Banjarmasin (Antaranews Kalsel) - Sekretaris Komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Riswandi berpendapat, pemerintah provinsinya kemungkinan bisa mencontoh pola/sistem penganggaran pembangunan infrastruktur DKI Jakarta.
Pendapat itu sebelum rapat paripurna DPRD Kalsel di Banjarmasin, Kamis sesudah komisinya yang juga membidangi pembangunan dan infrastruktur tersebut studi komparasi ke DKI Jakarta, 4 - 6 Juni lalu.
Ia menerangkan, dalam perencanaan penganggaran pembangunan infrastruktur DKI tersebut, pemerintah provinsi (Pemprov) setempat menggunakan pola/sistem gelondongan.
"Tampaknya penganggaran dengan sistem gelondongan tersebut cukup efektif dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, terlebih untuk perbaikan yang bersifat mendesak," ujar anggota DPRD Kalsel tiga periode itu.
"Karena ketika ada perbaikan atau pembangunan mendesak bisa menggunakan dana dengan sistem gelondongan tidak perlu repot-repot lagi melakukan perubahan ataupun penggeseran anggaran," lanjut mantan pegawai Departemen Keuangan (Depkeu) Republik Indonesia tersebut.
Menjawab Antara Kalsel, dia mengatakan, sesuai ketentuan secara umum tidak membenarkan penganggaran dengan sistem gelondongan.
"Tetapi dengan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI penganggaran dengan sistem gelondongan tersebut tampaknya memungkinkan," tutur wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) itu.
"Pendampingan BPK itu, mereka (Pemprov DKI) sejak perencanaan awal anggaran untuk pembangunan infrastruktur tersebut hingga pelaksanaan, sehingga tetap terkontrol atau terhindar dari penyimpangan," demikian Riswandi SIP.
Semula Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel yang diketuai H Supian HK SH mau mengonsultasikan masalah pembangunan infrastruktur di provinsinya dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupr) RI di Jakarta.
Namun karena dari pihak Kemenpupr banyak kesibukan, sehingga kesempatan kunjungan kerja Komisi III DPRD Kalsel ke luar daerah diubah studi komparasi ke Pemprov DKI dengan menemui DPRD provinsi setempat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Pendapat itu sebelum rapat paripurna DPRD Kalsel di Banjarmasin, Kamis sesudah komisinya yang juga membidangi pembangunan dan infrastruktur tersebut studi komparasi ke DKI Jakarta, 4 - 6 Juni lalu.
Ia menerangkan, dalam perencanaan penganggaran pembangunan infrastruktur DKI tersebut, pemerintah provinsi (Pemprov) setempat menggunakan pola/sistem gelondongan.
"Tampaknya penganggaran dengan sistem gelondongan tersebut cukup efektif dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, terlebih untuk perbaikan yang bersifat mendesak," ujar anggota DPRD Kalsel tiga periode itu.
"Karena ketika ada perbaikan atau pembangunan mendesak bisa menggunakan dana dengan sistem gelondongan tidak perlu repot-repot lagi melakukan perubahan ataupun penggeseran anggaran," lanjut mantan pegawai Departemen Keuangan (Depkeu) Republik Indonesia tersebut.
Menjawab Antara Kalsel, dia mengatakan, sesuai ketentuan secara umum tidak membenarkan penganggaran dengan sistem gelondongan.
"Tetapi dengan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI penganggaran dengan sistem gelondongan tersebut tampaknya memungkinkan," tutur wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) itu.
"Pendampingan BPK itu, mereka (Pemprov DKI) sejak perencanaan awal anggaran untuk pembangunan infrastruktur tersebut hingga pelaksanaan, sehingga tetap terkontrol atau terhindar dari penyimpangan," demikian Riswandi SIP.
Semula Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel yang diketuai H Supian HK SH mau mengonsultasikan masalah pembangunan infrastruktur di provinsinya dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupr) RI di Jakarta.
Namun karena dari pihak Kemenpupr banyak kesibukan, sehingga kesempatan kunjungan kerja Komisi III DPRD Kalsel ke luar daerah diubah studi komparasi ke Pemprov DKI dengan menemui DPRD provinsi setempat.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018