Banjarmasin,(Antaranews Kalsel) - Anggota Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan Misri Syarkawie berpendapat, untuk menekan laju pertumbuhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) perlu peningkatan peran masyarakat.
Pendapat itu dia kemukakan di Banjarmasin, Jumat sebagai oleh-oleh atau sebagai kesimpulan studi komparasi Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) dari Provinsi Jawa Barat (Jabar) beberapa hari lalu.
Selain itu, lanjut alumnus Fakultas Syariah IAIN Antasari tersebut, perlu peningkatan peran Potensi Sumber Kejahteraan Sosial (PSKS), serta dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VII/Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut (Tala) itu menambahkan, upaya lain untuk menekan laju pertumbuhan PMKS, yaitu pelestarian nilai-nilai keperintisan dan kejuangan, serta kesetiakawanan sosial.
"Begitu pula peningkatan kualitas dan kuantitas melalui pelayanan dan rehabilitasi, pemberdayaan dan perlindungan sosial, serta jaminan sosial terhadap PMKS itu sendiri merupakan keniscayaan untuk menekan laju pertumbuhan PMKS tersebut," lanjutnya.
Oleh sebab itu, menurut dia, mungkin Kalsel yang kini berpenduduk mencapai empat juta jiwa lebih dan tersebar pada 13 kabupaten/kota bisa mencontoh Jabar dalam menangani PMKS.
Hal lain yang menarik perhatian dari studi komparasi ke Jabar, yaitu Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Dinas Sosial provinsi tersebut, yakni Unit Pelaksana Teknis (UPT)-nya lebih banyak dari Kalsel.
"Karena Dinas Sosial Jabar tipe A dan kita tipe B," ujar wakil rakyat dari Partai Golkar bergelar dokterandus tersebut menjawab Antara Kalsel.
"Untuk bisa menjadikan Dinas Sosial Kalsel tipe A, setidaknya menambah tiga UPT lagi seperti Panti Tuna Sosial, Panti Disabilitas dan Panti Anak Berkebutuhan Khusus, yang kesemua itu berkaitan dengan penanggulangan PMKS," demikian Misri.
Studi komparasi ke "Bumi Siliwangi" atau "Tanah Pasundan" Jabar yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Yazidie Fauzi S.Kom itu juga turut serta Sekretaris Dinas Sosial provinsi setempat, Yani.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Pendapat itu dia kemukakan di Banjarmasin, Jumat sebagai oleh-oleh atau sebagai kesimpulan studi komparasi Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) dari Provinsi Jawa Barat (Jabar) beberapa hari lalu.
Selain itu, lanjut alumnus Fakultas Syariah IAIN Antasari tersebut, perlu peningkatan peran Potensi Sumber Kejahteraan Sosial (PSKS), serta dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VII/Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut (Tala) itu menambahkan, upaya lain untuk menekan laju pertumbuhan PMKS, yaitu pelestarian nilai-nilai keperintisan dan kejuangan, serta kesetiakawanan sosial.
"Begitu pula peningkatan kualitas dan kuantitas melalui pelayanan dan rehabilitasi, pemberdayaan dan perlindungan sosial, serta jaminan sosial terhadap PMKS itu sendiri merupakan keniscayaan untuk menekan laju pertumbuhan PMKS tersebut," lanjutnya.
Oleh sebab itu, menurut dia, mungkin Kalsel yang kini berpenduduk mencapai empat juta jiwa lebih dan tersebar pada 13 kabupaten/kota bisa mencontoh Jabar dalam menangani PMKS.
Hal lain yang menarik perhatian dari studi komparasi ke Jabar, yaitu Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Dinas Sosial provinsi tersebut, yakni Unit Pelaksana Teknis (UPT)-nya lebih banyak dari Kalsel.
"Karena Dinas Sosial Jabar tipe A dan kita tipe B," ujar wakil rakyat dari Partai Golkar bergelar dokterandus tersebut menjawab Antara Kalsel.
"Untuk bisa menjadikan Dinas Sosial Kalsel tipe A, setidaknya menambah tiga UPT lagi seperti Panti Tuna Sosial, Panti Disabilitas dan Panti Anak Berkebutuhan Khusus, yang kesemua itu berkaitan dengan penanggulangan PMKS," demikian Misri.
Studi komparasi ke "Bumi Siliwangi" atau "Tanah Pasundan" Jabar yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Yazidie Fauzi S.Kom itu juga turut serta Sekretaris Dinas Sosial provinsi setempat, Yani.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018