Bupati Barito Kuala, Kalimantan Selatan Hj Noormiliyani AS mengungkapkan, Program Keluarga Harapan (PKH) sangat membantu meringankan beban hidup keluarga miskin dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan sekaligus mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
"Saya melihat program ini mampu meningkatkan taraf hidup keluarga khususnya keluarga penerima manfaat (KPM), serta mampu mengurangi bahkan menghilangkan kesenjangan sosial terhadap mereka yang tidak mampu,” uja Bupati Barito Kuala Hj Noormiliyani AS.
Bupati membuka Sosialisasi Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2019 untuk Kecamatan Marabahan, Cerbon, Bakumpai, dan Rantau Badauh di Aula Selidah Kantor Bupati Batola, Sabtu (6/4).
Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel itu juga menilai, melalui program PKH bermanfaat mengurangi ketidakberdayaan dan keterasingan sosial yang melekat pada warga kurang mampu.
Untuk itu, dia meminta, kepada para KPM benar-benar memanfaatkan bansos ini dalam menunjang kemampuan untuk menciptakan perubahan hidup ke arah yang lebih baik.
“Atas nama pemerintah dan masyarakat kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak Kemensos, Dinsos Provinsi dan Kabupaten atas terlaksananya penyaluran bansos PKH Tahap I ini dengan baik dan lancar,” katanya.
Berdasarkan data, ungkap dia, sejak tahun 2008 hingga 2018 jumlah bantuan PKH yang telah tersalur di Batola mencapai lebih dari Rp65 miliar atau tepatnya Rp65.330.106.548.
Sedangkan pada tahun 2019, terang dia, dialokasikan bantuan untuk 17 kecamatan di Batola mencapai Rp12.055.100.000 dengan jumlah 9.842 KPM.
Terkait kegiatan sosialisasi PKH, Noormiliyani mengutarakan, penyaluran nontunai saat ini terjadi perubahan, dimana jika sebelumnya bantuan diberikan sama rata setiap KPM reguler Rp1.890.000 per tahun, melalui empat tahap dan untuk KPM yang memiliki komponen lansia atau
disabilitas berat diberi bantuan Rp2 juta per tahun dalam 4 tahap melalui Bank BRI.
Namun pada perubahan ini bantuan diberikan berdasarkan komponen yang dimiliki KPM,sehingga jumlah bantuan berbeda-beda.
Hanya saja bantuan berdasarkan komponen ini maksimum hanya diberikan kepada empat orang dalam setiap keluarga.
Selain bansos PKH yang mengacu pada jumlah komponen, terang bupati, ada juga bantuan PKH tetap di luar komponen sebesar Rp550 ribu per tahun.
Terkait itu, Bupati Hj Noormiliyani minta para pendamping mensosialisasikan petunjuk teknis penyaluran bansos ini agar tidak terjadi penyelewengan sekaligus mengantisipasi kemungkinan terjadi praktik yang mengkoordinasikan pencairan bansos PKH.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Saya melihat program ini mampu meningkatkan taraf hidup keluarga khususnya keluarga penerima manfaat (KPM), serta mampu mengurangi bahkan menghilangkan kesenjangan sosial terhadap mereka yang tidak mampu,” uja Bupati Barito Kuala Hj Noormiliyani AS.
Bupati membuka Sosialisasi Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2019 untuk Kecamatan Marabahan, Cerbon, Bakumpai, dan Rantau Badauh di Aula Selidah Kantor Bupati Batola, Sabtu (6/4).
Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel itu juga menilai, melalui program PKH bermanfaat mengurangi ketidakberdayaan dan keterasingan sosial yang melekat pada warga kurang mampu.
Untuk itu, dia meminta, kepada para KPM benar-benar memanfaatkan bansos ini dalam menunjang kemampuan untuk menciptakan perubahan hidup ke arah yang lebih baik.
“Atas nama pemerintah dan masyarakat kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak Kemensos, Dinsos Provinsi dan Kabupaten atas terlaksananya penyaluran bansos PKH Tahap I ini dengan baik dan lancar,” katanya.
Berdasarkan data, ungkap dia, sejak tahun 2008 hingga 2018 jumlah bantuan PKH yang telah tersalur di Batola mencapai lebih dari Rp65 miliar atau tepatnya Rp65.330.106.548.
Sedangkan pada tahun 2019, terang dia, dialokasikan bantuan untuk 17 kecamatan di Batola mencapai Rp12.055.100.000 dengan jumlah 9.842 KPM.
Terkait kegiatan sosialisasi PKH, Noormiliyani mengutarakan, penyaluran nontunai saat ini terjadi perubahan, dimana jika sebelumnya bantuan diberikan sama rata setiap KPM reguler Rp1.890.000 per tahun, melalui empat tahap dan untuk KPM yang memiliki komponen lansia atau
disabilitas berat diberi bantuan Rp2 juta per tahun dalam 4 tahap melalui Bank BRI.
Namun pada perubahan ini bantuan diberikan berdasarkan komponen yang dimiliki KPM,sehingga jumlah bantuan berbeda-beda.
Hanya saja bantuan berdasarkan komponen ini maksimum hanya diberikan kepada empat orang dalam setiap keluarga.
Selain bansos PKH yang mengacu pada jumlah komponen, terang bupati, ada juga bantuan PKH tetap di luar komponen sebesar Rp550 ribu per tahun.
Terkait itu, Bupati Hj Noormiliyani minta para pendamping mensosialisasikan petunjuk teknis penyaluran bansos ini agar tidak terjadi penyelewengan sekaligus mengantisipasi kemungkinan terjadi praktik yang mengkoordinasikan pencairan bansos PKH.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019