Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Sebanyak 8.722 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kotabaru pada Pemilu 2019 yang ditetapkan Agustus lalu disinyalir ganda.
"Bawaslu RI merekomendasikan agar KPU melakukan pencermataan DPT secara bersama-sama dengan Bawaslu dan partai politik di masing-masing tingkatan," kata Ketua KPU Kabupaten Kotabaru Zainal Abidin, di Kotabaru, Selasa.
Dikatakan, data yang berasal dari Bawaslu ini diungkap dalam rapat pleno penyempurnaan DPT yang berlangsung di media center KPU Kabupaten Kotabaru.
Selain dari Bawaslu, sebenarnya ada juga data pemilih ganda versi sejumlah partai politik dengan jumlah lebih banyak, yakni 85.136 orang.
Namun, dari hasil kroscek terhadap beberapa sampel, data dari parpol diragukan validitasnya.
Sebagai contoh, pemilih ganda di Kecamatan Pulau Laut Utara disebutkan sebanyak 63 ribu orang, padahal jumlah pemilih di DPT hanya 61 ribu orang.
"Untuk data dari parpol, kami tidak tahu bagaimana metode mendapatkannya. KPU tentu tidak begitu saja menerima data yang diberikan, tapi dikroscek dulu," ujar Zainal.
Sementara sampel dari Bawaslu diakui cukup akurat, sehingga dalam rapat pleno itu mayoritas parpol menyilakan KPU melakukan koreksi bersama Bawaslu terhadap DPT yang sudah ditetapkan.
"Kami kroscek dengan DPT, kalau kegandaan terbukti baik dengan validasi data yang ada di sistem atau secara manual, maka akan dilakukan penghapusan. Terhadap data yang masih diragukan otentikasinya, bisa jadi dilakukan verifikasi faktual di lapangan," tutur Zainal.
KPU Kotabaru sebelumnya sudah mencoret sekitar 10 ribu data pemilih ganda dalam beberapa kali tahapan pemutakhiran data pemilih. Namun, diakui memang ada kelemahan pada kinerja petugas pemutakhiran data pemilih (pemilih).
Ditambah lagi sistem informasi data pemilih atau (sidalih) yang digunakan pada Pemilu 2019 tidak didesain untuk secara otomatis mendeteksi kegandaan identitas.
Tidak hanya terjadi di Kabupaten Kotabaru, pemilih ganda menjadi masalah nasional yang ditemukan Bawaslu di 258 kota dan kabupaten se-Indonesia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
"Bawaslu RI merekomendasikan agar KPU melakukan pencermataan DPT secara bersama-sama dengan Bawaslu dan partai politik di masing-masing tingkatan," kata Ketua KPU Kabupaten Kotabaru Zainal Abidin, di Kotabaru, Selasa.
Dikatakan, data yang berasal dari Bawaslu ini diungkap dalam rapat pleno penyempurnaan DPT yang berlangsung di media center KPU Kabupaten Kotabaru.
Selain dari Bawaslu, sebenarnya ada juga data pemilih ganda versi sejumlah partai politik dengan jumlah lebih banyak, yakni 85.136 orang.
Namun, dari hasil kroscek terhadap beberapa sampel, data dari parpol diragukan validitasnya.
Sebagai contoh, pemilih ganda di Kecamatan Pulau Laut Utara disebutkan sebanyak 63 ribu orang, padahal jumlah pemilih di DPT hanya 61 ribu orang.
"Untuk data dari parpol, kami tidak tahu bagaimana metode mendapatkannya. KPU tentu tidak begitu saja menerima data yang diberikan, tapi dikroscek dulu," ujar Zainal.
Sementara sampel dari Bawaslu diakui cukup akurat, sehingga dalam rapat pleno itu mayoritas parpol menyilakan KPU melakukan koreksi bersama Bawaslu terhadap DPT yang sudah ditetapkan.
"Kami kroscek dengan DPT, kalau kegandaan terbukti baik dengan validasi data yang ada di sistem atau secara manual, maka akan dilakukan penghapusan. Terhadap data yang masih diragukan otentikasinya, bisa jadi dilakukan verifikasi faktual di lapangan," tutur Zainal.
KPU Kotabaru sebelumnya sudah mencoret sekitar 10 ribu data pemilih ganda dalam beberapa kali tahapan pemutakhiran data pemilih. Namun, diakui memang ada kelemahan pada kinerja petugas pemutakhiran data pemilih (pemilih).
Ditambah lagi sistem informasi data pemilih atau (sidalih) yang digunakan pada Pemilu 2019 tidak didesain untuk secara otomatis mendeteksi kegandaan identitas.
Tidak hanya terjadi di Kabupaten Kotabaru, pemilih ganda menjadi masalah nasional yang ditemukan Bawaslu di 258 kota dan kabupaten se-Indonesia.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018