Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Yazidi Fauzie mengatakan kunjungan kerja ke Kotabaru dalam rangka monitoring hasil ujian nasional berbasis komputer (UNBK).
"Kalau kami melihat dari hasil pemantauan hampir seluruh kota dan kabupaten masalahnya hampir sama. Pertama, komputer. Kedua jaringan masih ada yang lambat. Ketiga, ruangan," ujar Yazidi, dilaporkan dari Kotabaru Senin.
Oleh karena itu, pihaknya menilai anggaran bidang pendidikan yang saat ini sebesar 20 persen dari APBD perlu ditingkatkan. Terlebih setelah pengelolaan SMA dan SMK beralih kewenangannya. Sebanyak 181 SMA dan 120 SMK kini di bawah Dinas Pendidikan Kalsel, sedangkan anggarannya tidak naik.
"Anggaran pendidikan yang 20 persen memang harus ditingkatkan supaya bisa mengakomodasi kebutuhan sekolah di seluruh daerah sehingga tidak ada lagi kendala dalam pelaksanaan UNBK," katanya.
Kendala sarana dalam pelaksanaan UNBK juga dialami SMAN 2 Kotabaru. Kepala SMAN 2 Kotabaru Abdul Gapur mengatakan jumlah komputer yang dimiliki sekolah belum mencukupi untuk seluruh siswa.
"Jumlah komputer tidak mencukupi sehingga kami meminjam dari guru dan siswa. Ke depan harapannya tidak perlu lagi meminjam dan bisa dipenuhi," harapnya.
Pelaksanaan UNBK di SMAN 2 Kotabaru pada 9-12 April lalu berjalan relatif lancar. Ujian diikuti siswa dari dua sekolah yakni SMAN 2 Kotabaru sendiri ditambah SMAN 1 Pulau Sembilan.
"Kami juga berharap ada penambahan laboratorium komputer, sebab selain UNBK sekolah kami sering juga digunakan untuk tempat kegiatan lain seperti UKG (Uji Kompetensi Guru)," imbuhnya.
Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana, dan Prasarana SMA Disdik Kalsel Sri Mawarni, kekurangan sarana dalam pelaksanaan UNBK menjadi perhatian pemerintah.
"Tahun ini dianggarkan Rp4,6 miliar untuk pengadaan sarana komputer dan server," ungkapnya.
Ia juga mengatakan sekolah-sekolah di daerah pelosok menjadi prioritas untuk pengadaan sarana. Hal ini agar sekolah-sekolah yang jauh dari kota bisa melaksanakan UNBK mandiri di sekolah masing-masing.
"Kita pilih mana yang prioritas untuk menunjang UNBK nanti 2019 supaya tidak ada lagi yang dari daerah-daerah yang jauh ikut UNBK di sekolah lain," katanya.
Hal ini disambut baik Kepala SMAN 1 Pulau Sembilan Pallawagau. Untuk kualitas jaringan telekomunikasi yang menjadi salah satu kendala melaksanakan UNBK mandiri saat ini sudah teratasi. Tinggal sarana laboratorium dan perangkatnya yang perlu ditambah.
"Setelah kami bersurat ke operator, dalam beberapa minggu ini jaringan telekomunikasi sudah 3G, setelah lebaran akan ditingkatkan jadi 4G. Berkenaan itu selanjutnya kami sangat berharap bantuan berupa lab komputer beserta isinya," tuturnya.
Tak hanya komputer dan server, pihaknya juga memerlukan mesin genset. Ini mengingat listrik di Kecamatan Pulau Sembilan hanya menyala saat malam hari.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
"Kalau kami melihat dari hasil pemantauan hampir seluruh kota dan kabupaten masalahnya hampir sama. Pertama, komputer. Kedua jaringan masih ada yang lambat. Ketiga, ruangan," ujar Yazidi, dilaporkan dari Kotabaru Senin.
Oleh karena itu, pihaknya menilai anggaran bidang pendidikan yang saat ini sebesar 20 persen dari APBD perlu ditingkatkan. Terlebih setelah pengelolaan SMA dan SMK beralih kewenangannya. Sebanyak 181 SMA dan 120 SMK kini di bawah Dinas Pendidikan Kalsel, sedangkan anggarannya tidak naik.
"Anggaran pendidikan yang 20 persen memang harus ditingkatkan supaya bisa mengakomodasi kebutuhan sekolah di seluruh daerah sehingga tidak ada lagi kendala dalam pelaksanaan UNBK," katanya.
Kendala sarana dalam pelaksanaan UNBK juga dialami SMAN 2 Kotabaru. Kepala SMAN 2 Kotabaru Abdul Gapur mengatakan jumlah komputer yang dimiliki sekolah belum mencukupi untuk seluruh siswa.
"Jumlah komputer tidak mencukupi sehingga kami meminjam dari guru dan siswa. Ke depan harapannya tidak perlu lagi meminjam dan bisa dipenuhi," harapnya.
Pelaksanaan UNBK di SMAN 2 Kotabaru pada 9-12 April lalu berjalan relatif lancar. Ujian diikuti siswa dari dua sekolah yakni SMAN 2 Kotabaru sendiri ditambah SMAN 1 Pulau Sembilan.
"Kami juga berharap ada penambahan laboratorium komputer, sebab selain UNBK sekolah kami sering juga digunakan untuk tempat kegiatan lain seperti UKG (Uji Kompetensi Guru)," imbuhnya.
Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana, dan Prasarana SMA Disdik Kalsel Sri Mawarni, kekurangan sarana dalam pelaksanaan UNBK menjadi perhatian pemerintah.
"Tahun ini dianggarkan Rp4,6 miliar untuk pengadaan sarana komputer dan server," ungkapnya.
Ia juga mengatakan sekolah-sekolah di daerah pelosok menjadi prioritas untuk pengadaan sarana. Hal ini agar sekolah-sekolah yang jauh dari kota bisa melaksanakan UNBK mandiri di sekolah masing-masing.
"Kita pilih mana yang prioritas untuk menunjang UNBK nanti 2019 supaya tidak ada lagi yang dari daerah-daerah yang jauh ikut UNBK di sekolah lain," katanya.
Hal ini disambut baik Kepala SMAN 1 Pulau Sembilan Pallawagau. Untuk kualitas jaringan telekomunikasi yang menjadi salah satu kendala melaksanakan UNBK mandiri saat ini sudah teratasi. Tinggal sarana laboratorium dan perangkatnya yang perlu ditambah.
"Setelah kami bersurat ke operator, dalam beberapa minggu ini jaringan telekomunikasi sudah 3G, setelah lebaran akan ditingkatkan jadi 4G. Berkenaan itu selanjutnya kami sangat berharap bantuan berupa lab komputer beserta isinya," tuturnya.
Tak hanya komputer dan server, pihaknya juga memerlukan mesin genset. Ini mengingat listrik di Kecamatan Pulau Sembilan hanya menyala saat malam hari.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018