Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Menteri Sosial RI M Idrus Marham berharap, seluruh pemerintah daerah di Indonesia mendukung semua kegiatan dalam Program Keluarga Harapan (PKH).
“Saya ingin kita semua betul-betul mendukung kegiatan PKH. Hanya dengan kebersamaan, maka penanganan tingkat kemiskinan di negeri ini bisa kita tangani dengan baik,” ujarnya, saat memberikan arahannya dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Program Keluarga Harapan (PKH), di Hotel Grand Sahid , Jakarta Pusat, Kamis (03/05).
Menurut rilis Humas Pemko Banjarmasin, yang diterima Jumat, kegiatan bertemakan "social justice for all" itu, dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin Hermansyah dan para kepala daerah se Indonesia.
Saat itu, M Idrus Marham juga mengatakan, di tahun 2019 nanti, PAGU untuk penanganan keluarga prasejahtera yang ada di Kementerian Sosial akan lebih difokuskan pada penurunan tingkat kemiskinan.
Dan melalui program PKH tahun 2018 ini, katanya lagi, kemiskinan di Indonesia diharapkan dapat turun hingga 10 persen. “Pada intinya adalah bagaimana program ini bisa bermanfaat untuk menurunkan kemiskinan dan tentu saja bermanfaat untuk pemberdayaan perempuan dan anak,” katanya.
Lebih lanjut dikatakannya lagi, saat ini penyaluran bantuan sosial PKH kepada masyarakat memang sudah menunjukan angka yang cukup baik, yakni sekira 90 persen.
Untuk itu, ucapnya, dengan penambahan PAGU ditahun 2019 nanti, diharapkan bisa dapat lebih menurunkan angka keluarga prasejahtera hingga di bawah angka 9 persen. “Perluasan PKH itu sendiri dilakukan karena program tersebut masuk dalam program prioritas nasional yang menjadi fokus pemerintah,” jelasnya.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Program Keluarga Harapan (PKH) yang diisi juga dengan acara diskusi itu, Deputi bidang kependudukan dan ketenagakerjaan Bappenas, Drs Pungky Sumadi. Dirjen anggaran kementerian keuangan, Askolani. Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Peningkatan Layanan Kesehatan, Profesor Akmal Taher. Sekretaris Ditjen Dikdas Kemendikbud RI Tamrin, dan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Dr Harry Hikmat itu juga dilakukan penandatangan Nota kesepahaman, kemudian dilanjutkan dengan penutupan kegiatan oleh Menteri Sosial RI M Idrus Marham.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
“Saya ingin kita semua betul-betul mendukung kegiatan PKH. Hanya dengan kebersamaan, maka penanganan tingkat kemiskinan di negeri ini bisa kita tangani dengan baik,” ujarnya, saat memberikan arahannya dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Program Keluarga Harapan (PKH), di Hotel Grand Sahid , Jakarta Pusat, Kamis (03/05).
Menurut rilis Humas Pemko Banjarmasin, yang diterima Jumat, kegiatan bertemakan "social justice for all" itu, dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin Hermansyah dan para kepala daerah se Indonesia.
Saat itu, M Idrus Marham juga mengatakan, di tahun 2019 nanti, PAGU untuk penanganan keluarga prasejahtera yang ada di Kementerian Sosial akan lebih difokuskan pada penurunan tingkat kemiskinan.
Dan melalui program PKH tahun 2018 ini, katanya lagi, kemiskinan di Indonesia diharapkan dapat turun hingga 10 persen. “Pada intinya adalah bagaimana program ini bisa bermanfaat untuk menurunkan kemiskinan dan tentu saja bermanfaat untuk pemberdayaan perempuan dan anak,” katanya.
Lebih lanjut dikatakannya lagi, saat ini penyaluran bantuan sosial PKH kepada masyarakat memang sudah menunjukan angka yang cukup baik, yakni sekira 90 persen.
Untuk itu, ucapnya, dengan penambahan PAGU ditahun 2019 nanti, diharapkan bisa dapat lebih menurunkan angka keluarga prasejahtera hingga di bawah angka 9 persen. “Perluasan PKH itu sendiri dilakukan karena program tersebut masuk dalam program prioritas nasional yang menjadi fokus pemerintah,” jelasnya.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Program Keluarga Harapan (PKH) yang diisi juga dengan acara diskusi itu, Deputi bidang kependudukan dan ketenagakerjaan Bappenas, Drs Pungky Sumadi. Dirjen anggaran kementerian keuangan, Askolani. Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Peningkatan Layanan Kesehatan, Profesor Akmal Taher. Sekretaris Ditjen Dikdas Kemendikbud RI Tamrin, dan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Dr Harry Hikmat itu juga dilakukan penandatangan Nota kesepahaman, kemudian dilanjutkan dengan penutupan kegiatan oleh Menteri Sosial RI M Idrus Marham.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018