Upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk membuat peraturan daerah tentang lahan berkelanjutan untuk pertanian hingga kini masih terkendala belum ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi perubahan.
Kepala Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Arbainsyah di Banjarmasin, Kamis, mengatakan, saat ini alih fungsi lahan pertanian untuk perkebunan, perumahan dan pertambangan cukup besar.
Kondisi tersebut dikhawatirkan mengancam ketahanan pangan Kalsel bila tidak segera dilakukan tindakan strategis dari masing-masing kabupaten dan kota di Kalsel.
Salah satu upaya untuk menahan laju alih fungsi tersebut, antara lain dengan terus memperluas lahan pertanian sekaligus meningkatkan surplus padi untuk ketahanan pangan secara berkelanjutan.
"Seandainya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) perubahan sudah ditetapkan, akan lebih mudah untuk mengamankan lahan-lahan pertanian agar terhindar dari alih fungsi," katanya.
Selain memperluas lahan, kata dia, meningkatkan ketahanan pangan, terutama di lahan kering, dilakukan diversifikasi pertanian dengan perkebunan.
Pemerintah, kata dia, juga terus mendorong agar pembangunan bendung dan folder alabio segera diselesaikan, sehingga optimalisasi lahan bisa dilakukan di masing-masing daerah.
"Melalui bendung dan folder tersebut, secara otomatis akan terbangun sistem irigasi yang bagus, sehingga petani bisa meningkatkan masa tanam dari satu kali menjadi dua kali," katanya.
Sementara itu, kata dia, musim kemarau panjang yang terjadi di Kalsel belum mengganggu ketahanan pangan, bahkan daerah yang banyak terdapat lahan tersebut masih mampu surplus padi.
"Kemarau belum berpengaruh terhadap ketahanan pangan kita, kalaupun ada lahan yang rusak, hanya sebagian kecil," katanya.
Menurut dia, pada hari pangan sedunia yang dipusatkan di Palangkaraya Kalimantan Tengah, Kalsel menampilkan produk unggulan berupa beras unus serta beberapa produk peternakan.
"Banyak produk unggulan yang akan kita pamerkan dalam hari pangan, yang kami harapkan bakal mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2012
Kepala Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Arbainsyah di Banjarmasin, Kamis, mengatakan, saat ini alih fungsi lahan pertanian untuk perkebunan, perumahan dan pertambangan cukup besar.
Kondisi tersebut dikhawatirkan mengancam ketahanan pangan Kalsel bila tidak segera dilakukan tindakan strategis dari masing-masing kabupaten dan kota di Kalsel.
Salah satu upaya untuk menahan laju alih fungsi tersebut, antara lain dengan terus memperluas lahan pertanian sekaligus meningkatkan surplus padi untuk ketahanan pangan secara berkelanjutan.
"Seandainya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) perubahan sudah ditetapkan, akan lebih mudah untuk mengamankan lahan-lahan pertanian agar terhindar dari alih fungsi," katanya.
Selain memperluas lahan, kata dia, meningkatkan ketahanan pangan, terutama di lahan kering, dilakukan diversifikasi pertanian dengan perkebunan.
Pemerintah, kata dia, juga terus mendorong agar pembangunan bendung dan folder alabio segera diselesaikan, sehingga optimalisasi lahan bisa dilakukan di masing-masing daerah.
"Melalui bendung dan folder tersebut, secara otomatis akan terbangun sistem irigasi yang bagus, sehingga petani bisa meningkatkan masa tanam dari satu kali menjadi dua kali," katanya.
Sementara itu, kata dia, musim kemarau panjang yang terjadi di Kalsel belum mengganggu ketahanan pangan, bahkan daerah yang banyak terdapat lahan tersebut masih mampu surplus padi.
"Kemarau belum berpengaruh terhadap ketahanan pangan kita, kalaupun ada lahan yang rusak, hanya sebagian kecil," katanya.
Menurut dia, pada hari pangan sedunia yang dipusatkan di Palangkaraya Kalimantan Tengah, Kalsel menampilkan produk unggulan berupa beras unus serta beberapa produk peternakan.
"Banyak produk unggulan yang akan kita pamerkan dalam hari pangan, yang kami harapkan bakal mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat," katanya.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2012