Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Wakil Ketua Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan Iskandar Zulkarnain berpendapat, untuk mewujudkan program "Kalsel Cerdas" dibutuhkan anggaran yang memadai.
Pendapat itu dia kemukakan saat menerima kunjungan Komisi II DPRD Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan (Kalsel) yang dipimpin wakil ketuanya Reidan Winata SE di Banjarmasin, Senin.
Oleh sebab itu, kalau anggaran bidang pendidikan tidak meningkat atau peningkatannya sedikit, apalagi sampai berkurang, sulit mewujudkan Kalsel Cerdas sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel 2016 - 2021, ujarnya.
Namun wakil rakyat bergelar sarjana ekonomi itu tidak menyebutkan alokasi anggaran pendidikan provinsinya tahun 2019, karena Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)-nya masih dalam pembahasan.
Oleh karena itu, wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) tersebut berharap, peningkatan anggaran pendidikan di provinsinya yang kini terdiri atas 13 kabupaten/kota dan berpenduduk empat juta lebih.
"Apalagi beberapa urusan pendidikan beralih kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) kepada pemerintah provinsi (Pemprov) antara lain Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sehingga memerlukan tambahan anggaran," tuturnya.
"Jangan sampai begitu kewengan beralih ke Pemprov kualitas SMA dan SMK tidak meningkat, terlebih menjadi lebih buruk bila dibandingkan ketika kewenangan pengelolaan berada pada Pemkab/Pemkota. Kalau sampai terjadi `manyupanakan` (memalukan)," lanjutnya.
Mengenai harapan wakil rakyat Batola, agar Pemprov setempat membangunkan SMK di Kecamatan Alalak atau daerah Handil Bakti yang berdekatan wilayah Kota Banjarmasin, dia menyatakan, Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi pendidikan akan memperjuangkan.
"Kalau tidak masuk dalam APBD Murni 2019, kita akan perjuangkan agar bisa masuk pada perubahan APBD 2019 tersebut. Karena kita juga memaklumi kemampuan APBD Kalsel yang terbatas," demikian Iskandar Zulkarnain.
Sebelumnya Wakil Ketua Komisi II DPRD Batola Reidan Winata mengharapkan, agar DPRD Kalsel memperjuangkan?berdirinya SMK di Alalak (sekitar 15 kilometer barat Banjarmasin?atau 30 kilometer timur Marabahan, ibu kota Batola).
Pasalnya Alalak, apalagi dengan Handil Bakti kawasan padat penduduk, baik yang berasal dari Banjarmasin maupun daerah lain di Kalsel dan bahkan asal Kalimantan Tengah (Kalteng), mereka juga butuh pendidikan seperti SMK.
Sedangkan Pemkab Batola sudah mengeluarkan dana dari APBD setempat sebesar Rp3 miliar untuk penyediaan lahan buat pembangunan SMK, tutur wakil rakyat daerah pertanian pasang surut tersebut.
"Tentunya sesuai ketentuan tanah/lahan tersebut akan kami hibahkan kepada Pemprov Kalsel, dengan harapan agar Pemprov mambangun SMK," demikian Reidan Winata yang "diaminkan" rekan-rekannya sesama wakil rakyat di "Bumi Salidah" Batola itu.
Salidah motto daerah??Batola yang juga sebagai penerima transmigrasi sejak tahun 1950-an. Pengertian Salidah itu menjunjung tinggi kebersamaan membangun dan memajukan daerah, kendati dalam keadaan penduduk yang majemuk.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Pendapat itu dia kemukakan saat menerima kunjungan Komisi II DPRD Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan (Kalsel) yang dipimpin wakil ketuanya Reidan Winata SE di Banjarmasin, Senin.
Oleh sebab itu, kalau anggaran bidang pendidikan tidak meningkat atau peningkatannya sedikit, apalagi sampai berkurang, sulit mewujudkan Kalsel Cerdas sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel 2016 - 2021, ujarnya.
Namun wakil rakyat bergelar sarjana ekonomi itu tidak menyebutkan alokasi anggaran pendidikan provinsinya tahun 2019, karena Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)-nya masih dalam pembahasan.
Oleh karena itu, wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) tersebut berharap, peningkatan anggaran pendidikan di provinsinya yang kini terdiri atas 13 kabupaten/kota dan berpenduduk empat juta lebih.
"Apalagi beberapa urusan pendidikan beralih kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) kepada pemerintah provinsi (Pemprov) antara lain Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sehingga memerlukan tambahan anggaran," tuturnya.
"Jangan sampai begitu kewengan beralih ke Pemprov kualitas SMA dan SMK tidak meningkat, terlebih menjadi lebih buruk bila dibandingkan ketika kewenangan pengelolaan berada pada Pemkab/Pemkota. Kalau sampai terjadi `manyupanakan` (memalukan)," lanjutnya.
Mengenai harapan wakil rakyat Batola, agar Pemprov setempat membangunkan SMK di Kecamatan Alalak atau daerah Handil Bakti yang berdekatan wilayah Kota Banjarmasin, dia menyatakan, Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi pendidikan akan memperjuangkan.
"Kalau tidak masuk dalam APBD Murni 2019, kita akan perjuangkan agar bisa masuk pada perubahan APBD 2019 tersebut. Karena kita juga memaklumi kemampuan APBD Kalsel yang terbatas," demikian Iskandar Zulkarnain.
Sebelumnya Wakil Ketua Komisi II DPRD Batola Reidan Winata mengharapkan, agar DPRD Kalsel memperjuangkan?berdirinya SMK di Alalak (sekitar 15 kilometer barat Banjarmasin?atau 30 kilometer timur Marabahan, ibu kota Batola).
Pasalnya Alalak, apalagi dengan Handil Bakti kawasan padat penduduk, baik yang berasal dari Banjarmasin maupun daerah lain di Kalsel dan bahkan asal Kalimantan Tengah (Kalteng), mereka juga butuh pendidikan seperti SMK.
Sedangkan Pemkab Batola sudah mengeluarkan dana dari APBD setempat sebesar Rp3 miliar untuk penyediaan lahan buat pembangunan SMK, tutur wakil rakyat daerah pertanian pasang surut tersebut.
"Tentunya sesuai ketentuan tanah/lahan tersebut akan kami hibahkan kepada Pemprov Kalsel, dengan harapan agar Pemprov mambangun SMK," demikian Reidan Winata yang "diaminkan" rekan-rekannya sesama wakil rakyat di "Bumi Salidah" Batola itu.
Salidah motto daerah??Batola yang juga sebagai penerima transmigrasi sejak tahun 1950-an. Pengertian Salidah itu menjunjung tinggi kebersamaan membangun dan memajukan daerah, kendati dalam keadaan penduduk yang majemuk.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018