Banjarbaru, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan program peremajaan kelapa sawit rakyat seluas 4.728 hektare dengan dana Rp25 juta per hektare.
Kepala Dinas Perkebunan dan Perternakan Kalsel drh Suparmi mengatakan, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut, merupakan salah satu program untuk meningkaktkan produktivitas sawit di empat kabupaten di Kalsel.
Empat kabupaten yang bakal mendapatkan program PSR tersebut yaitu, Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut dan Tapin.
Namun, kata dia, daerah yang mendapatkan PSR tersebut, masih memungkinkan berubah, karena Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Banjar, juga berharap mendapatkan program tersebut.
"Nanti akan kita lihat, daerah yang memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan program tersebut," katanya.
Menurut Suparmi, dana dari program tersebut cukup besar, sebagai dana tambahan yang bakal diperoleh rakyat Kalsel, di luar dari pendapatan APBN maupun APBD.
"Dana yang bakal digelontorkan untuk program ini Rp25 juta x 4.728, sehingga totalnya mencapai sekitar 118 miliar lebih, makanya Bapak Gubernur Sahbirin Noor meminta, agar program ini dikawal ketat, sehingga tepat sasaran," katanya.
Melalui program tersebut, tambah dia, maka sawit rakyat akan bisa mendapatkan sertifikasi produksi, karena salah satu syarat untuk bisa mendapatkan program PSR harus ada sertifikasi benih, termasuk kondisi lahan dan lainnya.
Saat ini, tambah dia, pemerintah juga sedang melaksanakan percepatan program ISPO, untuk meningkatkan kualitas sawit Kalsel.
Berdasarkan wikipedia, Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia.
Selain itu, juga untuk berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan.
Sebelumnya, Pemprov Kalsel melaksanakan Sosialisasi dan Klinik Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengatakan, pihaknya kini terus berupaya masuknya investor ke daerah, termasuk investor industri perkebunan.
Upaya tersebut didukung dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan pemerintah, terutama dalam perizinan dan pembangunan infrastruktur.
"Aturan-aturan yang dapat menghambat dunia usaha atau investasi akan direvisi," katanya.
Menurut Gubernur, sektor perkebunan, merupakan salah satu sektor yang banyak menyerap tenaga kerja dan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang terbarukan.
"Potensi pertambangan yang menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah, merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan atau sewaktu-waktu bisa habis," ujarnya.
Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Totok Dewanto mengatakan, dari 70 perusahaan kelapa sawit di Kalsel yang terdaftar, baru sekitar 51 persen perusahaan yang memiliki sertifikat ISPO.
Bahkan untuk perusahaan sawit yang menggunakan sistem plasma, baru dua perusahaan yang mengantongi Sertifikat ISPO.
Sertifikat ISPO ?sangat diperlukan agar hasil produksi kelapa sawit bisa dengan mudah di ekspor ke negara Eropa dan Amerika.
"Karena itulah kami berharap dukungan pemprov agar ke depannya bisa lebih banyak perusahaan sawit di Kalsel yang mendapatkan Sertifikat ISPO," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Kepala Dinas Perkebunan dan Perternakan Kalsel drh Suparmi mengatakan, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut, merupakan salah satu program untuk meningkaktkan produktivitas sawit di empat kabupaten di Kalsel.
Empat kabupaten yang bakal mendapatkan program PSR tersebut yaitu, Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut dan Tapin.
Namun, kata dia, daerah yang mendapatkan PSR tersebut, masih memungkinkan berubah, karena Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Banjar, juga berharap mendapatkan program tersebut.
"Nanti akan kita lihat, daerah yang memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan program tersebut," katanya.
Menurut Suparmi, dana dari program tersebut cukup besar, sebagai dana tambahan yang bakal diperoleh rakyat Kalsel, di luar dari pendapatan APBN maupun APBD.
"Dana yang bakal digelontorkan untuk program ini Rp25 juta x 4.728, sehingga totalnya mencapai sekitar 118 miliar lebih, makanya Bapak Gubernur Sahbirin Noor meminta, agar program ini dikawal ketat, sehingga tepat sasaran," katanya.
Melalui program tersebut, tambah dia, maka sawit rakyat akan bisa mendapatkan sertifikasi produksi, karena salah satu syarat untuk bisa mendapatkan program PSR harus ada sertifikasi benih, termasuk kondisi lahan dan lainnya.
Saat ini, tambah dia, pemerintah juga sedang melaksanakan percepatan program ISPO, untuk meningkatkan kualitas sawit Kalsel.
Berdasarkan wikipedia, Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia.
Selain itu, juga untuk berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan.
Sebelumnya, Pemprov Kalsel melaksanakan Sosialisasi dan Klinik Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengatakan, pihaknya kini terus berupaya masuknya investor ke daerah, termasuk investor industri perkebunan.
Upaya tersebut didukung dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan pemerintah, terutama dalam perizinan dan pembangunan infrastruktur.
"Aturan-aturan yang dapat menghambat dunia usaha atau investasi akan direvisi," katanya.
Menurut Gubernur, sektor perkebunan, merupakan salah satu sektor yang banyak menyerap tenaga kerja dan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang terbarukan.
"Potensi pertambangan yang menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah, merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan atau sewaktu-waktu bisa habis," ujarnya.
Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Totok Dewanto mengatakan, dari 70 perusahaan kelapa sawit di Kalsel yang terdaftar, baru sekitar 51 persen perusahaan yang memiliki sertifikat ISPO.
Bahkan untuk perusahaan sawit yang menggunakan sistem plasma, baru dua perusahaan yang mengantongi Sertifikat ISPO.
Sertifikat ISPO ?sangat diperlukan agar hasil produksi kelapa sawit bisa dengan mudah di ekspor ke negara Eropa dan Amerika.
"Karena itulah kami berharap dukungan pemprov agar ke depannya bisa lebih banyak perusahaan sawit di Kalsel yang mendapatkan Sertifikat ISPO," katanya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019