Banjarmasin (Antaranews Kalsel) - Provinsi Kalimantan Selatan tetap mengharapkan bantuan pemerintah pusat untuk pembangunan jalan aksis ke Bandara Sjamsuddin Noor Banjarmasin pascapembangunan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan udara tersebut.
Anggota Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Drs H Fikri mengemukakan harapan itu, di Banjarmasin, Rabu usai pertemuan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia di Jakarta.
Pasalnya, lanjut politikus senior Partai Demokrat itu, Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi perhubungan menerima informasi dari Kementerian PUPR bahwa pemerintah pusat belum menganggarkan untuk pembangunan jalan baru ke Bandara Sjamsudin Noor.
"Ketika pertemuan, 16 Oktober lalu, pihak Kementerian PUPR mengatakan pada tahun ini (2018) tidak ada anggaran buat membantu pembangunan jalan baru ke Bandara Sjamsudin Noor," kutipnya menjawab anggota Press Room DPRD Kalsel.
"Terkecuali kemungkinan tahun anggaran 2019. Itupun Gubernur Kalsel harus membuat surat permohonan dan mengirimkan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR," demikian Fikri.
Pada kesempatan terpisah, Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel H Riswandi SIP berharap, agar pascapembangunan pengembangan Bandara Sjamsudin Noor (27 kilometer utara Banjarmasin) tetap operasional tahun depan (2019).
"Jadi kalau memang sudah selesai pembangunan pembanguan bandara tersebut, mungkin sebaiknya segera dioperasikan," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) itu.
Sedangkan pembangunan jalan baru untuk aksis bandara tersebut mungkin bisa sambil jalan, karena sebagian besar pembangunan jalan baru itu sudah selesai, lanjut anggota DPRD Kalsel tiga periode dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
"Selain itu, kan masih ada jalan lama/terdahulu yang mungkin untuk sementara bisa kita gunakan, sembari menunggu selesai pembangunan jalan baru," demikian Riswandi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Anggota Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Drs H Fikri mengemukakan harapan itu, di Banjarmasin, Rabu usai pertemuan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia di Jakarta.
Pasalnya, lanjut politikus senior Partai Demokrat itu, Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi perhubungan menerima informasi dari Kementerian PUPR bahwa pemerintah pusat belum menganggarkan untuk pembangunan jalan baru ke Bandara Sjamsudin Noor.
"Ketika pertemuan, 16 Oktober lalu, pihak Kementerian PUPR mengatakan pada tahun ini (2018) tidak ada anggaran buat membantu pembangunan jalan baru ke Bandara Sjamsudin Noor," kutipnya menjawab anggota Press Room DPRD Kalsel.
"Terkecuali kemungkinan tahun anggaran 2019. Itupun Gubernur Kalsel harus membuat surat permohonan dan mengirimkan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR," demikian Fikri.
Pada kesempatan terpisah, Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel H Riswandi SIP berharap, agar pascapembangunan pengembangan Bandara Sjamsudin Noor (27 kilometer utara Banjarmasin) tetap operasional tahun depan (2019).
"Jadi kalau memang sudah selesai pembangunan pembanguan bandara tersebut, mungkin sebaiknya segera dioperasikan," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) itu.
Sedangkan pembangunan jalan baru untuk aksis bandara tersebut mungkin bisa sambil jalan, karena sebagian besar pembangunan jalan baru itu sudah selesai, lanjut anggota DPRD Kalsel tiga periode dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
"Selain itu, kan masih ada jalan lama/terdahulu yang mungkin untuk sementara bisa kita gunakan, sembari menunggu selesai pembangunan jalan baru," demikian Riswandi.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018