Kotabaru, (ANTARA News Kalsel) - Legislator Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan membawa tiga misi pembangunan untuk diperjuangkan ke pemerintah pusat agar diwujudkan di "Bumi Saijaan", yakni kelanjutan kawaan ekonomi khusus (KEK), Jembatan Pulau Laut dan Sekolah Perikanan.
Wakil Ketua DPRD Kotabaru, Muhammad Arif, Sabtu mengatakan unsur pimpinan dewan sedang dalam tugas besar ke Jakarta (Pemerintah pusat) yakni memperjuangkan proses pembangunan Kotabaru terutama pada tiga hal penting tersebut.
"Tujuan kami ke pusat yakni ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," tandas Arif.
Dikatakannya, tiga hal yang akan diperjuangkan itu sebagai bagian penting dalam roda pembangunan Kabupaten Kotabaru saat ini yang tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
Menurut Arif, KEK yang sudah lama diwacanakan dan diprogramkan oleh Pemerintah Daerah Kotabaru merupakan program yang penting dalam menggeliatkan perokonomian daerah, regional bahkan nasional.
Namun lanjut dia, KEK itu sendiri akan sulit diwujudkan jika belum didukung oleh sektor lain khususnya infrastruktur sebagai support sistem atas pelaksanaan program tersebut, salah satunya koneksitas.
Maksudnya, dalam pelaksanaan penerapan kawasan ekonomi khusus di bagian barat Kabupaten Kotabaru tersebut belum bisa terealisir jika tidak didukung akses yang bisa menghubungkan dengan daerah lain dengan mudah.
Sehingga, salah satu jalan yang bosa dilakukan yakni menyegerakan terwujudnya koneksitas yang menghubungkan Pulau Laut dengan daratan Kalimantan, solusinya proses pembangunan Jembatan Pulau Laut dilanjutkan hingga tuntas.
Masih menurut Arif, hal lain yang juga tidak kalah penting dan mendesak dalam mewujudkan peningkatan perekonomian daerah yakni upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
"Dalam hal ini, salah satu pintu yang bisa dilakukan melalui penyediaan lembaga pendidikan yang bagus dan profesional khususnya sesuai dengan sektor dominan di Kotabaru yakni kelautan dan perikanan," katanya.
Oleh sebab itu politisi yang juga mantan pengacara ini menyebut, tiga misi yang diperjuangkan unsur pimpinan dewan Kotabaru tersebut ke pemerintah pusat, agar tiga hal itu bisa diprioritaskan dan masuk dalam program anggaran 2019.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Wakil Ketua DPRD Kotabaru, Muhammad Arif, Sabtu mengatakan unsur pimpinan dewan sedang dalam tugas besar ke Jakarta (Pemerintah pusat) yakni memperjuangkan proses pembangunan Kotabaru terutama pada tiga hal penting tersebut.
"Tujuan kami ke pusat yakni ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," tandas Arif.
Dikatakannya, tiga hal yang akan diperjuangkan itu sebagai bagian penting dalam roda pembangunan Kabupaten Kotabaru saat ini yang tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
Menurut Arif, KEK yang sudah lama diwacanakan dan diprogramkan oleh Pemerintah Daerah Kotabaru merupakan program yang penting dalam menggeliatkan perokonomian daerah, regional bahkan nasional.
Namun lanjut dia, KEK itu sendiri akan sulit diwujudkan jika belum didukung oleh sektor lain khususnya infrastruktur sebagai support sistem atas pelaksanaan program tersebut, salah satunya koneksitas.
Maksudnya, dalam pelaksanaan penerapan kawasan ekonomi khusus di bagian barat Kabupaten Kotabaru tersebut belum bisa terealisir jika tidak didukung akses yang bisa menghubungkan dengan daerah lain dengan mudah.
Sehingga, salah satu jalan yang bosa dilakukan yakni menyegerakan terwujudnya koneksitas yang menghubungkan Pulau Laut dengan daratan Kalimantan, solusinya proses pembangunan Jembatan Pulau Laut dilanjutkan hingga tuntas.
Masih menurut Arif, hal lain yang juga tidak kalah penting dan mendesak dalam mewujudkan peningkatan perekonomian daerah yakni upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
"Dalam hal ini, salah satu pintu yang bisa dilakukan melalui penyediaan lembaga pendidikan yang bagus dan profesional khususnya sesuai dengan sektor dominan di Kotabaru yakni kelautan dan perikanan," katanya.
Oleh sebab itu politisi yang juga mantan pengacara ini menyebut, tiga misi yang diperjuangkan unsur pimpinan dewan Kotabaru tersebut ke pemerintah pusat, agar tiga hal itu bisa diprioritaskan dan masuk dalam program anggaran 2019.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018