Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Banjir yang melanda Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan bukan bencana alam yang rutin dan biasa, akan tetapi telah menjadi persoalan cukup serius, kata Anggota DPRD Kalsel Iskandar Zulkarnain.
"Bencana banjir yang melanda wilayah `Bumi Bersujud` Tanah Bumbu bukan pada musim penghujan. Jika bencana banjir tersebut pada musim penghujan, mungkin bisa kita anggap sebuah rutinitas. Tetapi bencana banjir terjadi saat sudah memasuki musim kemarau," ujar wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Kalsel VI (Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu) itu, sebelum rapat paripurna DPRD provinsi setempat di Banjarmasin, Senin.
Bencana alam berupa banjir di wilayah Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, pekan lalu membuat jembatan ambruk. Bencana serupa melanda beberapa kawasan Kecamatan Satui di Kabupaten Tanah Bumbu, Mei lalu.
Ia mengemukakan banjir yang melanda Angsana memerlukan perhatian serta penanganan secara serius agar tidak bertambah parah dan menimbulkan dampak negatif lain yang lebih fatal.
"Untuk penanganan dan antisipasi agar tidak berulang bencana banjir serupa atau yang lebih parah lagi, bukan cuma tanggung jawab pemerintah, tetapi harus melibatkan pihak-pihak terkait, seperti perusahaan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit," kata Iskandar yang juga politikus dari Partai Persatuan Pembangunan itu.
Pendapat senada disampaikan "Srikandi" Partai Golkar, Syarifah Santiyansyah atau yang akrab disapa "Andi Nene", yang sama-sama satu dapil dengan Iskandar serta di Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalsel.
Perempuan berdarah bangsawan Arab dan Bugis itu, mengatakan bahwa banjir di Tanah Bumbu berbeda dengan bencana alam serupa di kabupaten lain di Kalsel, seperti halnya di daerah hulu sungai atau "Banua Anam" provinsi tersebut.
"Kalau di `Banua Anam` bencana banjir karena luapan sungai yang tidak mampu lagi menampung air hujan lebat. Tetapi di Tanbu karena sungai dangkal, sehingga hujan turun sebentar pun terjadi bencana banjir," katanya.
Selain itu, kondisi lahan yang tidak bisa optimal menyerap air hujan sehingga air langsung mengalir ke jalanan dan mengganggu kelancaran lalu lintas trans Kalimantan poros timur Kalsel.
Oleh karena itu, katanya, untuk penanggulangan dan antisipasi terulangnya banjir yang cukup parah, perlu perhatian pemerintah pusat, baik melalui kegiatan lapangan maupun regulasi, guna penyelamatan lingkungan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
"Bencana banjir yang melanda wilayah `Bumi Bersujud` Tanah Bumbu bukan pada musim penghujan. Jika bencana banjir tersebut pada musim penghujan, mungkin bisa kita anggap sebuah rutinitas. Tetapi bencana banjir terjadi saat sudah memasuki musim kemarau," ujar wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Kalsel VI (Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu) itu, sebelum rapat paripurna DPRD provinsi setempat di Banjarmasin, Senin.
Bencana alam berupa banjir di wilayah Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, pekan lalu membuat jembatan ambruk. Bencana serupa melanda beberapa kawasan Kecamatan Satui di Kabupaten Tanah Bumbu, Mei lalu.
Ia mengemukakan banjir yang melanda Angsana memerlukan perhatian serta penanganan secara serius agar tidak bertambah parah dan menimbulkan dampak negatif lain yang lebih fatal.
"Untuk penanganan dan antisipasi agar tidak berulang bencana banjir serupa atau yang lebih parah lagi, bukan cuma tanggung jawab pemerintah, tetapi harus melibatkan pihak-pihak terkait, seperti perusahaan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit," kata Iskandar yang juga politikus dari Partai Persatuan Pembangunan itu.
Pendapat senada disampaikan "Srikandi" Partai Golkar, Syarifah Santiyansyah atau yang akrab disapa "Andi Nene", yang sama-sama satu dapil dengan Iskandar serta di Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalsel.
Perempuan berdarah bangsawan Arab dan Bugis itu, mengatakan bahwa banjir di Tanah Bumbu berbeda dengan bencana alam serupa di kabupaten lain di Kalsel, seperti halnya di daerah hulu sungai atau "Banua Anam" provinsi tersebut.
"Kalau di `Banua Anam` bencana banjir karena luapan sungai yang tidak mampu lagi menampung air hujan lebat. Tetapi di Tanbu karena sungai dangkal, sehingga hujan turun sebentar pun terjadi bencana banjir," katanya.
Selain itu, kondisi lahan yang tidak bisa optimal menyerap air hujan sehingga air langsung mengalir ke jalanan dan mengganggu kelancaran lalu lintas trans Kalimantan poros timur Kalsel.
Oleh karena itu, katanya, untuk penanggulangan dan antisipasi terulangnya banjir yang cukup parah, perlu perhatian pemerintah pusat, baik melalui kegiatan lapangan maupun regulasi, guna penyelamatan lingkungan.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018