Anggota Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Surinto berpendapat, pembangun jalan bebas hambatan atau jalan tol di provinsinya tersebut perlu konsultasi secara matang terlebih dahulu.
"Konsultasi itu antara lain dengan Badan Pembangunan Jalan Tol (BPJT) Republik Indonesia, agar tidak terulang persoalan seperti pembangunan jembatan Selat Pulau Laut Kabupaten Kotabaru, Kalsel," ujarnya sebelum rapat paripurna DPRD provinsi tersebut di Banjarmasin, Senin.
"Persoalanny, seperti perencanaan pembangunan jembatan panjang yang menghubungkan Pulau Laut dengan daratan Kalimantan itu konsultasi kurang matang dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia," tuturnya.
Oleh karenanya, rencana pembangunan Jembatan Selat Pulau Laut di kabupaten paling timur Kalsel tersebut sampai tahun 2019 pembiayaan belum teranggarkan pada Kementerian PUPR, sementara Pemprov setempat sudah mengeluarkan anggaran Rp160 miliar.
Menurut dia, kalau pembangunan jalan bebas hambatan antara Banjarbaru - Batulicin (sekitar 260 kilometer timur Banjarmasin), ibu kota Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) mendatangkan nilai ekonomis maka sewajarnya pula mendapatkan perhatian bersama dan secara khusus.
"Perhatian bersama yang maksudkan bukan cuma pemerintah provinsi (Pemprov) serta kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot), tetapi pemerintah pusat melalui kementerian kerkait," tutur politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergelar sarjana teknik itu menjawab Antara Kalsel.
"Oleh sebab itu, dengan menyertakan Pemprov atau Gubernur, bersama dan/atau melalui Komisi III DPRD Kalsel saya akan mengonsultasikan pembangunan jalan bebas hambatan Banjarbaru - Batulicin tersebut dengan BPJT pada kesempatan pertama nanti," lanjutnya.
Pasalnya, wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kota Kotabaru dan Tanbu itu berkeyakinan dengan konsultasi serta mendapatkan "lampu hijau" atau dukungan BPJT, insya Allah pembangunan jalan bebas Banjarbaru - Batulicin akan segera terwujud.
"Karena tanpa bantuan pemerintah pusat atau kalau cuma menggandakan anggaran daerah, mungkin berapa periodesasi gubernur, baru terwujud," lanjutnya mantan anggota DPRD Tanbu tersebut.
Laki-laki kelahiran tahun 1972 itu menunjuk contoh pembangunan/peningkatan jalan antara Tanjung Serdang - Lontar Kotabaru belakangan ini per kilometer Rp5 miliar.
"Bila kita kaitkan dengan pembiayaan peningkatan jalan Tanjung Serdang - Lontar, berarti untuk pembangunan jalan bebas hambatan Banjarbaru - Batulicin yang panjangnya sekitar 125 kilometer memerlukan anggaran yang tidak sedikit," tambahnya.
Sementara pembangunan sektor lain yang mungkin tidak kalah penting buat kemaslahatan "Banua" (daerah) juga memerlukan pembiayaan yang bukan kecil seperti anggapan untuk bidang pendidikan minimal 20 persen dari APBD setempat, demikian Surinto.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Konsultasi itu antara lain dengan Badan Pembangunan Jalan Tol (BPJT) Republik Indonesia, agar tidak terulang persoalan seperti pembangunan jembatan Selat Pulau Laut Kabupaten Kotabaru, Kalsel," ujarnya sebelum rapat paripurna DPRD provinsi tersebut di Banjarmasin, Senin.
"Persoalanny, seperti perencanaan pembangunan jembatan panjang yang menghubungkan Pulau Laut dengan daratan Kalimantan itu konsultasi kurang matang dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia," tuturnya.
Oleh karenanya, rencana pembangunan Jembatan Selat Pulau Laut di kabupaten paling timur Kalsel tersebut sampai tahun 2019 pembiayaan belum teranggarkan pada Kementerian PUPR, sementara Pemprov setempat sudah mengeluarkan anggaran Rp160 miliar.
Menurut dia, kalau pembangunan jalan bebas hambatan antara Banjarbaru - Batulicin (sekitar 260 kilometer timur Banjarmasin), ibu kota Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) mendatangkan nilai ekonomis maka sewajarnya pula mendapatkan perhatian bersama dan secara khusus.
"Perhatian bersama yang maksudkan bukan cuma pemerintah provinsi (Pemprov) serta kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot), tetapi pemerintah pusat melalui kementerian kerkait," tutur politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergelar sarjana teknik itu menjawab Antara Kalsel.
"Oleh sebab itu, dengan menyertakan Pemprov atau Gubernur, bersama dan/atau melalui Komisi III DPRD Kalsel saya akan mengonsultasikan pembangunan jalan bebas hambatan Banjarbaru - Batulicin tersebut dengan BPJT pada kesempatan pertama nanti," lanjutnya.
Pasalnya, wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kota Kotabaru dan Tanbu itu berkeyakinan dengan konsultasi serta mendapatkan "lampu hijau" atau dukungan BPJT, insya Allah pembangunan jalan bebas Banjarbaru - Batulicin akan segera terwujud.
"Karena tanpa bantuan pemerintah pusat atau kalau cuma menggandakan anggaran daerah, mungkin berapa periodesasi gubernur, baru terwujud," lanjutnya mantan anggota DPRD Tanbu tersebut.
Laki-laki kelahiran tahun 1972 itu menunjuk contoh pembangunan/peningkatan jalan antara Tanjung Serdang - Lontar Kotabaru belakangan ini per kilometer Rp5 miliar.
"Bila kita kaitkan dengan pembiayaan peningkatan jalan Tanjung Serdang - Lontar, berarti untuk pembangunan jalan bebas hambatan Banjarbaru - Batulicin yang panjangnya sekitar 125 kilometer memerlukan anggaran yang tidak sedikit," tambahnya.
Sementara pembangunan sektor lain yang mungkin tidak kalah penting buat kemaslahatan "Banua" (daerah) juga memerlukan pembiayaan yang bukan kecil seperti anggapan untuk bidang pendidikan minimal 20 persen dari APBD setempat, demikian Surinto.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019