Banjarmasin (Antaranews Kalsel) - Kepala Biro Sarana dan Prasarana Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Zulkifli berharap Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan mengembangkan potensi ekonomi sesuai dengan karakteristik daerah.
Menurut Zulkifli di Banjarmasin Rabu, TPID harus mampu membuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing.
"Contoh di Hulu Sungai Utara ada usaha masyarakat, makanan ringan berupa Talipuk Alabio, yaitu makanan yang berasal dari bunga teratai," katanya.
Pontensi bungai teratai di daerah yang sebagian besar rawa-rawa tersebut, cukup besar, sehingga makanan khas daerah HSU tersebut, cukup berkembang dengan baik.
Upaya yang telah dikembangkan masyarakat tersebut, tambah dia, harus mampu didorong oleh TPID sehingga berkembang menjadi lebih baik dan dikenal secara luas.
Bantuan dukungan tersebut, tambah dia, bukan hanya dari peningkatan kualitas produksi, tetapi juga bisa kemasan, promosi bahkan bila ada kendala modal dalam pengembangan usaha tersebut, bisa digunakan dana desa.
"Bisa saja dana desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, walaupun utamanya untuk pembangunan infrastruktur," katanya.
Menurut Zulkifli, sesuai ketentuan setiap kabupaten/kota wajib memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), untuk membantu pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mengendalikan inflasi.
"Keluarnya Keppres No.23/2017, maka tiga bulan setelah itu, TPID kabupaten/kota harus terbentuk," katanya.
Menurut dia, saat ini ada lima kabupaten di Kalsel, yang belum melaporkan keberadaan TPID ke Pemprov Kalsel.
"Kita meminta kabupaten/kota, yang belum melaporkan keberadaan TPID segera melaporkan ke Pemprov Kalsel," katanya.
Dijelaskan dia, tugas TPID memonitor inflasi didaerahnya masing-masing dan dilaporkan ke pemerintah pusat.
Dalam rangka meningkatkan koordinasi sekaligus evaluasi program kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tahun 2017 dan Semester I-2018 sekaligus pembahasan persiapan menjelang hari raya keagamaan, TPID Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPID se-Kalimantan Selatan.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Hermansyah, menyampaikan optimisme terhadap perekonomian di Kalsel.
TPID di Kalsel memiliki kontribusi dalam mendorong perekonomian Kalsel. Tim tersebut menunjukkan kinerja baik dalam menghadapi tantangan pengendalian harga tahun 2017 dan 2018. Hal itu khususnya terkait kebijakan subsidi energi yang berimbas pada kenaikan tarif listrik dan distribusi elpiji 3 kilogram.
"Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibarengi dengan inflasi yang semakin rendah diharapkan berujung pada kesejahteraan masyarakat yang secara riil meningkat nyata," kata Hermansyah.
Rapat yang dipimpin oleh Kepala Biro Sarana Prasarana Perekonomian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Zulkifli, tersebut menghadirkan narasumber dari Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia dan Pokjanas TPID.
Rapat dihadiri oleh anggota TPID Provinsi Kalsel dan seluruh TPID di 13 Kabupaten/ Kota di Kalimantan Selatan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Menurut Zulkifli di Banjarmasin Rabu, TPID harus mampu membuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing.
"Contoh di Hulu Sungai Utara ada usaha masyarakat, makanan ringan berupa Talipuk Alabio, yaitu makanan yang berasal dari bunga teratai," katanya.
Pontensi bungai teratai di daerah yang sebagian besar rawa-rawa tersebut, cukup besar, sehingga makanan khas daerah HSU tersebut, cukup berkembang dengan baik.
Upaya yang telah dikembangkan masyarakat tersebut, tambah dia, harus mampu didorong oleh TPID sehingga berkembang menjadi lebih baik dan dikenal secara luas.
Bantuan dukungan tersebut, tambah dia, bukan hanya dari peningkatan kualitas produksi, tetapi juga bisa kemasan, promosi bahkan bila ada kendala modal dalam pengembangan usaha tersebut, bisa digunakan dana desa.
"Bisa saja dana desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, walaupun utamanya untuk pembangunan infrastruktur," katanya.
Menurut Zulkifli, sesuai ketentuan setiap kabupaten/kota wajib memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), untuk membantu pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mengendalikan inflasi.
"Keluarnya Keppres No.23/2017, maka tiga bulan setelah itu, TPID kabupaten/kota harus terbentuk," katanya.
Menurut dia, saat ini ada lima kabupaten di Kalsel, yang belum melaporkan keberadaan TPID ke Pemprov Kalsel.
"Kita meminta kabupaten/kota, yang belum melaporkan keberadaan TPID segera melaporkan ke Pemprov Kalsel," katanya.
Dijelaskan dia, tugas TPID memonitor inflasi didaerahnya masing-masing dan dilaporkan ke pemerintah pusat.
Dalam rangka meningkatkan koordinasi sekaligus evaluasi program kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tahun 2017 dan Semester I-2018 sekaligus pembahasan persiapan menjelang hari raya keagamaan, TPID Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPID se-Kalimantan Selatan.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Hermansyah, menyampaikan optimisme terhadap perekonomian di Kalsel.
TPID di Kalsel memiliki kontribusi dalam mendorong perekonomian Kalsel. Tim tersebut menunjukkan kinerja baik dalam menghadapi tantangan pengendalian harga tahun 2017 dan 2018. Hal itu khususnya terkait kebijakan subsidi energi yang berimbas pada kenaikan tarif listrik dan distribusi elpiji 3 kilogram.
"Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibarengi dengan inflasi yang semakin rendah diharapkan berujung pada kesejahteraan masyarakat yang secara riil meningkat nyata," kata Hermansyah.
Rapat yang dipimpin oleh Kepala Biro Sarana Prasarana Perekonomian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Zulkifli, tersebut menghadirkan narasumber dari Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia dan Pokjanas TPID.
Rapat dihadiri oleh anggota TPID Provinsi Kalsel dan seluruh TPID di 13 Kabupaten/ Kota di Kalimantan Selatan.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018