Marabahan, (Antaranews Kalsel)-Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan mengikuti rapat koordinasi dan workshop Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, di Hotel Treepark Banjarmasin, Jum’at (9/11).
“Rapat koordinasi ini dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Kalimantan Selatan,” ujar Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kalsel Thaufik Hidayat.
Menurut dia, kegiatan tersebut diikuti dua kabupaten yakni, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tapin.
“Rakor ini berisi workshop bertemakan Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melibatkan Tim Ahli Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) melalui Tim Ahli Daerah termasuk Biro Organisasi Setdaprov Kalsel,” ujarnya.
Dijelaskannya, peserta mengikuti kegiatan tersebut diikuti 177 pejabat dari dua kabupaten masing-masing, bupati atau wakil, sekda, masing-masing dua perwakilan dari Inspektorat, Bappeda, 10 dari bagian organisasi, 56 dari dinas atau badan, dua dari sekretariat DPRD, 17 camat dari Kabupaten Batola dan 12 camat dari Kabupaten Tapin.
Bagi Kabupaten Batola kegiatan itu dihadiri Wakil Bupati Batola H Rahmadian Noor dan Sekdakab Batola H Supriyono.
“Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk percepatan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan reformasi birokrasi,” terangnya.
Dijelaskannya, pelaksanaan reformasi birokrasi perlu mendapatkan perhatian, terutama menyangkut program manajemen perubahan, penataan, penguatan organisasi, pelaksanaan tata laksana serta survei internal integritas organisasi.
Sedangkan untuk pelaksanaan SAKIP yang perlu mendapatkan perhatian, terang dia, adalah pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal.
“Untuk mewujudkan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi harus diawali semangat dan motivasi melaksanakan perubahan kearah yang lebih baik,”tandasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
“Rapat koordinasi ini dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Kalimantan Selatan,” ujar Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kalsel Thaufik Hidayat.
Menurut dia, kegiatan tersebut diikuti dua kabupaten yakni, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tapin.
“Rakor ini berisi workshop bertemakan Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melibatkan Tim Ahli Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) melalui Tim Ahli Daerah termasuk Biro Organisasi Setdaprov Kalsel,” ujarnya.
Dijelaskannya, peserta mengikuti kegiatan tersebut diikuti 177 pejabat dari dua kabupaten masing-masing, bupati atau wakil, sekda, masing-masing dua perwakilan dari Inspektorat, Bappeda, 10 dari bagian organisasi, 56 dari dinas atau badan, dua dari sekretariat DPRD, 17 camat dari Kabupaten Batola dan 12 camat dari Kabupaten Tapin.
Bagi Kabupaten Batola kegiatan itu dihadiri Wakil Bupati Batola H Rahmadian Noor dan Sekdakab Batola H Supriyono.
“Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk percepatan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan reformasi birokrasi,” terangnya.
Dijelaskannya, pelaksanaan reformasi birokrasi perlu mendapatkan perhatian, terutama menyangkut program manajemen perubahan, penataan, penguatan organisasi, pelaksanaan tata laksana serta survei internal integritas organisasi.
Sedangkan untuk pelaksanaan SAKIP yang perlu mendapatkan perhatian, terang dia, adalah pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal.
“Untuk mewujudkan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi harus diawali semangat dan motivasi melaksanakan perubahan kearah yang lebih baik,”tandasnya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018