Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan pecahan dari Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan kini keberatan menanggung pegawai honorer yang mencapai 4.000 orang.
Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming di Banjarmasin, Kamis mengatakan, banyaknya honorer yang direkrut bupati sebelumnya telah menyedot pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten pemekaran tersebut.
Kondisi tersebut, kata dia, secara langsung mempengaruhi program pembangunan karena dana yang seharusnya bisa untuk pembangunan banyak tersendot untuk menggaji honorer.
Parahnya, kata dia, dari 4.000 honorer tersebut sekitar 2.500 orang merupakan honorer guru yang tersebar di daerah-daerah pelosok.
Sedangkan sisanya, kata dia, bekerja di sektor pelayanan administrasi dan sebagian disektor kesehatan.
"Kita tidak mungkin memberhentikan para guru tersebut karena sekolah bisa tutup akibat tidak ada yang mengajar," katanya.
Namun, tambah dia, bila dilanjutkan jumlah honorer yang cukup banyak membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) daerah sehingga harus segera dicarikan solusinya.
Kondisi berbeda terjadi di Kota Banjarmasin yang justru kekurangan tenaga profesional sejak adanya larangan pemerintah mengangkat honorer.
Hal itu disampaikan Wali kota Banjarmasin Muhidin yang mengatakan saat ini pihaknya kesulitan mendapatkan tenaga honorer terutama untuk membantu dalam penyusunan keuangan.
Gubernur Rudy Ariffin mengatakan, untuk daerah yang kini masih menanggung banyak honorer ke depan diminta segera mengusulkan penambahan PNS sesuai dengan kebutuhan.
"Kalau memang kekurangan guru silahkan mengusulkan untuk pengangkatan guru maupun tenaga medis sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan," katanya.(B/A)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2011
Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming di Banjarmasin, Kamis mengatakan, banyaknya honorer yang direkrut bupati sebelumnya telah menyedot pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten pemekaran tersebut.
Kondisi tersebut, kata dia, secara langsung mempengaruhi program pembangunan karena dana yang seharusnya bisa untuk pembangunan banyak tersendot untuk menggaji honorer.
Parahnya, kata dia, dari 4.000 honorer tersebut sekitar 2.500 orang merupakan honorer guru yang tersebar di daerah-daerah pelosok.
Sedangkan sisanya, kata dia, bekerja di sektor pelayanan administrasi dan sebagian disektor kesehatan.
"Kita tidak mungkin memberhentikan para guru tersebut karena sekolah bisa tutup akibat tidak ada yang mengajar," katanya.
Namun, tambah dia, bila dilanjutkan jumlah honorer yang cukup banyak membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) daerah sehingga harus segera dicarikan solusinya.
Kondisi berbeda terjadi di Kota Banjarmasin yang justru kekurangan tenaga profesional sejak adanya larangan pemerintah mengangkat honorer.
Hal itu disampaikan Wali kota Banjarmasin Muhidin yang mengatakan saat ini pihaknya kesulitan mendapatkan tenaga honorer terutama untuk membantu dalam penyusunan keuangan.
Gubernur Rudy Ariffin mengatakan, untuk daerah yang kini masih menanggung banyak honorer ke depan diminta segera mengusulkan penambahan PNS sesuai dengan kebutuhan.
"Kalau memang kekurangan guru silahkan mengusulkan untuk pengangkatan guru maupun tenaga medis sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan," katanya.(B/A)
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2011