Banjarmasin (Antaranews Kalsel) - Wskil Ketua Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan H Suripno Sumas berpendapat, persiapan pelaksanaan Pemilu dan pemilihan presiden (Pilpres) Tahun 2019 di provinsinya sudah sesuai prosedur dan tahapan.
"Kesesuaian tersebut terutama pada dua dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang menjadi sampel persiapan Pemjlu dan Pilpres 2019," ujarnya di Banjarmasin, Rabu sekembali kunjungan kerja (kunker) dalam daerah provinsi itu.
Ia menerangkan, dua kabupaten yang menjadi sampel pengecekan persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2019 tersebut yaitu Kabupaten Tanah Laut (Tala) dan Kabupaten Tapin.
"Dengan melihat persiapan tersebut, berarti relatif tidak ada lagi permasalahan mendasar dalam menghadapi Pemilu dan Pilpres di daerah kita," tutur alumnus Unjversitas Lambung Mangkurat Banjarmasin bergelar sarjana hukum dan magjster hukum itu menjawab Antara Kalsel.
Pasalnya, lanjut pensiunan pegawai negeri sipil (pns) yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, kalau pun ada masalah, masih punya waktu untuk penyempurnaan/perbaikan jika belum baik atau sempurna.
Sebagai contoh perbaikan/penyempurnaan daftar pemilih tetap (DPT) seperti terjadi di "Bumj Ruhui Rahayu" Tapin ada sekitar 1.300 orang yang belum kesesuaian, ungakap wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarnasin tersebut.
"Kemudian yang perlu menjadi perhatian mengenai petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2019, yang sampai saat ini belum turun dari Komisi Pemjlihan Umum (KPU)," lanjut mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonrsia Daerah (KPID) Kalsel itu.
Padahal Juknis itu perlu bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kabupaten/kota untuk mengetahui/mempelajari secara dini, sehingga pada saatnya nanti pelaksanaan Pemilu dan Pilpres berjalan lancar, demikian Suripno Sumas.
Kunker dalam daerah Kalsel Komisi I DPRD tingkat provinsi tersebut yang diketuai H Syahdillah S.Sos, MSi dari Partai Gerindra untuk mengecek persiapan Pemilu dan Pilpres 2019 itu, 8 - 10 Oktober 2018.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
"Kesesuaian tersebut terutama pada dua dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang menjadi sampel persiapan Pemjlu dan Pilpres 2019," ujarnya di Banjarmasin, Rabu sekembali kunjungan kerja (kunker) dalam daerah provinsi itu.
Ia menerangkan, dua kabupaten yang menjadi sampel pengecekan persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2019 tersebut yaitu Kabupaten Tanah Laut (Tala) dan Kabupaten Tapin.
"Dengan melihat persiapan tersebut, berarti relatif tidak ada lagi permasalahan mendasar dalam menghadapi Pemilu dan Pilpres di daerah kita," tutur alumnus Unjversitas Lambung Mangkurat Banjarmasin bergelar sarjana hukum dan magjster hukum itu menjawab Antara Kalsel.
Pasalnya, lanjut pensiunan pegawai negeri sipil (pns) yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, kalau pun ada masalah, masih punya waktu untuk penyempurnaan/perbaikan jika belum baik atau sempurna.
Sebagai contoh perbaikan/penyempurnaan daftar pemilih tetap (DPT) seperti terjadi di "Bumj Ruhui Rahayu" Tapin ada sekitar 1.300 orang yang belum kesesuaian, ungakap wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarnasin tersebut.
"Kemudian yang perlu menjadi perhatian mengenai petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2019, yang sampai saat ini belum turun dari Komisi Pemjlihan Umum (KPU)," lanjut mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonrsia Daerah (KPID) Kalsel itu.
Padahal Juknis itu perlu bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kabupaten/kota untuk mengetahui/mempelajari secara dini, sehingga pada saatnya nanti pelaksanaan Pemilu dan Pilpres berjalan lancar, demikian Suripno Sumas.
Kunker dalam daerah Kalsel Komisi I DPRD tingkat provinsi tersebut yang diketuai H Syahdillah S.Sos, MSi dari Partai Gerindra untuk mengecek persiapan Pemilu dan Pilpres 2019 itu, 8 - 10 Oktober 2018.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018