Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Massa pendukung pertambangan batu bara di Pulaulaut, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan kembali menggelar aksi demo damai di halaman Gedung DPRD Kotabaru.
"Sebenarnya saya sudah melapor akan menggelar aksi damai yang akan dihadiri lebih banyak dari yang hadir saat ini, namun sebagian mereka tidak bisa sampai ke sini (gedung DPRD) karena sesuatu hal," kata Koordinator lapangan Abdul Muin AS, di Kotabaru, Senin.
Dikatakan, tujuan mereka mendatangi Gedung DPRD adalah untuk meminta unsur pimpinan dan anggota DPRD setempat untuk menyampaikan sembilan tuntutan mereka kepada Gubernur Kalimantan Selatan.
Sembilan tuntutan tersebut di antaranya, meminta gubernur jangan pilih kasih, karena masyarakat Kotabaru tidak semua antitambang/menolak tambang.
Masyarakat Kotabaru menginginkan adanya tambang, untuk menciptakan lapangan kerja. DPRD jangan tutup mata, kami rakyatmu juga. Kami keberatan terhadap SK gubernur yang menyatakan bahwa masyarakat menolak adanya kegiatan pertambangan batubara di Pulau Laut.
Kami bertanya apakah dewan tidak menindaklanjuti surat kami ke gubernur mendukung tambang. Kami bertanya, apakah gubernur tidak mendengar aspirasi kami mendukung tambang, kenapa hanya menolak tambang dijadikan dasar mengeluarkan SK cabut tambang, padahal yang mendukung jauh lebih banyak.
Pemerintah pusat sudah mengeluarkan PP No 26 tahun 2008 bahwa Kotabaru wilayah perikanan dan pertambangan.
Sembilan tuntutan yang ditulis dalam satu lembar kertas dan ditandatangani Abdul Muin DKK tersebut serahkan kepada Ketua DPRD Hj Alfisah, dengan didamping Wakil Ketua H Mukni dan H Arif.
Ketua DPRD Kotabaru Hj Alfisah mengaku telah menanyakan keinginan massa yang datang, bahwa mereka tidak ada rencana untuk rapat dengar pendapat.
"Mereka hanya menggelar aksidamai dan berorasi, mereka juga menyampaikan sembilan tuntutan untuk disampaikan ke Gubernur Kalimantan Selatan," terang Afisah.
Aspirasi mereka akan kami akomodir, dan ditindaklanjuti untuk disampaikan ke Pemprov Kalsel.
Setelah surat tuntutan diterima unsur pimpinan DPRD, peserta aksi damai yang berjumlah ratusan tersebut langsung membubarkan diri dengan tertib.
Sementara itu, aksi damai mendukung pertambangan di Pulaulaut oleh perusahaan Sebuku Group sebelumnya juga sudah pernah dilakukan oleh massa yang jumlahnya besar di halaman Gedung DPRD Kotabaru.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
"Sebenarnya saya sudah melapor akan menggelar aksi damai yang akan dihadiri lebih banyak dari yang hadir saat ini, namun sebagian mereka tidak bisa sampai ke sini (gedung DPRD) karena sesuatu hal," kata Koordinator lapangan Abdul Muin AS, di Kotabaru, Senin.
Dikatakan, tujuan mereka mendatangi Gedung DPRD adalah untuk meminta unsur pimpinan dan anggota DPRD setempat untuk menyampaikan sembilan tuntutan mereka kepada Gubernur Kalimantan Selatan.
Sembilan tuntutan tersebut di antaranya, meminta gubernur jangan pilih kasih, karena masyarakat Kotabaru tidak semua antitambang/menolak tambang.
Masyarakat Kotabaru menginginkan adanya tambang, untuk menciptakan lapangan kerja. DPRD jangan tutup mata, kami rakyatmu juga. Kami keberatan terhadap SK gubernur yang menyatakan bahwa masyarakat menolak adanya kegiatan pertambangan batubara di Pulau Laut.
Kami bertanya apakah dewan tidak menindaklanjuti surat kami ke gubernur mendukung tambang. Kami bertanya, apakah gubernur tidak mendengar aspirasi kami mendukung tambang, kenapa hanya menolak tambang dijadikan dasar mengeluarkan SK cabut tambang, padahal yang mendukung jauh lebih banyak.
Pemerintah pusat sudah mengeluarkan PP No 26 tahun 2008 bahwa Kotabaru wilayah perikanan dan pertambangan.
Sembilan tuntutan yang ditulis dalam satu lembar kertas dan ditandatangani Abdul Muin DKK tersebut serahkan kepada Ketua DPRD Hj Alfisah, dengan didamping Wakil Ketua H Mukni dan H Arif.
Ketua DPRD Kotabaru Hj Alfisah mengaku telah menanyakan keinginan massa yang datang, bahwa mereka tidak ada rencana untuk rapat dengar pendapat.
"Mereka hanya menggelar aksidamai dan berorasi, mereka juga menyampaikan sembilan tuntutan untuk disampaikan ke Gubernur Kalimantan Selatan," terang Afisah.
Aspirasi mereka akan kami akomodir, dan ditindaklanjuti untuk disampaikan ke Pemprov Kalsel.
Setelah surat tuntutan diterima unsur pimpinan DPRD, peserta aksi damai yang berjumlah ratusan tersebut langsung membubarkan diri dengan tertib.
Sementara itu, aksi damai mendukung pertambangan di Pulaulaut oleh perusahaan Sebuku Group sebelumnya juga sudah pernah dilakukan oleh massa yang jumlahnya besar di halaman Gedung DPRD Kotabaru.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018