Kotabaru, (ANTARA News Kalsel) - DPRD Kabupaten Kotabaru meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat memperbaiki tata kelola penyediaan air bersih bagi masyarakat.
Melalui juru bicara Denny Hendro K, sidang paripurna DPRD Kabupaten Kotabaru dipimpin Wakil Ketuanya, Muhammad Arif, Rabu mengatakan, penyediaan air bersih sebaiknya segera dimulai dengan melakukan kajian proses destilasi air laut.
"Perlu penganggaran khusus dan program berkesinambungan dengan proyek jangka panjang," kata Denny saat membacakan tanggapan akhir DPRD atas RAPBD yang diajukan eksekutif.
Selain itu, perlu diadakan kajian sumber-sumber lain yang bisa dijadikan alternatif yang lebih efisien.
Dikatakannya, penyelesaian permasalahan air bersih ini jangan hanya sekedar solusi reaksioner, tetapi kajian ilmiah dan jika perlu ada uji publik agar solusi yang dihasilkan tidak hanya sementara, karena harus berdaya guna yang kontinyu.
DPRD Kabupaten Kotabaru juga mengusulkan program pemerataan sumur bor untuk menanggulangi krisis air bersih di Bumi Saijaan, khususnya daerah terpencil.
Ketua Komisi III DPRD Kotabaru, Denny Hendro Kurnianto mengatakan, program sumur bor akan menjadi solusi bagi daerah-daerah yang belum terjangkau pelayanan air bersih oleh PDAM.
"Kami mengusulkan agar program sumur bor bisa dilakukan dan optimal bagi daerah-daerah yang belum terlayani PDAM," katanya.
Menurutnya, pemerintah daerah melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas)di kecamatan-kecamatan sudah dilakukan, namun itu belum sepenuhnya mengatasi masalah krisis air bagi daerah terpencil.
Pasalnya dengan kapasitas yang terbatas, Pamsimas biasanya hanya bisa memenuhi dua atau tiga dusun saja, sementara keberadaan desa dan dusun relatif banyak.
Lebih lanjut, politisi Partai PPP ini menyatakan, usulan yang menjadi program prioritas bagi legislatif tersebut merupakan hasil penelusuran yang dilakukan ketika reses karena terjun ke lapangan guna menggali aspirasi masyarakat.
"Termasuk dalam tiga point skala prioritas yang kami perjuangkan yakni ketersediaan air bersih, listrik dan peningkatan jalan," tandasnya.
Melalui kapasitas dan fungsi legislatif, pihaknya bersama para wakil rakyat lainnya terus berusaha memaksimalkan upaya dalam penganggaran, baik melalui APBD, hibah provinsi serta pemerintah pusat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Melalui juru bicara Denny Hendro K, sidang paripurna DPRD Kabupaten Kotabaru dipimpin Wakil Ketuanya, Muhammad Arif, Rabu mengatakan, penyediaan air bersih sebaiknya segera dimulai dengan melakukan kajian proses destilasi air laut.
"Perlu penganggaran khusus dan program berkesinambungan dengan proyek jangka panjang," kata Denny saat membacakan tanggapan akhir DPRD atas RAPBD yang diajukan eksekutif.
Selain itu, perlu diadakan kajian sumber-sumber lain yang bisa dijadikan alternatif yang lebih efisien.
Dikatakannya, penyelesaian permasalahan air bersih ini jangan hanya sekedar solusi reaksioner, tetapi kajian ilmiah dan jika perlu ada uji publik agar solusi yang dihasilkan tidak hanya sementara, karena harus berdaya guna yang kontinyu.
DPRD Kabupaten Kotabaru juga mengusulkan program pemerataan sumur bor untuk menanggulangi krisis air bersih di Bumi Saijaan, khususnya daerah terpencil.
Ketua Komisi III DPRD Kotabaru, Denny Hendro Kurnianto mengatakan, program sumur bor akan menjadi solusi bagi daerah-daerah yang belum terjangkau pelayanan air bersih oleh PDAM.
"Kami mengusulkan agar program sumur bor bisa dilakukan dan optimal bagi daerah-daerah yang belum terlayani PDAM," katanya.
Menurutnya, pemerintah daerah melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas)di kecamatan-kecamatan sudah dilakukan, namun itu belum sepenuhnya mengatasi masalah krisis air bagi daerah terpencil.
Pasalnya dengan kapasitas yang terbatas, Pamsimas biasanya hanya bisa memenuhi dua atau tiga dusun saja, sementara keberadaan desa dan dusun relatif banyak.
Lebih lanjut, politisi Partai PPP ini menyatakan, usulan yang menjadi program prioritas bagi legislatif tersebut merupakan hasil penelusuran yang dilakukan ketika reses karena terjun ke lapangan guna menggali aspirasi masyarakat.
"Termasuk dalam tiga point skala prioritas yang kami perjuangkan yakni ketersediaan air bersih, listrik dan peningkatan jalan," tandasnya.
Melalui kapasitas dan fungsi legislatif, pihaknya bersama para wakil rakyat lainnya terus berusaha memaksimalkan upaya dalam penganggaran, baik melalui APBD, hibah provinsi serta pemerintah pusat.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018