FKB Minta Pemkab HSU Kembangkan Ekonomi Syariah

Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Junaedi di Amuntai belum lama ini mengatakan, dukungan pemerintah dalam pengembangan ekonomi syariah sangat dibutuhkan karena mayoritas warga Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) memeluk agama Islam.

"Fraksi kami menilai Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah belum bisa menggambarkan dukungan pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi Syari'ah di Kabupaten HSU," ujar Junaedi.

Junaedi mengatakan, peran pemerintah daerah bisa dimunculkan dalam rincian, kegiatan dan indikator program seperti kelembagaan dan pembinaan koperasi Syari'ah, pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Badan Perkreditan Rakyat (BPR) Syari'ah milik Pemda.

"Pendirian BUMD BPR Syari'ah ini bisa dilakukan dengan mendirikan atau revitalisasi BUMD BPR yang sudah ada menjadi BPR Syari'ah," terangnya.

Bupati HSU Abdul Wahid pada Rapat Paripurna di DPRD di Amuntai, Senin menyampaikan penjelasan Pemda HSU bahwa pemberian dukungan terhadap pengembangan ekonomi Syariah bukan kewenangan pemerintah daerah.

"Dalam penerapanya juga perlu regulasi yang mengatur yakni tunduk pada Undang-Undang Perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan," kata Wahid.

Demikian pula dalam pengelolaan zakat sudah ditangani pemerintah melalui Kementerian Agama. Peran Pemda hanyalah mendorong atau menciptakan iklim yang kondusif melalui pelayanan perizinan yang transparan dan akuntabel bagi tumbuh kembangnya lembaga keuangan yang berbasis Syari'ah.