Komisi X DPR RI bakal mengurangi dana dekonsentrasi kementerian pendidikan dan kebudayaan 2013 dari Rp4,7 triliun menjadi hanya Rp353 miliar untuk pendidikan dasar dan Rp7,7 triliun menjadi hanya Rp217 miliar untu pendidikan menengah.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Syamsul Bahri usai pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin dan para pejabat terkait Pemprov Kalsel di Banjarmasin, Senin, mengatakan, pengurangan tersebut dilakukan karena pengawasan terhadap penyaluran dana dekonsentrasi tersebut tidak maksimal.
Dengan tidak maksimalnya pengawasan tersebut, dikhawatirkan penyaluran dana yang cukup besar tersebut justru tidak tepat sasaran dan terjadi banyak penyimpangan.
"Selanjutnya, akan kita lakukan evaluasi cara yang tepat untuk penyaluran dan tersebut," katanya.
Kedatangan anggota komisi X DPR RI ke Kalsel dalam rangka kunjungan rutin untuk menyerap berbagai aspirasi terkait pengembangan pendidikan di Kalsel juga untuk mengetahui kesiapan daerah untuk menerima perubahan kurikulum yang telah diprogramkan pemerintah pusat.
Menurut Syamsul, pihaknya akan melihat dan menyerap aspirasi secara langsung ke daerah, apakah perubahan kurikulum tersebut sudah tepat untuk dilakukan perubahan pada tahun ini.
Selain itu, apa kelebihan dan kendalanya, sehingga pada saat pembahasan pada panitia kerja DPR-RI yang akan dibentuk, mendapatkan bahan-bahan yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan, baik untuk evaluasi maupun pelaksanaannya.
Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Kalsel Ngadimun mengatakan, pada 2012 Dinas Pendidikan Kalsel mendapatkan dana dekonsentrasi sebesar Rp130 miliar yang dimanfaatkan untuk membayar tunjangan guru yang telah lulus sertifikasi pada tahun berjalan.
Selain itu, juga dimanfaatkan untuk memberikan anak berprestasi dan kurang mampu, yang disalurkan oleh Provinsi Kalsel.
"Kalau 2013 kita telah mengajukan untuk penambahan dana dekonsentrasi tersebut sepuluh persen dibanding dana dekonsentrasi 2012," katanya.
Tentang dikuranginya dana dekonsentrasi oleh komisi X DPR RI, kata Ngadimun kemungkinan hanya proses penyalurannya yang berbeda, kalau sebelumnya melalui dinas pendidikan provinsi, kalau 2013 diperkirakan langsung ke rekening masing-masing sekolah.
Usulan kenaikan dana dekonsentrasi tersebut, tambah dia, karena dalam setiap tahunnya jumlah siswa yang sekolah bertambah bagitu juga dengan guru terus bertambah.
"Saya rasa pemanfaatan dana dekonsentrasi sangat efektif untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2012
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Syamsul Bahri usai pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin dan para pejabat terkait Pemprov Kalsel di Banjarmasin, Senin, mengatakan, pengurangan tersebut dilakukan karena pengawasan terhadap penyaluran dana dekonsentrasi tersebut tidak maksimal.
Dengan tidak maksimalnya pengawasan tersebut, dikhawatirkan penyaluran dana yang cukup besar tersebut justru tidak tepat sasaran dan terjadi banyak penyimpangan.
"Selanjutnya, akan kita lakukan evaluasi cara yang tepat untuk penyaluran dan tersebut," katanya.
Kedatangan anggota komisi X DPR RI ke Kalsel dalam rangka kunjungan rutin untuk menyerap berbagai aspirasi terkait pengembangan pendidikan di Kalsel juga untuk mengetahui kesiapan daerah untuk menerima perubahan kurikulum yang telah diprogramkan pemerintah pusat.
Menurut Syamsul, pihaknya akan melihat dan menyerap aspirasi secara langsung ke daerah, apakah perubahan kurikulum tersebut sudah tepat untuk dilakukan perubahan pada tahun ini.
Selain itu, apa kelebihan dan kendalanya, sehingga pada saat pembahasan pada panitia kerja DPR-RI yang akan dibentuk, mendapatkan bahan-bahan yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan, baik untuk evaluasi maupun pelaksanaannya.
Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Kalsel Ngadimun mengatakan, pada 2012 Dinas Pendidikan Kalsel mendapatkan dana dekonsentrasi sebesar Rp130 miliar yang dimanfaatkan untuk membayar tunjangan guru yang telah lulus sertifikasi pada tahun berjalan.
Selain itu, juga dimanfaatkan untuk memberikan anak berprestasi dan kurang mampu, yang disalurkan oleh Provinsi Kalsel.
"Kalau 2013 kita telah mengajukan untuk penambahan dana dekonsentrasi tersebut sepuluh persen dibanding dana dekonsentrasi 2012," katanya.
Tentang dikuranginya dana dekonsentrasi oleh komisi X DPR RI, kata Ngadimun kemungkinan hanya proses penyalurannya yang berbeda, kalau sebelumnya melalui dinas pendidikan provinsi, kalau 2013 diperkirakan langsung ke rekening masing-masing sekolah.
Usulan kenaikan dana dekonsentrasi tersebut, tambah dia, karena dalam setiap tahunnya jumlah siswa yang sekolah bertambah bagitu juga dengan guru terus bertambah.
"Saya rasa pemanfaatan dana dekonsentrasi sangat efektif untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia," katanya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2012