Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) akan menemui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia di Jakarta, Jumat, 14 Februari 2019.
"Kita perlu menemui Kemenlu guna mengonsultasikan rencana anggota DPRD Kalsel studi komparasi ke luar negeri," ujar Wakil Ketua Komisi I lembaga legislatif tersebut, H Suripno Sumas SH MH di Banjarmasin, sebelum ke Jakarta, Kamis sore.
Pensiunan pegawai negeri sipil yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa itu selain berharap ada petunjuk atau arahan dari Kemenlu tersebut, sehingga anggota DPRD Kalsel dapat melakukan kegiatan kedewanan di luar negeri.
Sebagai contoh negara mana saja yang mempunyai hubungan diplomatik atau berkerjasama dengan Indonesia, sehingga memungkinkan bagi anggota DPRD Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut bisa kunjungan kerja ke luar negeri buat melakukan studi komparasi.
"Tetapi jika hasil konsultasi dengan Kemenlu tersebut tidak memungkinkan bagi anggota DPRD Kalsel studi komparasi ke luar negeri, saya kira tidak masalah walaupun sudah dianggarkan pada APBD provinsi setempat tahun 2019," tuturnya.
Sebelumnya Komisi I DPRD Kalsel yang diketuai H Syahdillah S.Sos MSi dari Partai Gerindra berkonsultasi dengan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI terkait rencana studi komparasi ke luar negeri tersebut.
Dalam konsultasi tersebut, pihak Pusat Kerja Sama Luar Negeri Kemendagri memberi arahan, misalnya kalau mau studi komparasi mengenai penanganan bencana kebakaran harus ke "Negeri Sakura" Jepang.
"Kalau penanganan bencana berupa gempa tektonik atau pergeseran lempengan bumi studi komparasi ke New Zeland. Karena tersebut hampir setiap tahun terjadi gempa tektonik seperti halnya di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) ," tuturnya.
Sementara kalau mau studi komparasi mengenai keparawisataan ke Italia, penggemukan sapi ke Polandia, Pemerintahan ke London Inggris, lanjut alumnus Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin itu.
"Sebagaimana kita ketahui, keanggotaan DPRD Kalsel yang berjumlah 55 orang terbagi empat komisi, yaitu Komisi I juga membidangi bencana, Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan juga membidangi pertanian (termasuk peternakan).
Kemudian Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel, serta Komisi IV Bidang Kesra, demikian Suripno Sumas di sela-sela "fit and propertest" calon anggota Komisi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) provinsi tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Kita perlu menemui Kemenlu guna mengonsultasikan rencana anggota DPRD Kalsel studi komparasi ke luar negeri," ujar Wakil Ketua Komisi I lembaga legislatif tersebut, H Suripno Sumas SH MH di Banjarmasin, sebelum ke Jakarta, Kamis sore.
Pensiunan pegawai negeri sipil yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa itu selain berharap ada petunjuk atau arahan dari Kemenlu tersebut, sehingga anggota DPRD Kalsel dapat melakukan kegiatan kedewanan di luar negeri.
Sebagai contoh negara mana saja yang mempunyai hubungan diplomatik atau berkerjasama dengan Indonesia, sehingga memungkinkan bagi anggota DPRD Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut bisa kunjungan kerja ke luar negeri buat melakukan studi komparasi.
"Tetapi jika hasil konsultasi dengan Kemenlu tersebut tidak memungkinkan bagi anggota DPRD Kalsel studi komparasi ke luar negeri, saya kira tidak masalah walaupun sudah dianggarkan pada APBD provinsi setempat tahun 2019," tuturnya.
Sebelumnya Komisi I DPRD Kalsel yang diketuai H Syahdillah S.Sos MSi dari Partai Gerindra berkonsultasi dengan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI terkait rencana studi komparasi ke luar negeri tersebut.
Dalam konsultasi tersebut, pihak Pusat Kerja Sama Luar Negeri Kemendagri memberi arahan, misalnya kalau mau studi komparasi mengenai penanganan bencana kebakaran harus ke "Negeri Sakura" Jepang.
"Kalau penanganan bencana berupa gempa tektonik atau pergeseran lempengan bumi studi komparasi ke New Zeland. Karena tersebut hampir setiap tahun terjadi gempa tektonik seperti halnya di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) ," tuturnya.
Sementara kalau mau studi komparasi mengenai keparawisataan ke Italia, penggemukan sapi ke Polandia, Pemerintahan ke London Inggris, lanjut alumnus Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin itu.
"Sebagaimana kita ketahui, keanggotaan DPRD Kalsel yang berjumlah 55 orang terbagi empat komisi, yaitu Komisi I juga membidangi bencana, Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan juga membidangi pertanian (termasuk peternakan).
Kemudian Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel, serta Komisi IV Bidang Kesra, demikian Suripno Sumas di sela-sela "fit and propertest" calon anggota Komisi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) provinsi tersebut.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019