Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan membicarakan masalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi tersebut dengan Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Republik Indonesia di Jakarta.
"Kita perlu membicarakan masalah SKPD tersebut dengan BAKN," ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Suripno Sumas SH MH di Banjarmasin, sebelum pertemuan dengan BAKN, Jumat.
Pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menerangkan, ada beberapa masalah SKPD Kalsel yang perlu perhatian pemerintah pusat, serta solusinya.
Sebagai contoh masalah tipe Sekretariat DPRD (Setwan) Kalsel perlu peningkatan yang kini berada pada tingkat minimal menjadi maksimal, lanjut alumnus Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin itu.
"Kalau dulu belum memenuhi syarat, tetapi belakangan ini mungkin sudah memenuhi persyaratan atau bisa peningkatan Setwan tersebut dari tipe minimal menjadi maksimal," lanjutnya menjawab Antara Kalsel.
Masih ada beberapa SKPD dalam jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) kita yang dulu hanya tipe minimal, dan kini sudah memungkinkan untuk menjadi tipe maksimal.
Selain menemui BAKN, Komisi I DPRD Kalsel yang diketuai H Syahdillah S.Sos MSi dari Partai Gerindra itu juga akan berkonsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB) Republik Indonesia.
"Dalam pertemuan dengan Kementerian PAN & RB itu nanti materi pembicaraan atau permasalahannya sama dengan ketika Komisi I DPRD Kalsel konsultasi dengan BAKN," demikia Suripno Sumas.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
"Kita perlu membicarakan masalah SKPD tersebut dengan BAKN," ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Suripno Sumas SH MH di Banjarmasin, sebelum pertemuan dengan BAKN, Jumat.
Pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menerangkan, ada beberapa masalah SKPD Kalsel yang perlu perhatian pemerintah pusat, serta solusinya.
Sebagai contoh masalah tipe Sekretariat DPRD (Setwan) Kalsel perlu peningkatan yang kini berada pada tingkat minimal menjadi maksimal, lanjut alumnus Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin itu.
"Kalau dulu belum memenuhi syarat, tetapi belakangan ini mungkin sudah memenuhi persyaratan atau bisa peningkatan Setwan tersebut dari tipe minimal menjadi maksimal," lanjutnya menjawab Antara Kalsel.
Masih ada beberapa SKPD dalam jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) kita yang dulu hanya tipe minimal, dan kini sudah memungkinkan untuk menjadi tipe maksimal.
Selain menemui BAKN, Komisi I DPRD Kalsel yang diketuai H Syahdillah S.Sos MSi dari Partai Gerindra itu juga akan berkonsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB) Republik Indonesia.
"Dalam pertemuan dengan Kementerian PAN & RB itu nanti materi pembicaraan atau permasalahannya sama dengan ketika Komisi I DPRD Kalsel konsultasi dengan BAKN," demikia Suripno Sumas.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018