Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong penyelesaian pembangunan pelabuhan laut Swarangan di Kabupaten Tanah Laut, sekitar 125 kilometer arah timur Kota Banjarmasin.
Pewarta Antara Kalsel di Banjarmasin, Jumat melaporkan, dorongan penyelesaian pembangunan Pelabuhan Swarangan itu salah satu rekomendasi DPRD provinsi tersebut dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah setempat tahun 2017.
Pasalnya, pembangunan Pelabuhan Swarangan yang sudah menghabiskan uang puluhan miliar rupiah dari APBN melalui program kegiatan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia itu pelaksanaannya sempat terhenti beberapa tahun lalu.
Sementara keberadaan Pelabuhan Swarangan tersebut mempunyai nilai strategis, karena bukan saja menunjang kelancaran perhubungan laut, tetapi juga akan membuka aksis pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah.
Selain itu, keberadaan Pelabuhan Swarangan nanti bisa menjadi penunjang percepatan pembangunan, pertumbuhan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus (kek) Jorong Tala karena letaknya yang berdekatan dengan sarana dan prasarana perhubungan laut tersebut.
Rekomendasi lain berkaitan dengan infrastruktur/sarana dan prasarana perhubungan, yaitu mendorong pembangunan jalan kereta api hingga terwujudnya moda angkutan massal di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota itu.
Karena keberadaan moda angkutan massal berupa kereta api, bukan saja akan membantu memecahkan persoalan transportasi di "Bumi Perjuangan Pangeran Antasari" Kalsel, melaikan pula dapat menjadi pendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi setempat.
Penyampaian rekomendasi terhadap LKPj 2017 itu oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel H Hamsyuri pada rapat paripurna istimewa lembaga legislatif provinsi tersebut yang dipimpin wakil ketuanya H Muhaimin di Banjarmasin, Kamis dan hadir gubernur setempat, H Sahbirin Noor.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Pewarta Antara Kalsel di Banjarmasin, Jumat melaporkan, dorongan penyelesaian pembangunan Pelabuhan Swarangan itu salah satu rekomendasi DPRD provinsi tersebut dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah setempat tahun 2017.
Pasalnya, pembangunan Pelabuhan Swarangan yang sudah menghabiskan uang puluhan miliar rupiah dari APBN melalui program kegiatan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia itu pelaksanaannya sempat terhenti beberapa tahun lalu.
Sementara keberadaan Pelabuhan Swarangan tersebut mempunyai nilai strategis, karena bukan saja menunjang kelancaran perhubungan laut, tetapi juga akan membuka aksis pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah.
Selain itu, keberadaan Pelabuhan Swarangan nanti bisa menjadi penunjang percepatan pembangunan, pertumbuhan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus (kek) Jorong Tala karena letaknya yang berdekatan dengan sarana dan prasarana perhubungan laut tersebut.
Rekomendasi lain berkaitan dengan infrastruktur/sarana dan prasarana perhubungan, yaitu mendorong pembangunan jalan kereta api hingga terwujudnya moda angkutan massal di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota itu.
Karena keberadaan moda angkutan massal berupa kereta api, bukan saja akan membantu memecahkan persoalan transportasi di "Bumi Perjuangan Pangeran Antasari" Kalsel, melaikan pula dapat menjadi pendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi setempat.
Penyampaian rekomendasi terhadap LKPj 2017 itu oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel H Hamsyuri pada rapat paripurna istimewa lembaga legislatif provinsi tersebut yang dipimpin wakil ketuanya H Muhaimin di Banjarmasin, Kamis dan hadir gubernur setempat, H Sahbirin Noor.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018