Universitas Lambung Mangkurat (ULM) terus berupaya mendorong pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi masyarakat desa di tengah program pemerintah dalam membangun desa melalui gelontoran dana desa yang tak sedikit.
Menurut Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Humas ULM Prof Yudi Firmanul Arifin, dana desa selama ini lebih banyak kepada pembangunan infrastruktur. Namun pertanyaannya, apakah itu yang melulu dibutuhkan masyarakat?
Padahal pengembangan sumber daya manusia tak kalah pentingnya untuk menuju sebuah desa mandiri.
"Pada tahun 2018 dana desa yang digelontorkan mencapai Rp 187 triliun kepada sekitar 75 ribu desa di Indonesia. Sekarang yang lebih penting, esensi dana desa untuk apa," ucap Yudi.
Hal itu dikatakannya saat Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Peran perguruan tinggi dalam percepatan pembangunan dan akuntabilitas dana desa" yang digelar hasil kerjasama Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dengan ULM di Ruang Sidang lantai 3 gedung Rektorat ULM di Banjarmasin, Kamis (21/3).
Yudi mengungkapkan, tugas ULM kedepan punya program tematik dan terstruktur. Seperti KKN mahasiswa untuk membantu desa-desa yang ada di Kalimantan Selatan hingga penelitian ke arah pengembangan desa.
"SDM di desa mayoritas masih sangat rendah. Di sinilah peran perguruan tinggi bisa memotret dan mengidentifikasi apa yang bisa dibantu untuk dikembangkan pada suatu desa. Jadi jangan hanya fokus terkait pembangunan infrastruktur," paparnya.
Untuk itu, tambah Yudi, banyak desa menunggu dan membutuhkan tenaga-tenaga ahli dan terampil yang ada di perguruan tinggi. Sehingga segala potensi yang ada di desa benar-benar dimanfaatkan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat seiring adanya bantuan dana desa dari pemerintah.
Sementara Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI Helmizar mengakui, pengelolaan dana desa memang sangat rentan terjadi penyelewengan akibat kurangnya kompetensi aparatur desa.
Untuk itu, dia mengharapkan peran sentral perguruan tinggi melakukan pendampingan.
"Realisasi dana desa sudah cukup baik dari tahun ke tahun, terakhir mencapai 92 persen," tandasnya.
Adapun pembicara lainnya yang turut hadir dalam FGD tersebut, yakni Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Rudi Rochmansyah, Kepala Pusat Perencanaan Undang-Undang Dr Inosentius Samsul serta dua dosen dari Fakultas Ekonomi dam Bisnis ULM Drs H Muhammad Saleh dan Muhammad Hudaya serta moderator Dr Syaiful Hifni.
Berdasarkan laporan pemerintah, hasil dana desa sudah membangun jalan sepanjang 191 ribu kilometer, 24 ribu Pos Pelayanan Terpadu, 50 ribu pendidikan PAUD, 8.900 pasar desa, 58 ribu irigasi, dan 4.100 embung desa.
