerja," katanya.
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sektor pertambangan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan terus berlanjut akibat krisis ekonomi global yang berdampak pada turunnya permintaan ekspor batu bara dan minyak sawit (CPO) dari daerah ini.
Menurut Antonius, sejak Oktober 2012 hingga Februari 2013 PHK sektor pertambangan telah mencapai 1.433 orang.
"Sedangkan untuk sektor perkebunan saat ini sedang dalam proses negosiasi di DPRD Kabupaten Tabalong yang juga terancam PHK sekitar 600 orang," katanya.
Kondisi tersebut, kata dia, tentu saja akan menambah jumlah pengangguran di daerah ini, bila seluruh pihak terkait, baik itu perusahaan, dinas dan lainnya tidak segera mengambil langkah-langkah kongkret.
Menurut Antonius, pemutusan hubungan kerja tersebut, terbanyak pada perusahaan sub kontraktor perusahaan tambang batu bara yang ada di enam kabupaten di Kalsel.
Gubernur Kalsel Rudy Ariffin mengatakan, untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi pada 2013, Pemprov Kalsel terus mendorong dinas dan instansi terkait untuk segera merealisasikan belanja pemerintah sesuai dengan target yang ditetapkan.
"Dengan realisasi belanja pemerintah yang lebih cepat, maka dampak perputaran ekonomi di masyarakat juga akan semakin cepat terasa, sehingga roda perputaran ekonomi di Kalsel bisa lebih cepat bergerak," katanya.
Menurut Gubernur, upaya mempercepat realisasi belanja pemerintah tersebut antara lain dengan melakukan lelang proyek pada awal tahun, sehingga keterlambatan pengerjaan proyek dan kendala yang dihadapi bisa diminimalisir.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
