Banjarmasin (Antaranews Kalsel) - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan Kalimantan Selatan, HM Aditya Mufti Ariffin mengakui partai politiknya belum banyak mencapai hasil pemilihan kepala daerah atau pilkada di provinsi tersebut.
"Dalam pengertian mengusung kader sendiri pada pilkada di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang terdiri atas 13 kabupaten/kota ini, kami Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum banyak berhasil," ujarnya di Banjarmasin, Sabtu.
Kecuali, lanjutnya, pada Pilkada Kalsel 2005 dan 2010 PPP berhasil mengusung kader sendiri sebagai Gubernur setempat selama dua periode hingga 2015, yaitu H Rudy Ariffin yang juga Ketua DPW PPP provinsi ini.
Pada pilkada serentak seluruh provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia, baik tahap I (2015) maupun tahap II (Februari 2017), PPP hanya menempatkan kader. sebagai orang nomor dua (wakil).
Sebagai contoh Wakil Wali Kota Banjarbaru dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) kader PPP murni, ujar Upi (panggilan akrab lain terhadap Aditya), usai syukuran Hari Lahir (Harlah) ke-45 partai politik (parpol) berlambang gambar ka`bah tersebut.
Begitu pula dalam pilkada serentak tahap III (2018) pada empat di Kalsel, PPP juga tidak mengusung kader sendiri karena ketidakbersediaan yang bersangkutan dengan alasan antara lain keluarga tak membolehkan, dan masalah "peluru" (modal).
"Sebab yang namanya ikut mencalon harus modal dan tidak boleh hitung-hitungan untuk mengembalikan modal tersebut bila terpilih," tutur anggota DPR-RI dua periode asal daerah pemilihan Kalsel itu.
"Namun ke depan atau pada pilkada mendatang kita berharap ada kader PPP yang betul-betul siap dari segala-galanya, baik mental/spiritual maupun materiil dan lainnya," demikian Upi.
Pelaksanaan pilkada serentak di Indonesia tahap I tahun 2015, untuk Kalsel selain tingkat provinsi ada tujuh kabupaten/kota yaitu Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Tengah (HST), Balangan, Tanah Bumbu (Tanbu) dan Kabupaten Kotabaru.
Kemudian pilkada tahap II (Febrari 2017) untuk Kalsel di Kabupaten HSU dan Kabupaten Barito Kuala (Batola). Sedangkan tahap III (2018) di Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Selatan (HSS), Tapin dan Kabupaten Tanah Laut (Tala).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
"Dalam pengertian mengusung kader sendiri pada pilkada di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang terdiri atas 13 kabupaten/kota ini, kami Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum banyak berhasil," ujarnya di Banjarmasin, Sabtu.
Kecuali, lanjutnya, pada Pilkada Kalsel 2005 dan 2010 PPP berhasil mengusung kader sendiri sebagai Gubernur setempat selama dua periode hingga 2015, yaitu H Rudy Ariffin yang juga Ketua DPW PPP provinsi ini.
Pada pilkada serentak seluruh provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia, baik tahap I (2015) maupun tahap II (Februari 2017), PPP hanya menempatkan kader. sebagai orang nomor dua (wakil).
Sebagai contoh Wakil Wali Kota Banjarbaru dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) kader PPP murni, ujar Upi (panggilan akrab lain terhadap Aditya), usai syukuran Hari Lahir (Harlah) ke-45 partai politik (parpol) berlambang gambar ka`bah tersebut.
Begitu pula dalam pilkada serentak tahap III (2018) pada empat di Kalsel, PPP juga tidak mengusung kader sendiri karena ketidakbersediaan yang bersangkutan dengan alasan antara lain keluarga tak membolehkan, dan masalah "peluru" (modal).
"Sebab yang namanya ikut mencalon harus modal dan tidak boleh hitung-hitungan untuk mengembalikan modal tersebut bila terpilih," tutur anggota DPR-RI dua periode asal daerah pemilihan Kalsel itu.
"Namun ke depan atau pada pilkada mendatang kita berharap ada kader PPP yang betul-betul siap dari segala-galanya, baik mental/spiritual maupun materiil dan lainnya," demikian Upi.
Pelaksanaan pilkada serentak di Indonesia tahap I tahun 2015, untuk Kalsel selain tingkat provinsi ada tujuh kabupaten/kota yaitu Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Tengah (HST), Balangan, Tanah Bumbu (Tanbu) dan Kabupaten Kotabaru.
Kemudian pilkada tahap II (Febrari 2017) untuk Kalsel di Kabupaten HSU dan Kabupaten Barito Kuala (Batola). Sedangkan tahap III (2018) di Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Selatan (HSS), Tapin dan Kabupaten Tanah Laut (Tala).
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018