Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2019 mulai mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel mengungkapkan itu pada rapat paripurna lembaga legislatif tersebut yang dipimpin ketuanya H Burhanuddin S.Sos MPd di Banjarmasin, Kamis.
Dalam laporan Banggar DPRD Kalsel yang dibacakan DR (HC) H Supian HK SH terungkap, pada APBD 2019 provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut besaran kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) mencapai 57,25 persen.
Pendapatan daerah sendiri dalam APBD Kalsel 2019, pemerintah provinsi (Pemprov) setempat menargetkan Rp6,266 triliun lebih atau naik 6,22 persen dari target pendapatan daerah pada APBD Murni 2018.
Perencanaan PAD Kalsel 2019 antara lain berasal dari pajak daerah naik 2,96 persen dan retribusi daerah meningkat 6,92 persen bila dibandingkan dengan APBD Murni 2018.
Sementara target pendapatan daerah Kalsel 2019 sebesar Rp6,2 triliun lebih atau naik 6,22 persen bila dibandingkan dengan APBD Murni 2018, dan PAD sendiri juga mengalami peningkatan persen.
Oleh karena itu, DPRD Kalsel mengapresiasi terhadap Pemprovnya yang berani menargetkan peningkatan pendapatan daerah, kendati dalam situasi dan kondisi perekonomian nasional yang belum terlalu menggembirakan.
Mengenai rencana belanja daerah Kalsel 2019, Pemprov setempat juga berupaya meningkatkan persentasi dari alokasi belanja langsung yang dianggarkan Rp2,979 triliun lebih atau sebesar 47,06 persen, lebih kecil dari belanja tidak langsung.
Banggar DPRD Kalsel yang diketuai H Burhanuddin memaklumi atas rendahnya alokasi anggaran belanja langsung, karena adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota kepada Pemprov.
Sebagai contoh pelimpahan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) turut mempengaruhi komposisi belanja daerah, namun dengan postur belanja seperti itu diharapkan tidak menurunkan kualitas pembangunan.
Rapat paripurna DPRD Kalsel dengan agenda pengesahan APBD 2019 itu hadir gubernur setempat, H Sahbirin Noor yang dalam sambutannya menyatakan terimakasih atas kerja sama, sehingga pembahasan RAPBD tersebut bisa segera selesai.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel mengungkapkan itu pada rapat paripurna lembaga legislatif tersebut yang dipimpin ketuanya H Burhanuddin S.Sos MPd di Banjarmasin, Kamis.
Dalam laporan Banggar DPRD Kalsel yang dibacakan DR (HC) H Supian HK SH terungkap, pada APBD 2019 provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut besaran kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) mencapai 57,25 persen.
Pendapatan daerah sendiri dalam APBD Kalsel 2019, pemerintah provinsi (Pemprov) setempat menargetkan Rp6,266 triliun lebih atau naik 6,22 persen dari target pendapatan daerah pada APBD Murni 2018.
Perencanaan PAD Kalsel 2019 antara lain berasal dari pajak daerah naik 2,96 persen dan retribusi daerah meningkat 6,92 persen bila dibandingkan dengan APBD Murni 2018.
Sementara target pendapatan daerah Kalsel 2019 sebesar Rp6,2 triliun lebih atau naik 6,22 persen bila dibandingkan dengan APBD Murni 2018, dan PAD sendiri juga mengalami peningkatan persen.
Oleh karena itu, DPRD Kalsel mengapresiasi terhadap Pemprovnya yang berani menargetkan peningkatan pendapatan daerah, kendati dalam situasi dan kondisi perekonomian nasional yang belum terlalu menggembirakan.
Mengenai rencana belanja daerah Kalsel 2019, Pemprov setempat juga berupaya meningkatkan persentasi dari alokasi belanja langsung yang dianggarkan Rp2,979 triliun lebih atau sebesar 47,06 persen, lebih kecil dari belanja tidak langsung.
Banggar DPRD Kalsel yang diketuai H Burhanuddin memaklumi atas rendahnya alokasi anggaran belanja langsung, karena adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota kepada Pemprov.
Sebagai contoh pelimpahan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) turut mempengaruhi komposisi belanja daerah, namun dengan postur belanja seperti itu diharapkan tidak menurunkan kualitas pembangunan.
Rapat paripurna DPRD Kalsel dengan agenda pengesahan APBD 2019 itu hadir gubernur setempat, H Sahbirin Noor yang dalam sambutannya menyatakan terimakasih atas kerja sama, sehingga pembahasan RAPBD tersebut bisa segera selesai.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018