DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) berpendapat, jalan antara Matraman Kabupaten Banjar - Sungai Ulin Kota Banjarbaru merupakan solusi transportasi, terutama arah ke/dari daerah hulu sungai atau "Banua Anam" provinsi tersebut.
Pendapat tersebut salah satu isi rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Kalsel 2018, ujar Sekretaris Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD setempat, H Riswandi di Banjarmasin, Selasa.
Oleh karenanya, dalam rekomendasi LKPj 2018, Panitia Khusus (Pansus) III LKPj tersebut mendorong agar segera penyelesaian pembangunan jalan Matraman - Sungai Ulin itu.
Karenanya pula buat segera penyelesaian jalan Matraman - Sungai Ulin tersebut, selain menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat, DPRD Kalsel merekomendasikan agar Pemprov berupaya lebih maksimal mendapatkan dana dari pusat.
Anggota DPRD Kalsel tiga periode dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menerangkan, untuk transportasi dari/ke Banua Anam dan hingga provinsi tetangga selama ini masih menggunakan jalan lama melewati Martapura, ibu kota Kabupaten Banjar.
Banua Anam Kalsel terdiri dari Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Tengah (HST), Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong.
Sementara jalan lama yang sebagian berada di pinggir atau menepi sungai kian menyempit karena erosi, sedangkan kepadatan arus lalu lintas semakin meningkat sehingga tidak jarang terjadi kemacetan, terlebih dalam suasana angkutan lebaran.
Pasalnya pada poros tengah arah jalan trans Kalimantan ke utara Kalsel belum ada jalan alternatif, ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan IV provinsi tersebut yang meliputi Kabupaten Tapin, HSS dan Kabupaten HST.
Oleh sebab itu, DPRD Kalsel merekomendasikan kepada Pemprov setempat agar segera penyelesaian pembangunan jalan Matraman - Sungai Ulin buat solusi transportasi di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut, demikian Riswandi.
Pada kesempatan terpisah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalsel Roy Rizali Anwar menyatakan, pada APBD 2019 Pemprov setempat mengalokasikan anggaran untuk penyelesaian jalan Matraman - Sungai Ulin tersebut.
"Dengan penyelesaian tersebut kita berharap minimal jalan Matraman - Sungai Ulin bisa fungsional, dan bisa menjadi solusi buat mengurangi kemacetan arus lalu lintas dari/ke Banua Anam atau provinsi tetangga," ujarnya.*
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Pendapat tersebut salah satu isi rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Kalsel 2018, ujar Sekretaris Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD setempat, H Riswandi di Banjarmasin, Selasa.
Oleh karenanya, dalam rekomendasi LKPj 2018, Panitia Khusus (Pansus) III LKPj tersebut mendorong agar segera penyelesaian pembangunan jalan Matraman - Sungai Ulin itu.
Karenanya pula buat segera penyelesaian jalan Matraman - Sungai Ulin tersebut, selain menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat, DPRD Kalsel merekomendasikan agar Pemprov berupaya lebih maksimal mendapatkan dana dari pusat.
Anggota DPRD Kalsel tiga periode dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menerangkan, untuk transportasi dari/ke Banua Anam dan hingga provinsi tetangga selama ini masih menggunakan jalan lama melewati Martapura, ibu kota Kabupaten Banjar.
Banua Anam Kalsel terdiri dari Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Tengah (HST), Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong.
Sementara jalan lama yang sebagian berada di pinggir atau menepi sungai kian menyempit karena erosi, sedangkan kepadatan arus lalu lintas semakin meningkat sehingga tidak jarang terjadi kemacetan, terlebih dalam suasana angkutan lebaran.
Pasalnya pada poros tengah arah jalan trans Kalimantan ke utara Kalsel belum ada jalan alternatif, ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan IV provinsi tersebut yang meliputi Kabupaten Tapin, HSS dan Kabupaten HST.
Oleh sebab itu, DPRD Kalsel merekomendasikan kepada Pemprov setempat agar segera penyelesaian pembangunan jalan Matraman - Sungai Ulin buat solusi transportasi di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut, demikian Riswandi.
Pada kesempatan terpisah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalsel Roy Rizali Anwar menyatakan, pada APBD 2019 Pemprov setempat mengalokasikan anggaran untuk penyelesaian jalan Matraman - Sungai Ulin tersebut.
"Dengan penyelesaian tersebut kita berharap minimal jalan Matraman - Sungai Ulin bisa fungsional, dan bisa menjadi solusi buat mengurangi kemacetan arus lalu lintas dari/ke Banua Anam atau provinsi tetangga," ujarnya.*
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019