Amuntai, (Antaranews Kalsel) -Badan pengawas pemilu Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan membuka lowongan pendaftaran pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil sebanyak tujuh orang.
Ketua Bawaslu Kabupaten HSU Syardani di Amuntai, Selasa mengatakan, calon pegawai yang di cari adalah tiga orang sarjana hukum, tiga sarjana atau diploma tiga lainnya dan satu sarjana teknik informatika dengan IPk 2, 75.
"Kita mulai membuka pendaftaran dan seleksi administrasi 6 - 9 Februari serta pelaksanaan ujian test 11 Februari," ujar Syardani.
Syardani mengatakan, syarat pendaftaran berusia maksimal 40 tahun, tidak sedang bergabung dalam partai politik (parpol) dan memiliki perkawinan dengan pengurus dan anggota parpol.
Ia menjelaskan, kebijakan penerimaan tenaga Pegawai Pemerintah non PNS dilingkungan sekretariat Bawaslu ini berdasarkan Peraturan Sekretaris Bawaslu RI nomor 001 tahun 2017 yang ditindaklanjuti surat pengumuman penerimaan Pegawai Pemerintah Non PNz Bawaslu HSU nomor 001/ Bawaslu. 06/PANSEL/KP. 01.00/II/2019.
"Calon pegawai yang dicari nanti harus memiliki integritas, loyalitas dan mau bekerja keras atau bekerja penuh waktu yang akan disepakati melalui perjanjian diatas materai," terangnya.
Pastinya, lanjut Syardani calon pegawai tidak pernah terlibat mengedarkan atau mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang, sehat secara kejiwaan dan jasmani.
Ketua tim seleksi Rudy Trianda menambahkan pengumuman lulus kelengkapan administrasi disampaikan pada 10 Februari. Tes yang akan dilalui calon pegawai nanti adalah tes tertulis dan wawancara.
"Pelaksanaan ujian tertulis tanggal 11 Februari dan hasilnya diumumkan 12 Februari. Sedangkan untuk tes wawancara dilaksanakan tanggal 13 Februari serta pengumuman hasil kelulusan tanggal 14 Februari," terang Rudy.
Rudy menambahkan, untuk informasi selengkapnya mengenai tata cara dan syarat pendaftaran masyarakat bisa menghubungi nomor telpon 0813-4939-7195 atas nama Wawan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Ketua Bawaslu Kabupaten HSU Syardani di Amuntai, Selasa mengatakan, calon pegawai yang di cari adalah tiga orang sarjana hukum, tiga sarjana atau diploma tiga lainnya dan satu sarjana teknik informatika dengan IPk 2, 75.
"Kita mulai membuka pendaftaran dan seleksi administrasi 6 - 9 Februari serta pelaksanaan ujian test 11 Februari," ujar Syardani.
Syardani mengatakan, syarat pendaftaran berusia maksimal 40 tahun, tidak sedang bergabung dalam partai politik (parpol) dan memiliki perkawinan dengan pengurus dan anggota parpol.
Ia menjelaskan, kebijakan penerimaan tenaga Pegawai Pemerintah non PNS dilingkungan sekretariat Bawaslu ini berdasarkan Peraturan Sekretaris Bawaslu RI nomor 001 tahun 2017 yang ditindaklanjuti surat pengumuman penerimaan Pegawai Pemerintah Non PNz Bawaslu HSU nomor 001/ Bawaslu. 06/PANSEL/KP. 01.00/II/2019.
"Calon pegawai yang dicari nanti harus memiliki integritas, loyalitas dan mau bekerja keras atau bekerja penuh waktu yang akan disepakati melalui perjanjian diatas materai," terangnya.
Pastinya, lanjut Syardani calon pegawai tidak pernah terlibat mengedarkan atau mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang, sehat secara kejiwaan dan jasmani.
Ketua tim seleksi Rudy Trianda menambahkan pengumuman lulus kelengkapan administrasi disampaikan pada 10 Februari. Tes yang akan dilalui calon pegawai nanti adalah tes tertulis dan wawancara.
"Pelaksanaan ujian tertulis tanggal 11 Februari dan hasilnya diumumkan 12 Februari. Sedangkan untuk tes wawancara dilaksanakan tanggal 13 Februari serta pengumuman hasil kelulusan tanggal 14 Februari," terang Rudy.
Rudy menambahkan, untuk informasi selengkapnya mengenai tata cara dan syarat pendaftaran masyarakat bisa menghubungi nomor telpon 0813-4939-7195 atas nama Wawan.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019