Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kotabaru, Kalimantan Selatan mengajak masyarakat di "Bumi Saijaan" agar ikut terlibat langsung dalam pengawasan Pemilu yang bakal digelar 17 April 2019.
Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Kotabaru Mohamad Erfan pada kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan kelompok strategis, Sabtu.
Sosialisasi diikuti sekitar 50 orang peserta yang terdiri dari organisasi masyarakat, organisasi kemasyarakatan, media massa, mahasiswa, hingga kelompok difabel.
"Tahapan yang paling dekat kampanye rapat umum dan iklan di media sosial maupun media massa, yang diatur selama 21 hari mulai 24 Maret sampai 13 April,” ujar Erfan.
Selanjutnya ada masa tenang yang juga harus diawasi bersama-sama, bahkan ia menganggap tahapan yang berlangsung selama tiga hari pada 14-16 April ini paling krusial.
Setelah itu tahapan terakhir yakni pengawasan penghitungan suara agar hasilnya memiliki legitimasi yang bisa diterima semua pihak.
"Sumber daya yang dimiliki Bawaslu sangat terbatas, bayangkan kami harus mengawasi 1.115 TPS di 202 kelurahan dan desa, karena itu kami perlu melibatkan masyarakat,” kata Erfan lagi.
Ada berbagai saluran yang dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan berbagai pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu.
Bawaslu sendiri memiliki petugas pengawas mulai dari tingkat kecamatan hingga desa, bahkan juga di TPS saat hari pemungutan suara.
"Kalau tidak mau diketahui identitasnya, lewat SMS pun akan kami sikapi sebagai info awal agar kami bisa melakukan investigasi,” lanjutnya.
Namun demikian, laporan yang disampaikan harus memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bisa diproses lebih lanjut.
Sementara itu, Bawaslu Kotabaru berencana membuat nota kesepahaman dengan tiga perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Kotabaru untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu.
"Dalam waktu dekat kita ajan menjalin MoU dengan tiga perguruan tinggi untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi pemilu sebagai bagian dari pengabdian masyarakat," tandasnya.***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Kotabaru Mohamad Erfan pada kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan kelompok strategis, Sabtu.
Sosialisasi diikuti sekitar 50 orang peserta yang terdiri dari organisasi masyarakat, organisasi kemasyarakatan, media massa, mahasiswa, hingga kelompok difabel.
"Tahapan yang paling dekat kampanye rapat umum dan iklan di media sosial maupun media massa, yang diatur selama 21 hari mulai 24 Maret sampai 13 April,” ujar Erfan.
Selanjutnya ada masa tenang yang juga harus diawasi bersama-sama, bahkan ia menganggap tahapan yang berlangsung selama tiga hari pada 14-16 April ini paling krusial.
Setelah itu tahapan terakhir yakni pengawasan penghitungan suara agar hasilnya memiliki legitimasi yang bisa diterima semua pihak.
"Sumber daya yang dimiliki Bawaslu sangat terbatas, bayangkan kami harus mengawasi 1.115 TPS di 202 kelurahan dan desa, karena itu kami perlu melibatkan masyarakat,” kata Erfan lagi.
Ada berbagai saluran yang dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan berbagai pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu.
Bawaslu sendiri memiliki petugas pengawas mulai dari tingkat kecamatan hingga desa, bahkan juga di TPS saat hari pemungutan suara.
"Kalau tidak mau diketahui identitasnya, lewat SMS pun akan kami sikapi sebagai info awal agar kami bisa melakukan investigasi,” lanjutnya.
Namun demikian, laporan yang disampaikan harus memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bisa diproses lebih lanjut.
Sementara itu, Bawaslu Kotabaru berencana membuat nota kesepahaman dengan tiga perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Kotabaru untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu.
"Dalam waktu dekat kita ajan menjalin MoU dengan tiga perguruan tinggi untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi pemilu sebagai bagian dari pengabdian masyarakat," tandasnya.***2***
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019