Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Anggota DPRD Kalimantan Selatan Hj Syarifah Santiyansyah meminta perhatian dari berbagai pihak terkait bencana banjir di wilayah timur provinsinya yang sering terjadi setiap musim penghujan.
"Saya kira perlu kajian mendalam dan lebih seksama penyebab serta antisipasi bencana banjir tersebut," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu (Tanbu) itu di Banjarmasin, Senin.
"Kita semua tentu tidak menginginkan bencana banjir terus berkelanjutan di wilayah timur Kalsel tersebut. Apalagi sampai menimbulkan kuban," tutur "Srikandi" Partai Golkar bergelar sarjana hukum itu.
Oleh sebab itu, ketika menyertai Komisi III DPRD Kalsel berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, dia juga menyampaikan persoalan bencana banjir tersebut.
Menurut mantan anggota DPRD Tanbu itu, bencana banjir yang sering terjadi di wilayah timur Kalsel merupakan persoalan serius yang harus mendapatkan perhatian dari semua pihak terkait supaya tidak menimbulkan persoalan yang lebih fatal.
Pasalnya bencana banjir di wilayah timur Kalsel berbeda dengan daerah hulu sungai atau "Banua Anam" provinsi tersebut yang meliputi enam kabupaten, yaitu Tabalong, Balangan. Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tapin.
"Kalau bencana banjir di daerah Banua Anam pada umumnya karena luapan sungai atau bendungan tidak mampu menampung curah hujan," tuturnya menjawab anggota Press Room DPRD Kalsel.
"Tetapi kalau di wilayah timur Kalsel hujan turun terus mengeros lahan dan melewati jalan, kemudian baru masuk sungai hingga ke laut," lanjut perempuan yang cukup energik itu.
Wilayah timur Kalsel itu di selatan berbatasan dengan Laut Jawa (Laut Indonesia), kecuali Kotabaru di timurnya berbatasan Laut Sulawesi dan Selat Makassar.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
"Saya kira perlu kajian mendalam dan lebih seksama penyebab serta antisipasi bencana banjir tersebut," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu (Tanbu) itu di Banjarmasin, Senin.
"Kita semua tentu tidak menginginkan bencana banjir terus berkelanjutan di wilayah timur Kalsel tersebut. Apalagi sampai menimbulkan kuban," tutur "Srikandi" Partai Golkar bergelar sarjana hukum itu.
Oleh sebab itu, ketika menyertai Komisi III DPRD Kalsel berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, dia juga menyampaikan persoalan bencana banjir tersebut.
Menurut mantan anggota DPRD Tanbu itu, bencana banjir yang sering terjadi di wilayah timur Kalsel merupakan persoalan serius yang harus mendapatkan perhatian dari semua pihak terkait supaya tidak menimbulkan persoalan yang lebih fatal.
Pasalnya bencana banjir di wilayah timur Kalsel berbeda dengan daerah hulu sungai atau "Banua Anam" provinsi tersebut yang meliputi enam kabupaten, yaitu Tabalong, Balangan. Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tapin.
"Kalau bencana banjir di daerah Banua Anam pada umumnya karena luapan sungai atau bendungan tidak mampu menampung curah hujan," tuturnya menjawab anggota Press Room DPRD Kalsel.
"Tetapi kalau di wilayah timur Kalsel hujan turun terus mengeros lahan dan melewati jalan, kemudian baru masuk sungai hingga ke laut," lanjut perempuan yang cukup energik itu.
Wilayah timur Kalsel itu di selatan berbatasan dengan Laut Jawa (Laut Indonesia), kecuali Kotabaru di timurnya berbatasan Laut Sulawesi dan Selat Makassar.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018