Banjarmasin (Antaranews Kalsel) - Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin memastikan hanya lima Sekolah Menengah Pertama (SMP) di daerah tersebut yang tidak akan melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dari sebanyak 63 SMP sederajat pada 2018.
Sebab, kata Plt Kabid Bina SMP Disdik Kota Banjarmasin Ahmad Zurkani, saat berada di gedung dewan kota, Selasa, kelima SMP itu tidak memiliki fasilitas cukup untuk melaksanakan UNBK tersebut hingga akan melaksanakan ujian nasional kertas dan pensil.
"Selain itu sebagian SMP ini memiliki siswa yang di atas 300 orang, hingga tidak bisa dititipkan kesekolah lain atau meminjam fasilitas sekolah tingkat SMA atau SMK misalnya," kata Zurkani.
Sebab, jelasnya, dalam pelaksanaan UNBK tersebut tidak dibolehkan satu sekolah melaksanakannya secara terpisah, bahkan dalam waktu bergantian, harus bersama-sama.
"Sehingga kesulitannya di sana, sehingga lima sekolah ini sementara tidak dulu melaksanakan sistem UNBK, tapi tahun akan datang kita targetkan bisa," tegasnya.
Adapun lima sekolah yang belum bisa melaksanakan UNBK itu, diungkapkan Zurkani adalah empat SMP negeri, yakni, SMP 11, SMPN 13, SMPN 28, SMPN 32 dan satu SMP swasta, yakni, SMP PGRI 4.
Dia menyatakan, kalau dipersentasi pelaksanaan UNBK tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya, yakni, pada 2017 hanya sekitar 68 persen, kini sudah mencapai 90 persen.
Belum bisanya 100 persen UNBK tingkat SMP di daerah ini dikarenakan pula adanya masalah teknis pada selver nasional.
"Sebab, pemerintah pun berhitung diri. Kalau satu Indonesia ikut UNBK, salah-salah server nasional jebol," sebutnya.
Hingga, bebernya, panitia pusat pun membatasi jumlah peserta sistem daring ini, yakni, dengan menggelar verifikasi. Daerah hanya mengusulkan nama-nama sekolah. Pusat lah yang menentukan, mana sekolah yang ikut dan mana yang dicoret.
"Daya kapasitas server nasional cuma lima ribu sekolah. Jadi memang terbatas," imbuhnya.
Menurut Zurkani, syarat utama sekolah menggelar UNBK itu adalah jumlah komputer yang dimiliki sekolah minimal mencapai 2/3 dari total peserta UNBK. Dengan tambahan dua server pokok dan satu server cadangan untuk kondisi darurat.
"Sebagian SMP daerah kita belum memiliki itu, hingga meminjam fasilitas di tingkat SMA atau SMP, kita targetkan secara bertahap nantinya semua SMP bisa melaksanakan UNBK secara mendiri," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Sebab, kata Plt Kabid Bina SMP Disdik Kota Banjarmasin Ahmad Zurkani, saat berada di gedung dewan kota, Selasa, kelima SMP itu tidak memiliki fasilitas cukup untuk melaksanakan UNBK tersebut hingga akan melaksanakan ujian nasional kertas dan pensil.
"Selain itu sebagian SMP ini memiliki siswa yang di atas 300 orang, hingga tidak bisa dititipkan kesekolah lain atau meminjam fasilitas sekolah tingkat SMA atau SMK misalnya," kata Zurkani.
Sebab, jelasnya, dalam pelaksanaan UNBK tersebut tidak dibolehkan satu sekolah melaksanakannya secara terpisah, bahkan dalam waktu bergantian, harus bersama-sama.
"Sehingga kesulitannya di sana, sehingga lima sekolah ini sementara tidak dulu melaksanakan sistem UNBK, tapi tahun akan datang kita targetkan bisa," tegasnya.
Adapun lima sekolah yang belum bisa melaksanakan UNBK itu, diungkapkan Zurkani adalah empat SMP negeri, yakni, SMP 11, SMPN 13, SMPN 28, SMPN 32 dan satu SMP swasta, yakni, SMP PGRI 4.
Dia menyatakan, kalau dipersentasi pelaksanaan UNBK tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya, yakni, pada 2017 hanya sekitar 68 persen, kini sudah mencapai 90 persen.
Belum bisanya 100 persen UNBK tingkat SMP di daerah ini dikarenakan pula adanya masalah teknis pada selver nasional.
"Sebab, pemerintah pun berhitung diri. Kalau satu Indonesia ikut UNBK, salah-salah server nasional jebol," sebutnya.
Hingga, bebernya, panitia pusat pun membatasi jumlah peserta sistem daring ini, yakni, dengan menggelar verifikasi. Daerah hanya mengusulkan nama-nama sekolah. Pusat lah yang menentukan, mana sekolah yang ikut dan mana yang dicoret.
"Daya kapasitas server nasional cuma lima ribu sekolah. Jadi memang terbatas," imbuhnya.
Menurut Zurkani, syarat utama sekolah menggelar UNBK itu adalah jumlah komputer yang dimiliki sekolah minimal mencapai 2/3 dari total peserta UNBK. Dengan tambahan dua server pokok dan satu server cadangan untuk kondisi darurat.
"Sebagian SMP daerah kita belum memiliki itu, hingga meminjam fasilitas di tingkat SMA atau SMP, kita targetkan secara bertahap nantinya semua SMP bisa melaksanakan UNBK secara mendiri," pungkasnya.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018