Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan Samahuddin Muharram mengungkapkan, pendukung bakal calon anggota DPD RI yang akan berlaga mengikuti Pemilu 2019 melalui bukti KTP-elektronik banyak yang terindikasi ganda.
"Setelah kita lakukan verifikasi secara administrasi jumlah syarat dukungan mininal 2.000 KTP-el bagi setiap bakal calon anggota DPD RI, ternyata banyak didapati ganda, hingga ada yang jumlahnya tidak mencapai 2.000 KTP-el, meski sebelumnya dia menyerahkan lebih 2.000," ujarnya di kantor KPU Kalsel, Senin.
Menurut dia, total sebanyak 24 Bacalon anggota DPD RI dari Dapil Kalsel yang akan berlaga pada Pemilu 2019 telah menyerahkan ke KPU Kalsel dokumen syarat dukungan minimal 2.000 KTP-el yang tersebar setidaknya di tujuh kabupaten/kota di provinsi Kalsel ini pada 22-26 April 2018.
Setelah itu, kata Samahuddin, pihaknya langsung melakukan verifikasi secara administrasi kebenaran jumlah dukungan yang diserahkan Bacalon DPD RI tersebut, di mana waktunya itu berjalan hingga 10 Mei 2018.
"Sementara ini dapat kita ungkapkan, banyak ditemui pendukung ganda untuk Bacalon satu dengan yang lain, termasuk juga ada yang diserahkan KTP-el milik anggota TNI, Polri dan PNS, nanti semuanya akan kita klarifikasi ke Bacalon yang bersangkutan," ujar Samahuddin.
Pihak KPU, lanjut dia, akan mengklarifikasi kebenaran jumlah KTP-el yang diserahkan Bacalon DPD RI itu sejak 11-14 Mei 2018 ini, sehingga bisa menjadi perhatian masing-masing Bacalon.
"Kalau kita klarifiaksi jumlah dukungan kurang akibat masalah ganda dan surat identitas yang tidak dibolehkan seperti dari anggota TNI, Polri dan PNS tadi, mereka bisa memperbaikinya sejak tanggal 14-20 Mei 2018," terangnya.
Ditegaskan Samahuddin, tidak ada sistem eleminasi dalam proses yang sudah berjalan ini, terkecuali nantinya hingga batas waktu perbaikan dokumen syarat dukungan tersebut habis, tidak juga diserahkan ke KPU.
Dia memperkirakan, ada sekitar sembilan Bacalon DPD RI yang setelah diverifiaksi secara administrasi sementara ini jumlah syarat dukungannya, ternyata tidak mencapai lagi 2.000 itu.
"Moga nantinya semuanya dapat memperbaikinya," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
"Setelah kita lakukan verifikasi secara administrasi jumlah syarat dukungan mininal 2.000 KTP-el bagi setiap bakal calon anggota DPD RI, ternyata banyak didapati ganda, hingga ada yang jumlahnya tidak mencapai 2.000 KTP-el, meski sebelumnya dia menyerahkan lebih 2.000," ujarnya di kantor KPU Kalsel, Senin.
Menurut dia, total sebanyak 24 Bacalon anggota DPD RI dari Dapil Kalsel yang akan berlaga pada Pemilu 2019 telah menyerahkan ke KPU Kalsel dokumen syarat dukungan minimal 2.000 KTP-el yang tersebar setidaknya di tujuh kabupaten/kota di provinsi Kalsel ini pada 22-26 April 2018.
Setelah itu, kata Samahuddin, pihaknya langsung melakukan verifikasi secara administrasi kebenaran jumlah dukungan yang diserahkan Bacalon DPD RI tersebut, di mana waktunya itu berjalan hingga 10 Mei 2018.
"Sementara ini dapat kita ungkapkan, banyak ditemui pendukung ganda untuk Bacalon satu dengan yang lain, termasuk juga ada yang diserahkan KTP-el milik anggota TNI, Polri dan PNS, nanti semuanya akan kita klarifikasi ke Bacalon yang bersangkutan," ujar Samahuddin.
Pihak KPU, lanjut dia, akan mengklarifikasi kebenaran jumlah KTP-el yang diserahkan Bacalon DPD RI itu sejak 11-14 Mei 2018 ini, sehingga bisa menjadi perhatian masing-masing Bacalon.
"Kalau kita klarifiaksi jumlah dukungan kurang akibat masalah ganda dan surat identitas yang tidak dibolehkan seperti dari anggota TNI, Polri dan PNS tadi, mereka bisa memperbaikinya sejak tanggal 14-20 Mei 2018," terangnya.
Ditegaskan Samahuddin, tidak ada sistem eleminasi dalam proses yang sudah berjalan ini, terkecuali nantinya hingga batas waktu perbaikan dokumen syarat dukungan tersebut habis, tidak juga diserahkan ke KPU.
Dia memperkirakan, ada sekitar sembilan Bacalon DPD RI yang setelah diverifiaksi secara administrasi sementara ini jumlah syarat dukungannya, ternyata tidak mencapai lagi 2.000 itu.
"Moga nantinya semuanya dapat memperbaikinya," ujarnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018