Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, melalui Dinas Kesehatan setempat menyiapkan sekitar 10.000 lembar kartu jaminan kesehatan daerah untuk dibagikan kepada keluarga kurang mampu di daerah ini.
Bupati Kotabaru H Irhami Ridjani, Senin, mengatakan, pembagian katu Jamkesda bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu.
Bupati mengatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait pembiayaan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di Kotabaru.
Langkah tersebut, menurut Bupati, semata-mata untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam memelihara kesehatan agar tidak dibebani biaya atau pungutan.
"Sejauh ini kami belum membuat aturan bahwa masyarakat kurang mampu yang berobat di Puskesmas dipungut biaya," ungkapnya.
Hj Rahmiah saat menjabat Kasi Jamkesmas dan Kemitraan pada Dinas Kesehatan Kotabaru mengatakan, untuk melayani keluarga kurang mampu yang tidak terdaftar dalam kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Pemkab Kotabaru bekerja sama dengan Pemprov Kalsel mengeluarkan kartu Jamkesda.
"Tahap awal pemerintah membagikan sekitar 5.000 lembar kartu Jamkesda," katanya.
Rahmiah berharap, keluarga kurang mampu yang berjumlah sekitar 13.357 jiwa bisa memiliki kartu Jamkesda pada 2013.
"Untuk itu, kami berharap Dinkes Provinsi Kalsel kembali memenuhi kekurangannya yaitu sekitar 8.357 lembar lagi," katanya.
Tujuan lain diterbitkanya kartu Jamkesda adalah untuk meminimalkan penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh kepala desa, dan diketahui camat.
"Lebih 90 persen dana Jamkesda digunakan oleh pasien yang menggunakan SKTM," jelas Rahmiah.
Dinkes Kotabaru menduga sering terjadi penyalahgunaan SKTM dengan modus, sudah tergolong mampu karena memiliki sepeda motor, bahkan ada yang memakai mobil dan perhiasan tetapi saat sakit mengaku miskin.
Seyogyanya kepala desa selektif mengeluarkan SKTM agar orang yang benar-benar berhak bisa mendapatkannya.
"Sering terjadi dana Jamkesda yang dialokasikan Pemkab Kotabaru tidak cukup hingga akhir tahun anggaran karena banyaknya pasien yang mengaku miskin," katanya.C
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2012
Bupati Kotabaru H Irhami Ridjani, Senin, mengatakan, pembagian katu Jamkesda bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu.
Bupati mengatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait pembiayaan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di Kotabaru.
Langkah tersebut, menurut Bupati, semata-mata untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam memelihara kesehatan agar tidak dibebani biaya atau pungutan.
"Sejauh ini kami belum membuat aturan bahwa masyarakat kurang mampu yang berobat di Puskesmas dipungut biaya," ungkapnya.
Hj Rahmiah saat menjabat Kasi Jamkesmas dan Kemitraan pada Dinas Kesehatan Kotabaru mengatakan, untuk melayani keluarga kurang mampu yang tidak terdaftar dalam kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Pemkab Kotabaru bekerja sama dengan Pemprov Kalsel mengeluarkan kartu Jamkesda.
"Tahap awal pemerintah membagikan sekitar 5.000 lembar kartu Jamkesda," katanya.
Rahmiah berharap, keluarga kurang mampu yang berjumlah sekitar 13.357 jiwa bisa memiliki kartu Jamkesda pada 2013.
"Untuk itu, kami berharap Dinkes Provinsi Kalsel kembali memenuhi kekurangannya yaitu sekitar 8.357 lembar lagi," katanya.
Tujuan lain diterbitkanya kartu Jamkesda adalah untuk meminimalkan penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh kepala desa, dan diketahui camat.
"Lebih 90 persen dana Jamkesda digunakan oleh pasien yang menggunakan SKTM," jelas Rahmiah.
Dinkes Kotabaru menduga sering terjadi penyalahgunaan SKTM dengan modus, sudah tergolong mampu karena memiliki sepeda motor, bahkan ada yang memakai mobil dan perhiasan tetapi saat sakit mengaku miskin.
Seyogyanya kepala desa selektif mengeluarkan SKTM agar orang yang benar-benar berhak bisa mendapatkannya.
"Sering terjadi dana Jamkesda yang dialokasikan Pemkab Kotabaru tidak cukup hingga akhir tahun anggaran karena banyaknya pasien yang mengaku miskin," katanya.C
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2012