Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Sekretariat DPRD atau Setwan Kalimantan Selatan (Kalsel) mencabut pengaduan terhadap pengunjukrasa anarkis di "Rumah Banjar" (gedung perwakilan rakyat provinsi tersebut) dari Polres Kota setempat di Banjarmasin, Selasa.
Pencabutan pengaduan tersebut guna menjaga daerah agar tetap kondusif, ujar Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPRD (Sekwan) Kalsel Riduansyah MAP di ruang kerjanya sebelum pencabutan pengaduan dari Polres setempat.
Pasalnya, lanjut Riduansyah yang juga Kabag Tata Usaha, Protokol dan Kehumasan Setwan Kalsel, dia khawatir ada yang memanfaatkan atau bermain atas persoalan unjuk rasa anarkis di DPRD provinsi setempat, menjelang shalat Jumat, 14 September 2018.
"Sementara kita semua tentu tidak menginginkan terjadi kerusuhan di Kalsel atau Banjarmasin khususnya karena ada yang menyulut situasi dan kondisi terkait unjuk rasa anarkis tersebut," katanya kepada anggota Press Room DPRD setempat.
"Jadi dalam kejadian unjuk rasa anarkis tersebut, kita mencoba pendekatan penyelesaian melalui musyarah mufakat, lanjutnya didampingi staf Muhammad Ricky Herald SE yang turut menandatangani berita acara pengaduan ke Polresta Banjarmasin.
Ia menambahkan, pencabutan pengaduan tersebut atas petunjuk Sekwan Kalsel Drs HAM Rozaniasyah yang sedang perjalanan dinas keluar daera.
Selain itu, atas petunjuk pimpinan DPRD Kalsel dari hasil rapat mereka yang sedang kunjungan kerja ke luar daerah atau berada di Jakarta, selama tiga hari hingga 19 September 2018.
Sebelumnya pada rapat unsur pimpinan DPRD Kalsel, 17 September lalu menyerahkan proses terhadap unjuk rasa anarkis tersebut kepada aparat penegak hukum setempat.
Sebagai sebab-akibat aksi unjuk rasa anarkis, 14 September 2018 membuat kerusakan pintu utama ruang rapat paripurna DPRD Kalsel karena dobrakan pengunjukrasa.
Selain itu, sejumlah papan nama pimpinan dan anggota DPRD Kalsel rusak serta berhamburan karena ulah pengunjukrasa tersebut, dan Kapolres Kota Banjarmasin Kombes Pol Sumarto sempat melihat keadaan pascaumjuk rasa anarkis.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Pencabutan pengaduan tersebut guna menjaga daerah agar tetap kondusif, ujar Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPRD (Sekwan) Kalsel Riduansyah MAP di ruang kerjanya sebelum pencabutan pengaduan dari Polres setempat.
Pasalnya, lanjut Riduansyah yang juga Kabag Tata Usaha, Protokol dan Kehumasan Setwan Kalsel, dia khawatir ada yang memanfaatkan atau bermain atas persoalan unjuk rasa anarkis di DPRD provinsi setempat, menjelang shalat Jumat, 14 September 2018.
"Sementara kita semua tentu tidak menginginkan terjadi kerusuhan di Kalsel atau Banjarmasin khususnya karena ada yang menyulut situasi dan kondisi terkait unjuk rasa anarkis tersebut," katanya kepada anggota Press Room DPRD setempat.
"Jadi dalam kejadian unjuk rasa anarkis tersebut, kita mencoba pendekatan penyelesaian melalui musyarah mufakat, lanjutnya didampingi staf Muhammad Ricky Herald SE yang turut menandatangani berita acara pengaduan ke Polresta Banjarmasin.
Ia menambahkan, pencabutan pengaduan tersebut atas petunjuk Sekwan Kalsel Drs HAM Rozaniasyah yang sedang perjalanan dinas keluar daera.
Selain itu, atas petunjuk pimpinan DPRD Kalsel dari hasil rapat mereka yang sedang kunjungan kerja ke luar daerah atau berada di Jakarta, selama tiga hari hingga 19 September 2018.
Sebelumnya pada rapat unsur pimpinan DPRD Kalsel, 17 September lalu menyerahkan proses terhadap unjuk rasa anarkis tersebut kepada aparat penegak hukum setempat.
Sebagai sebab-akibat aksi unjuk rasa anarkis, 14 September 2018 membuat kerusakan pintu utama ruang rapat paripurna DPRD Kalsel karena dobrakan pengunjukrasa.
Selain itu, sejumlah papan nama pimpinan dan anggota DPRD Kalsel rusak serta berhamburan karena ulah pengunjukrasa tersebut, dan Kapolres Kota Banjarmasin Kombes Pol Sumarto sempat melihat keadaan pascaumjuk rasa anarkis.
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018