Banjarbaru, (Antaranews Kalsel) - Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD) Perubahan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, mengalami defisit sebesar Rp110,5 miliar akibat besarnya belanja daerah dibanding pendapatan daerah.
"Belanja daerah sebesar Rp1,1 triliun dan rencana pendapatan hingga akhir tahun sebesar Rp1,0 triliun sehingga terjadi defisit," ujar Wali Kota Banjarbaru Nadjmi Adhani di Banjarbaru, Senin.
Ia mengatakan hal itu pada sidang persetujuan pengesahan raperda APBD Perubahan tahun anggaran 2018 yang dipimpin Ketua DPRD AR Iwansyah dan dihadiri nggota DPRD setempat.
Menurut wali kota didampingi Wakil Wali Kota Darmawan Jaya, besarnya defisit anggaran ditutupi pembiayaan daerah dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu Rp118,0 miliar.
"Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebesar Rp118,0 miliar dan sisanya sebesar Rp7,5 miliar digunakan untuk pengeluaran pembiayaan bagi penyertaan modal Bank Kalsel," ucapnya.
Disebutkan, APBD perubahan 2018 terdiri dari pendapatan daerah yang mengalami kenaikan sebesar Rp16,9 miliar dari anggaran semula Rp990,1 miliar menjadi Rp1,00 triliun.
Kenaikan pendapatan berasal dari PAD terutama pajak daerah Rp3,5 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp1,2 miliar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp11,6 miliar.
Kemudian belanja daerah yang semula direncanakan sebesar Rp1,04 triliun menjadi Rp1,11 triliun sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp74,3 miliar atau naik 10,23 persen.
"Kenaikan belanja itu karena adanya penyesuaian pada beberapa komponen belanja sehingga belanja tidak langsung naik sebesar Rp6,2 miliar dan belanja langsung naik Rp68,0 miliar," ungkapnya.
Ketua DPRD Banjarbaru AR Iwansyah mengatakan, pihaknya mewakili anggota DPRD menyetujui dan mengesahkan raperda APBD perubahan menjadi perda setelah pembahasan cukup alot.
"Kami sudah menyetujui raperda dan mengesahkan menjadi perda meski pun pembahasannya bersama tim anggaran Pemkot Banjarbaru sempat cukup alot," kata politisi Partai Golkar itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
"Belanja daerah sebesar Rp1,1 triliun dan rencana pendapatan hingga akhir tahun sebesar Rp1,0 triliun sehingga terjadi defisit," ujar Wali Kota Banjarbaru Nadjmi Adhani di Banjarbaru, Senin.
Ia mengatakan hal itu pada sidang persetujuan pengesahan raperda APBD Perubahan tahun anggaran 2018 yang dipimpin Ketua DPRD AR Iwansyah dan dihadiri nggota DPRD setempat.
Menurut wali kota didampingi Wakil Wali Kota Darmawan Jaya, besarnya defisit anggaran ditutupi pembiayaan daerah dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu Rp118,0 miliar.
"Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebesar Rp118,0 miliar dan sisanya sebesar Rp7,5 miliar digunakan untuk pengeluaran pembiayaan bagi penyertaan modal Bank Kalsel," ucapnya.
Disebutkan, APBD perubahan 2018 terdiri dari pendapatan daerah yang mengalami kenaikan sebesar Rp16,9 miliar dari anggaran semula Rp990,1 miliar menjadi Rp1,00 triliun.
Kenaikan pendapatan berasal dari PAD terutama pajak daerah Rp3,5 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp1,2 miliar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp11,6 miliar.
Kemudian belanja daerah yang semula direncanakan sebesar Rp1,04 triliun menjadi Rp1,11 triliun sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp74,3 miliar atau naik 10,23 persen.
"Kenaikan belanja itu karena adanya penyesuaian pada beberapa komponen belanja sehingga belanja tidak langsung naik sebesar Rp6,2 miliar dan belanja langsung naik Rp68,0 miliar," ungkapnya.
Ketua DPRD Banjarbaru AR Iwansyah mengatakan, pihaknya mewakili anggota DPRD menyetujui dan mengesahkan raperda APBD perubahan menjadi perda setelah pembahasan cukup alot.
"Kami sudah menyetujui raperda dan mengesahkan menjadi perda meski pun pembahasannya bersama tim anggaran Pemkot Banjarbaru sempat cukup alot," kata politisi Partai Golkar itu.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018