![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://kalsel.antaranews.com/berita/66931/dprd-kalsel-semprot-pertamina-dan-mahasiswa&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2016/12/20161208Rosehan_cu.jpg&description=DPRD Kalsel "semprot" Pertamina dan mahasiswa){kind=link}
Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan yang juga membidangi pertambangan dan energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM) "menyemprot" Pertamina dan mahasiswa setempat.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel H. Syafruddin H Maming S.Sos melakukan semprotan atau ucapan dengan nada marah ketika pertemuan dengan Pertamina serta beberapa mahasiswa yang mengatasnamakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Banjarmasin.
Pertemuan antara Pertamina dengan mahasiswa dan juga hadir dari Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswanamigas) Kalsel yang dimediasi/fasilitasi DPRD setempat membicarakan masalah BBM di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.
Semprotan Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Kalsel tersebut cukup beralasan karena dari Pertamina tidak memiliki data akurat dalam hal penyaluran BBM di provinsi tertua dan terkecil wilayahnya di Kalimantan.
Begitu pula dari Pertamina tidak memberikan gambaran jelas dan tegas atas tindak lanjut dugaan penyimpangan penyaluran/ peruntukan BBM melalui stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kalsel.
Padahal pertemuan tersebut realisasi tuntutan mahasiswa untuk duduk "satu meja" dengan Pertamina guna mengetahui secara pasti dan jelas pemasalahan BBM di Kalsel selama ini, serta sanksi atas segala bentuk pelanggaran dalam penyaluran salah satu kebutuhan masyarakat itu.
Sedangkan semprotan wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu (Tanbu) itu kepada mahasiswa, karena para intelektual muda atau calon cendekia tersebut menuduh anggota DPRD provinsinya tidak bekerja, memperhatikan aspirasi masyarakat.
Padahal Komisi III DPRD Kalsel yang diketuai H. Supian HK SH dari Partai Golkar sudah menemui Direktorat Minyak dan Gas (Ditjen Migas) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI serta pihak terkait lain yang berhubungan dengan BBM.
Sebagaimana keterangan sekretaris serta anggota Komisi III DPRD Kalsel H. Riswandi SIP dari PKS dan H. Ansor Ramadlan MFil.I dari PPP, mereka membicarakan masalah BBM di provinsinya dengan Ditjen Migas Kementerian ESDM awal April lalu.
"Kali ini kami fasilitasi/penuhi tuntutan mahasiswa untuk bertemu dengan orang Pertamina. Bahkan juga undang/hadirkan pengurus Hiswana Migas Kalsel," demikian Syafruddin H Maming.
Sementara H.M Rosehan NB SH anggota Komisi III DPRD Kalsel dari PDI-P menegor mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang tidak mengenakan seragam jaket almamaternya saat pertemuan itu.
Elemen mahasiswa yang hadir dalam pertemuan tersebut dari beberapa perguruan tinggi di Banjarmasin antara lain Universitas Lambung Mangkurat, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, dan Universitas Islam Kalimantan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel H. Syafruddin H Maming S.Sos melakukan semprotan atau ucapan dengan nada marah ketika pertemuan dengan Pertamina serta beberapa mahasiswa yang mengatasnamakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Banjarmasin.
Pertemuan antara Pertamina dengan mahasiswa dan juga hadir dari Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswanamigas) Kalsel yang dimediasi/fasilitasi DPRD setempat membicarakan masalah BBM di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.
Semprotan Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Kalsel tersebut cukup beralasan karena dari Pertamina tidak memiliki data akurat dalam hal penyaluran BBM di provinsi tertua dan terkecil wilayahnya di Kalimantan.
Begitu pula dari Pertamina tidak memberikan gambaran jelas dan tegas atas tindak lanjut dugaan penyimpangan penyaluran/ peruntukan BBM melalui stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kalsel.
Padahal pertemuan tersebut realisasi tuntutan mahasiswa untuk duduk "satu meja" dengan Pertamina guna mengetahui secara pasti dan jelas pemasalahan BBM di Kalsel selama ini, serta sanksi atas segala bentuk pelanggaran dalam penyaluran salah satu kebutuhan masyarakat itu.
Sedangkan semprotan wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu (Tanbu) itu kepada mahasiswa, karena para intelektual muda atau calon cendekia tersebut menuduh anggota DPRD provinsinya tidak bekerja, memperhatikan aspirasi masyarakat.
Padahal Komisi III DPRD Kalsel yang diketuai H. Supian HK SH dari Partai Golkar sudah menemui Direktorat Minyak dan Gas (Ditjen Migas) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI serta pihak terkait lain yang berhubungan dengan BBM.
Sebagaimana keterangan sekretaris serta anggota Komisi III DPRD Kalsel H. Riswandi SIP dari PKS dan H. Ansor Ramadlan MFil.I dari PPP, mereka membicarakan masalah BBM di provinsinya dengan Ditjen Migas Kementerian ESDM awal April lalu.
"Kali ini kami fasilitasi/penuhi tuntutan mahasiswa untuk bertemu dengan orang Pertamina. Bahkan juga undang/hadirkan pengurus Hiswana Migas Kalsel," demikian Syafruddin H Maming.
Sementara H.M Rosehan NB SH anggota Komisi III DPRD Kalsel dari PDI-P menegor mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang tidak mengenakan seragam jaket almamaternya saat pertemuan itu.
Elemen mahasiswa yang hadir dalam pertemuan tersebut dari beberapa perguruan tinggi di Banjarmasin antara lain Universitas Lambung Mangkurat, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, dan Universitas Islam Kalimantan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018