Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan tetap mengharapkan moda angkutan massal berupa kereta api Indonedia (KAI).
Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Supian HK SH mengemukakan itu di Banjarmasin, Rabu sehubungan revisi rencana pembangunan rel kereta api secara menyeluruh/nasional oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
"Kita mengetahui revisi pembangunan rel kereta api tersebut ketika Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi perhubungan menemu ke Bappenas di Jakarta pekan lalu," lanjut politikus senior Partai Golkar yang mendapat gelar doktor kehormatan itu.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) itu berharap, dengan keberadaan moda angkutan massal KAI tersebut paling tidak dapat meminimalkan permasalahan transportasi di provinsinya yang terdiri atas 13 kabupaten/kota.
Pasalnya, menurut Supian HK yang juga Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kalsel dan salah seorang kepercayaan orang nomor satu di jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) tersebut, permasalahan transportasi di daerahnya belakangan ini belum teratasi.
"Apalagi dalam suasana angkutan lebaran Idul Fitri dengan frekwensi arus lalu lintas yang semakin meningkat, membuat kegiatan transportasi kian padat, sehingga memerlukan solusi yang representatif," ujarnya menjawab Antara Kalsel.
Sebagai contoh angkutan jurusan daerah hulu sungai atau "Banua Anam" Kalsel lalu lintas semakin padat, karena juga mengaksis provinsi tetangga Kalimantan Timur (Kaltim) serta beberapa ibu kota kabupaten pedalaman Kalimantan Tengah (Kalteng), demikian Supian HK.
Banua Anam Kalsel meliputi Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Tengah (HST), HSU, Balangan dan Kabupaten Tabalong.
Sedangkan kabupaten pedalaman "Bumi Isen Mulang" (pantang mundur) atau "Bumi Tambun Bungai" Kalteng yang mengaksis dengan Kalsel yaitu Kabupaten Barito Timur (Bartim), Barito Selatan (Barsel), Barito Utara (Barut) dan Kabupaten Murung Raya (Mura).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Supian HK SH mengemukakan itu di Banjarmasin, Rabu sehubungan revisi rencana pembangunan rel kereta api secara menyeluruh/nasional oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
"Kita mengetahui revisi pembangunan rel kereta api tersebut ketika Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi perhubungan menemu ke Bappenas di Jakarta pekan lalu," lanjut politikus senior Partai Golkar yang mendapat gelar doktor kehormatan itu.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) itu berharap, dengan keberadaan moda angkutan massal KAI tersebut paling tidak dapat meminimalkan permasalahan transportasi di provinsinya yang terdiri atas 13 kabupaten/kota.
Pasalnya, menurut Supian HK yang juga Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kalsel dan salah seorang kepercayaan orang nomor satu di jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) tersebut, permasalahan transportasi di daerahnya belakangan ini belum teratasi.
"Apalagi dalam suasana angkutan lebaran Idul Fitri dengan frekwensi arus lalu lintas yang semakin meningkat, membuat kegiatan transportasi kian padat, sehingga memerlukan solusi yang representatif," ujarnya menjawab Antara Kalsel.
Sebagai contoh angkutan jurusan daerah hulu sungai atau "Banua Anam" Kalsel lalu lintas semakin padat, karena juga mengaksis provinsi tetangga Kalimantan Timur (Kaltim) serta beberapa ibu kota kabupaten pedalaman Kalimantan Tengah (Kalteng), demikian Supian HK.
Banua Anam Kalsel meliputi Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Tengah (HST), HSU, Balangan dan Kabupaten Tabalong.
Sedangkan kabupaten pedalaman "Bumi Isen Mulang" (pantang mundur) atau "Bumi Tambun Bungai" Kalteng yang mengaksis dengan Kalsel yaitu Kabupaten Barito Timur (Bartim), Barito Selatan (Barsel), Barito Utara (Barut) dan Kabupaten Murung Raya (Mura).
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018