Banjarmasin, (AntaraNnews Kalsel) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DisPUPR) Kota Banjarmasin mengungkapkan, belum dibangunnya jembatan Kembar Pangeran yang menghubungkan antara jalan Sutoyo S dan Brigjen Hasan Basri, Kayu Tangi, karena terganjal pembebasan lahan.
"Pembangunan satu lagi jembatan Pangeran itukan harus dilakukan pembebasan lahan, saat ini Pemerintah kota belum memiliki anggarannya," ujar Kepala DisPUPR Kota Banjarmasin Gusti Ridwan Sofyani di Balaikota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat.
Menurut dia, agar jembatan Pangeran itu benar-benar terlihat kembar, maka jembatan lama harus dibangun ulang setara tingginya dan panjangnya dengan jembatan yang baru.
"Nah, untuk membangun jembatan yang satunya ini, akan banyak bangunan lahan dan bangunan warga terkena imbasnya, tentunya harus dibebaskan oleh pemerintah kota terlebih dahulu," paparnya.
Dikatakan Ridwan, karena jalan penghubung jembatan tersebut milik pemerintah provinsi, maka untuk pembangunan fisik jembatannya ditanggung pemerintah provinsi sebagaimana yang sudah ada dibangun itu.
"Kalau pemerintah provinsi menyatakan siap membangunkan, menunggu pemerintah kota bisa membebasakan lahan terdampaknya. Pekot belum bisa segera melaksanakan itu karena terbentur anggaran yang tidak mencukupi," ujar Ridwan.
Sebab, kata dia, pemerintah kota juga saat ini memfokuskan pembebasan lahan untuk pembangunan Jembatan Kayu Tangi Ujung yang menghubungkan tras Kalimantan antara Kota Banjarmasin dan Barito Kuala.
"Untuk kebutuhan pembebasan lahan untuk jembatan Kayu Tangi Ujung itukan diperkirakan sekitar Rp40 miliar, tahun ini baru dialokasikan Rp20 miliar," ungkapnya.
Diprioritaskannya pembangunan Jembatan Kayu Tangi Ujung itu daripada Jembatan Pangeran, kata Ridwan, karena arus lalu lintasnya kini sangat padat, di mana ruas jembatannya tidak memenuhi untuk kelancaran.
"Kalau jembatan Pangeran kan sudah dua, cuma tidak kelihatan kembar karena yang baru dibangun lebih tinggi, sama halnya dengan Jembatan Antasan Kecil Timur (AKT), perlu dibangun juga jembatan lama untuk sama dengan jembatan baru agar terlihat jadi kembatan kembar," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
"Pembangunan satu lagi jembatan Pangeran itukan harus dilakukan pembebasan lahan, saat ini Pemerintah kota belum memiliki anggarannya," ujar Kepala DisPUPR Kota Banjarmasin Gusti Ridwan Sofyani di Balaikota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat.
Menurut dia, agar jembatan Pangeran itu benar-benar terlihat kembar, maka jembatan lama harus dibangun ulang setara tingginya dan panjangnya dengan jembatan yang baru.
"Nah, untuk membangun jembatan yang satunya ini, akan banyak bangunan lahan dan bangunan warga terkena imbasnya, tentunya harus dibebaskan oleh pemerintah kota terlebih dahulu," paparnya.
Dikatakan Ridwan, karena jalan penghubung jembatan tersebut milik pemerintah provinsi, maka untuk pembangunan fisik jembatannya ditanggung pemerintah provinsi sebagaimana yang sudah ada dibangun itu.
"Kalau pemerintah provinsi menyatakan siap membangunkan, menunggu pemerintah kota bisa membebasakan lahan terdampaknya. Pekot belum bisa segera melaksanakan itu karena terbentur anggaran yang tidak mencukupi," ujar Ridwan.
Sebab, kata dia, pemerintah kota juga saat ini memfokuskan pembebasan lahan untuk pembangunan Jembatan Kayu Tangi Ujung yang menghubungkan tras Kalimantan antara Kota Banjarmasin dan Barito Kuala.
"Untuk kebutuhan pembebasan lahan untuk jembatan Kayu Tangi Ujung itukan diperkirakan sekitar Rp40 miliar, tahun ini baru dialokasikan Rp20 miliar," ungkapnya.
Diprioritaskannya pembangunan Jembatan Kayu Tangi Ujung itu daripada Jembatan Pangeran, kata Ridwan, karena arus lalu lintasnya kini sangat padat, di mana ruas jembatannya tidak memenuhi untuk kelancaran.
"Kalau jembatan Pangeran kan sudah dua, cuma tidak kelihatan kembar karena yang baru dibangun lebih tinggi, sama halnya dengan Jembatan Antasan Kecil Timur (AKT), perlu dibangun juga jembatan lama untuk sama dengan jembatan baru agar terlihat jadi kembatan kembar," pungkasnya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018