Paringin, (Antaranews Kalsel) - Untuk memastikan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RSTLH) atau bedah rumah tepat sasaran Dinas Sosial langsung turun ke lapangan bersama jajaran kedinasan untuk melakukan survey dan pendataan.
Seperti yang diketahui sebelumnya, untuk tahun 2019 ini Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Sosial kembali melaksanakan program bedah rumah untuk warga miskin sebanyak 21 buah.
Kepala Bidang Penanggulangan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Balangan, Nursidah, saat kunjungan kerja pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Batu Mandi, Selasa (12/2) mengungkapkan setiap KPM Bedah Rumah akan menerima dana bantuan sebesar 21 juta rupiah.
"Bantuan ini tidak berupa uang tunai namun berupa bahan bangunan berdasarkan proposal yang diajukan oleh pihak kecamatan, desa dan atau kelurahan," terangnya.
Dijelaskannya, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bedah rumah ini, haruslah benar-benar dari keluarga miskin, dan terdaftar dalam Basis Data Terpadu Perogram Penanganan Fakir Miskin.
"Untuk itu, demi memastikan dana bantuan benar-benar tepat sasaran, kami dari Dinas Sosial harus selalu turun ke lapangan, mengawal program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ini," Pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Seperti yang diketahui sebelumnya, untuk tahun 2019 ini Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Sosial kembali melaksanakan program bedah rumah untuk warga miskin sebanyak 21 buah.
Kepala Bidang Penanggulangan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Balangan, Nursidah, saat kunjungan kerja pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Batu Mandi, Selasa (12/2) mengungkapkan setiap KPM Bedah Rumah akan menerima dana bantuan sebesar 21 juta rupiah.
"Bantuan ini tidak berupa uang tunai namun berupa bahan bangunan berdasarkan proposal yang diajukan oleh pihak kecamatan, desa dan atau kelurahan," terangnya.
Dijelaskannya, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bedah rumah ini, haruslah benar-benar dari keluarga miskin, dan terdaftar dalam Basis Data Terpadu Perogram Penanganan Fakir Miskin.
"Untuk itu, demi memastikan dana bantuan benar-benar tepat sasaran, kami dari Dinas Sosial harus selalu turun ke lapangan, mengawal program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ini," Pungkasnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019