Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Provinsi (IPemprov) Kalimantan Selatan(Kalsel) kini sedang fokus meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat antara lain dengan terus memperbaiki perilaku negatif aparatur.
Asisten III Pemprov Kalsel, Heriansyah di Banjarmasin, Senin mengatakan, untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat tersebut, saat ini pihaknya fokus pada delapan area perubahan.
Ke delapan area perubahan yang menjadi fokus reformasi birokrasi yaitu perbaikan perilaku negatif apratur (mental aparatur), akuntabilitas dan pengawasan.
Selain itu, tambah dia, peningkatan pengawasan dan perbaikan kelembagaan,?tata laksana pemerintahan dan SDM aparatur, peraturan dan perundang-undangan serta pelayanan publik.
Salah satu perbaikan perilaku negatif aparatur, yang menjadi fokus program tersebut adalah peningkatan kedisiplinan kerja.
"Saya mengharapkan, SKPD yang membidangi delapan area perubahan ini, mampu mengintegrasikan segala bentuk program dan kegiatannya, demi terwujudnya percepatan gerakan reformasi birokrasi di Kalimantan Selatan," katanya.
Sebagai tindak lanjut mewujudkan reformasi birokrasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan asistensi reformasi dalam rangka `Penajaman Road Map Reformasi Birokrasi Pemprov Kalsel tahun 2018-2021.
Materi lain yang juga dianlisis pihak peserta adalah verifikasi pencapaian delapan area perubahan tahun 2018.
Heriansyah mengatakan, pemerintah telah menegaskan akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip `Clean Government? dan `Good Government?.
"Prinsip-prinsip `clean government` dan `good government` diyakini sebagai formula utama untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat," katanya.
Sehingga, tambah dia, program utama yang dilakukan pemerintah adalah membangun aparatur negara melalui penerapan reformasi birokrasi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Asisten III Pemprov Kalsel, Heriansyah di Banjarmasin, Senin mengatakan, untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat tersebut, saat ini pihaknya fokus pada delapan area perubahan.
Ke delapan area perubahan yang menjadi fokus reformasi birokrasi yaitu perbaikan perilaku negatif apratur (mental aparatur), akuntabilitas dan pengawasan.
Selain itu, tambah dia, peningkatan pengawasan dan perbaikan kelembagaan,?tata laksana pemerintahan dan SDM aparatur, peraturan dan perundang-undangan serta pelayanan publik.
Salah satu perbaikan perilaku negatif aparatur, yang menjadi fokus program tersebut adalah peningkatan kedisiplinan kerja.
"Saya mengharapkan, SKPD yang membidangi delapan area perubahan ini, mampu mengintegrasikan segala bentuk program dan kegiatannya, demi terwujudnya percepatan gerakan reformasi birokrasi di Kalimantan Selatan," katanya.
Sebagai tindak lanjut mewujudkan reformasi birokrasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan asistensi reformasi dalam rangka `Penajaman Road Map Reformasi Birokrasi Pemprov Kalsel tahun 2018-2021.
Materi lain yang juga dianlisis pihak peserta adalah verifikasi pencapaian delapan area perubahan tahun 2018.
Heriansyah mengatakan, pemerintah telah menegaskan akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip `Clean Government? dan `Good Government?.
"Prinsip-prinsip `clean government` dan `good government` diyakini sebagai formula utama untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat," katanya.
Sehingga, tambah dia, program utama yang dilakukan pemerintah adalah membangun aparatur negara melalui penerapan reformasi birokrasi.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018