){kind=link}
DPRD Kalimantan Selatan melalui Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur kembali mendatangi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, untuk menuntut tambahan kouta Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Saat mendatangi Kementerian ESDM, kami diterima Karo Hukum Sekretariat Jenderal ESDM Susyanto serta perwakilan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas)," ungkap Ibnu Sina, anggota Komisi III DPRD Kalsel, kembali dari Jakarta, Minggu.
"Kedatangan kami ke Kementerian ESDM, yang disertai Ketua DPRD Kalsel Nasib Alamsyah, menuntut tambahan koutan BBM bersubsidi," lanjut anggota Komisi III yang juga membidangi pertambangan dan energi (termasuk BBM) itu.
Tuntutan tambahan kouta BBM bersubsidi itu pada Perubahan Anggatan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) Tahun 2012 sebagaimana usul empat gubernur se Kalimantan beberapa waktu lalu.
Anggota DPRD Kalsel dua periode dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, mengungkapkan, dalam APBN-P 2012 mengalokasikan tambahan kouta BBM bersubsidi sebanyak 4,04 kilo liter (KL).
"Kita berharap, tambahan kouta BBM bersubsidi untuk wilayah Kalimantan, terutama Kalsel bisa terpenuhi sesuai kebutuhan," lanjut politisi PKS tersebut.
Pasalnya menurut informasi, lanjut dia, per 31 Agustus 2012, realisasi BBM bersubsidi untuk provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota tersebut, jenis premium sudah mencapai 116 persen dari kouta dan akan habir 5 November mendatang.
Begitu pula realisasi solar, untuk provinsi yang kini berpenduduk mencapai 3,6 juta jiwa tersebut, sudah mencapai 116 persen dan akan habis 23 Oktober 2012, ungkapnya kepada wartawan yang tergabung dalam Journalist Parliament Community (JPC) Kalsel.
"Karenanya, kita berharap, semoga tuntutan kita tersebut bisa segera terealisasi. Karena kouta yang ada hampir habis," lanjut mantan Ketua Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel itu.
"Menurut informasi dari BPH Migas, saat masih berlangsung sidang komite untuk membahas pembagian tambahan kouta BBM bersubsidi. Kita tunggu saja janji pemerintah," demikian Ibnu Sina.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2012
"Saat mendatangi Kementerian ESDM, kami diterima Karo Hukum Sekretariat Jenderal ESDM Susyanto serta perwakilan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas)," ungkap Ibnu Sina, anggota Komisi III DPRD Kalsel, kembali dari Jakarta, Minggu.
"Kedatangan kami ke Kementerian ESDM, yang disertai Ketua DPRD Kalsel Nasib Alamsyah, menuntut tambahan koutan BBM bersubsidi," lanjut anggota Komisi III yang juga membidangi pertambangan dan energi (termasuk BBM) itu.
Tuntutan tambahan kouta BBM bersubsidi itu pada Perubahan Anggatan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) Tahun 2012 sebagaimana usul empat gubernur se Kalimantan beberapa waktu lalu.
Anggota DPRD Kalsel dua periode dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, mengungkapkan, dalam APBN-P 2012 mengalokasikan tambahan kouta BBM bersubsidi sebanyak 4,04 kilo liter (KL).
"Kita berharap, tambahan kouta BBM bersubsidi untuk wilayah Kalimantan, terutama Kalsel bisa terpenuhi sesuai kebutuhan," lanjut politisi PKS tersebut.
Pasalnya menurut informasi, lanjut dia, per 31 Agustus 2012, realisasi BBM bersubsidi untuk provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota tersebut, jenis premium sudah mencapai 116 persen dari kouta dan akan habir 5 November mendatang.
Begitu pula realisasi solar, untuk provinsi yang kini berpenduduk mencapai 3,6 juta jiwa tersebut, sudah mencapai 116 persen dan akan habis 23 Oktober 2012, ungkapnya kepada wartawan yang tergabung dalam Journalist Parliament Community (JPC) Kalsel.
"Karenanya, kita berharap, semoga tuntutan kita tersebut bisa segera terealisasi. Karena kouta yang ada hampir habis," lanjut mantan Ketua Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel itu.
"Menurut informasi dari BPH Migas, saat masih berlangsung sidang komite untuk membahas pembagian tambahan kouta BBM bersubsidi. Kita tunggu saja janji pemerintah," demikian Ibnu Sina.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2012