Panitia Khusus I DPRD Kalimantan Selatan yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah 2018 studi komparasi ke Provinsi Jawa Timur (Jatim).
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) III H Suripno Sumas di Banjarmasin Selasa mengatakan, studi komparasi dilakukan sebagai upaya menambah wawasan dan masukan dalam pembahasan LKPj Kepala Daerah Kalimantan Selatan 2018.
"Bahan masukan itu sudah barang tentu berkaitan dengan bidang hukum dan pemerintahan dalam LKPj Kepala Daerah Kalsel 2018 dan memaksimalkan LKPj Kepala Daerah Kalsel 2018," katanya.
Suripno, pada pertemuan tersebut, pihaknya akan banyak mendapat bahan masukan buat pembahasan LKPj Kepala Daerah Kalsel 2018 dari "Bumi Brawijaya" Jatim.
"Setidaknya dari hasil studi komparasi dapat menjadi perbandingan, kendati tak banyak mendapat masukan yang mempunyai nilai lebih buat pembahasan LKPj tersebut," tuturnya menjawab Antara Kalsel.
Sebelumnya, Pansus I DPRD Kalsel yang membahas LKPj Kepala Daerah setempat tahun 2018 yang diketuai H Syahdillah SSos MSi dari Partai Gerindra itu berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.
Sementara sesuai ketentuan, DPRD Kalsel menjadwalkan penyampaian rekomendasi atas hasil pembahasan atau evaluasi LKPj Kepala Daerahnya tahun 2018 pada rapat paripurna istimewa lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut, 15 April 2019, demikian Suripno.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) III H Suripno Sumas di Banjarmasin Selasa mengatakan, studi komparasi dilakukan sebagai upaya menambah wawasan dan masukan dalam pembahasan LKPj Kepala Daerah Kalimantan Selatan 2018.
"Bahan masukan itu sudah barang tentu berkaitan dengan bidang hukum dan pemerintahan dalam LKPj Kepala Daerah Kalsel 2018 dan memaksimalkan LKPj Kepala Daerah Kalsel 2018," katanya.
Suripno, pada pertemuan tersebut, pihaknya akan banyak mendapat bahan masukan buat pembahasan LKPj Kepala Daerah Kalsel 2018 dari "Bumi Brawijaya" Jatim.
"Setidaknya dari hasil studi komparasi dapat menjadi perbandingan, kendati tak banyak mendapat masukan yang mempunyai nilai lebih buat pembahasan LKPj tersebut," tuturnya menjawab Antara Kalsel.
Sebelumnya, Pansus I DPRD Kalsel yang membahas LKPj Kepala Daerah setempat tahun 2018 yang diketuai H Syahdillah SSos MSi dari Partai Gerindra itu berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.
Sementara sesuai ketentuan, DPRD Kalsel menjadwalkan penyampaian rekomendasi atas hasil pembahasan atau evaluasi LKPj Kepala Daerahnya tahun 2018 pada rapat paripurna istimewa lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut, 15 April 2019, demikian Suripno.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019